Mabes Polri Telusuri Jaringan Judi Online

Reporter

Kamis, 30 Oktober 2014 05:49 WIB

Wakil Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Jabar, AKBP Firdaus Kurniawan diwawancarai Tempo terkait judi online bola yang melibatkan 4 anggota Polisi Polda Jabar di ruang kerjanya, Mapolda Jawa Barat, 29 Agustus 2014. TEMPO/Aditya Herlambang Putra

TEMPO.CO, Jakarta - Kepolisian Republik Indonesia akan mengusut tuntas jaringan judi online yang marak terjadi. Selain itu, polisi akan mengembangkan kasus serupa.

"Teruslah ini, tidak berhenti. Memang itu tugas kami," kata Kepala Divisi Hubungan Masyarakat Markas Besar Polri Brigadir Jenderal Boy Rafli Amar saat dihubungi Tempo, Rabu, 29 Oktober 2014. (Baca: Polisi Bongkar Jaringan Judi Online Internasional)

Senin lalu, pengadilan Jakarta Utara memvonis terdakwa dengan hukuman berbeda-beda. Di antaranya, tiga terdakwa dijatuhi hukuman selama 4 bulan, dan lima lainnya hanya 1 bulan 20 hari. Ditanya soal hukuman yang relatif ringan ini, Boy mengatakan itu bukan ranah kewenangannya. "Itu kewenangan hakim, kok, tanya ke saya. Silakan tanya ke hakimnya," ujarnya.

Delapan terdakwa tersebut diciduk polisi setelah pertandingan Liga Champions 2014 pada akhir Mei lalu. Omzet sindikat judi online ini disebut-sebut mencapai Rp 400 miliar. Sindikat judi tersebut berskala internasional dengan web hosting yang terdaftar di Filipina. (Baca: Sebanyak 199 Rekening Diblokir Terkait Judi Online)

Sesuai Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik (ITE) Pasal 27, kasus semacam ini dapat diancam hukuman maksimal 6 tahun penjara dan denda maksimal Rp 1 miliar. "Soal berapa lama hukumannya, itu kembali ke hakim. Pasti ada pertimbangan tertentu," kata Boy.

DEWI SUCI RAHAYU





Baca juga:
Bangladesh Hukum Mati Pimpinan Jamaat

Jokowi Diminta Genjot Dana Kelautan Tahun Depan

Diperiksa Dua Kali, Bupati Sumedang Belum Ditahan

Pasca Putusan Menkumham, PPP Jateng Gelar Rap






Berita terkait

Soal Alat Sadap IMSI Catcher di Indonesia, Ini Kata Bos Polus Tech

6 jam lalu

Soal Alat Sadap IMSI Catcher di Indonesia, Ini Kata Bos Polus Tech

Bos Polus Tech mengakui kesulitan untuk mengawasi penggunaan alat sadap oleh pembeli.

Baca Selengkapnya

TPNPB-OPM Tanggapi Rencana TNI-Polri Kerahkan Pasukan Tambahan di Intan Jaya

8 jam lalu

TPNPB-OPM Tanggapi Rencana TNI-Polri Kerahkan Pasukan Tambahan di Intan Jaya

Menurut Sebby Sambom, penambahan pasukan itu tak memengaruhi sikap TPNPB-OPM.

Baca Selengkapnya

Cara Kerja Teknologi Pengintai Asal Israel yang Masuk Indonesia: Palsukan Situs Berita

19 jam lalu

Cara Kerja Teknologi Pengintai Asal Israel yang Masuk Indonesia: Palsukan Situs Berita

Sejumlah perusahaan asal Israel diduga menjual teknologi pengintaian atau spyware ke Indonesia. Terungkap dalam investigasi gabungan Tempo dkk

Baca Selengkapnya

Syarat Penerimaan Polri Lengkap 2024 dan Cara Daftarnya

1 hari lalu

Syarat Penerimaan Polri Lengkap 2024 dan Cara Daftarnya

Berikut ini syarat penerimaan SIPSS, Taruna Akpol, Bintara, dan Tamtama Polri 2024 serta tata cara pendaftarannya yang perlu diketahui.

Baca Selengkapnya

Amnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware

2 hari lalu

Amnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware

Amnesty mendesak DPR dan pemerintah membuat peraturan ketat terhadap spyware yang sangat invasif dan dipakai untuk melanggar HAM

Baca Selengkapnya

Investigasi Tempo dan Amnesty International: Produk Spyware Israel Dijual ke Indonesia

2 hari lalu

Investigasi Tempo dan Amnesty International: Produk Spyware Israel Dijual ke Indonesia

Investigasi Amnesty International dan Tempo menemukan produk spyware dan pengawasan Israel yang sangat invasif diimpor dan disebarkan di Indonesia.

Baca Selengkapnya

Soal Kematian Brigadir RAT, Kompolnas Ungkap Sejumlah Kejanggalan

2 hari lalu

Soal Kematian Brigadir RAT, Kompolnas Ungkap Sejumlah Kejanggalan

Kompolnas menilai masih ada sejumlah kejanggalan dalam kasus kematian Brigadir RAT.

Baca Selengkapnya

Kata Komnas HAM Papua soal Permintaan TPNPB-OPM Warga Sipil Tinggalkan Kampung Pogapa: Wajar Demi Keselamatan

2 hari lalu

Kata Komnas HAM Papua soal Permintaan TPNPB-OPM Warga Sipil Tinggalkan Kampung Pogapa: Wajar Demi Keselamatan

Komnas HAM Papua menyatakan permintaan TPNPB-OPM bukan sesuatu yang berlebihan.

Baca Selengkapnya

Korlantas Polri Tegaskan Pelat Dinas Berkode ZZ Harus Patuhi Aturan Ganjil Genap

3 hari lalu

Korlantas Polri Tegaskan Pelat Dinas Berkode ZZ Harus Patuhi Aturan Ganjil Genap

Korlantas Polri memastikan pelat nomor khusus kendaraan dinas berkode 'ZZ' harus tetap mematuhi aturan ganjil genap.

Baca Selengkapnya

Korlantas Ungkap Banyak Lembaga Negara Buat Pelat Dinas Tapi Tak Tercatat di Database Polri

3 hari lalu

Korlantas Ungkap Banyak Lembaga Negara Buat Pelat Dinas Tapi Tak Tercatat di Database Polri

Korlantas Polri mengungkap, terdapat banyak lembaga negara yang membuat pelat kendaraan dinas dan STNK khusus sendiri.

Baca Selengkapnya