TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Yuddy Chrisnandi menginstruksikan jajaran deputi kementeriannya untuk segera "jemput bola" menanyakan struktur organisasi kementerian lain.

Menurut Yuddy, nomenklatur baru pada kementerian lain bisa berdampak pada penurunan efektivitas kinerja kementerian. (Baca: Jas yang Pantas Agar Jokowi Tampil Lebih Wibawa)

"Penggabungan ini kan konsekuensinya terhadap perubahan struktur unit pengelolaan organisasi," ujar Yuddy di kantor Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Jalan Sudirman, Jakarta Selatan, Selasa, 28 Oktober 2014.

Pengubahan nomenklatur kementerian--misalnya penggabungan kementerian-- secara otomatis mengakibatkan adanya bidang direktorat yang saling tumpang-tindih.

Yuddy mencontohkan beberapa kementerian seperti Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, serta Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman berpotensi mengalami risiko.

Yuddy meminta kementerian terkait untuk segera menjalin komunikasi dengan kementeriannya. Sebab, Yuddy mengaku belum mengetahui kapan kementerian-kementerian itu bisa mempersiapkan antisipasi terhadap permasalahan tersebut. (Baca: Program 100 Hari Menteri, Tak Ada Instruksi Jokowi)

"Kita harus meninggalkan egosektoral. Antar-kementerian tidak boleh hanya bekerja sendirian," kata Yuddy.

Kemenpan, tutur Yuddy, akan membuat payung hukum sesegera mungkin supaya kementerian-kementerian dengan nomenklatur baru mendapat kepastian dalam bekerja.

"Karena ini kan harus ada SK presidennya, harus ada permennya dan sebagainya. Kemenpan akan mempercepat proses agar kementerian-kementerian tersebut bisa segera bekerja secepatnya," ujarnya.

Yuddy mengatakan kementeriannya tengah mempersiapkan suatu kajian untuk mengatasi hal itu. "Kajian kami tentang efektivitas dan produktivitas itu. Kita usahakan secepatnya."

NURIMANJAYABUANA

Berita lain:
Tujuh Pertanyaan Ibas kepada Jokowi
ICW Ajak Waspadai Menteri Asal Partai
Ini Dia Menteri Luar Negeri Wanita Pertama RI