TEMPO.CO, Jakarta - Dewan Perwakilan Rakyat akan menjawab surat Presiden Joko Widodo hari ini, Sabtu, 25 Oktober 2014. Dewan akan menyampaikan pertimbangan mengenai nomenklatur kabinet pemerintahan baru. (Baca: 3 Calon Ini Lantang Menolak Jadi Menteri Jokowi)
Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Agus Hermanto mengatakan pimpinan DPR telah mendengarkan masukan akademis dari para ahli terkait hal itu. Mereka menyampaikan pandangan soal kebirokrasian, anggaran, serta dampak negatif dan positif atas beberapa perubahan struktur kementerian. (Baca: Ini Beberapa Calon Baru Kabinet Jokowi)
"Intinya kami nggak mungkin menghambat masalah ini," kata Agus kepada Tempo, Jumat malam, 25 Oktober 2014. Agus menjelaskan, dalam hal ini, Dewan hanya dimintai pertimbangan. Sehingga tidak mungkin melarang. "Jadi, kami tidak memberi keputusan." (Baca: Ini Jejak 8 Calon Baru untuk Kabinet Jokowi)
Sejauh ini, kata Agus, proses administrasi atas surat jawaban sudah selesai. Jumat malam segera rampungkan, dan paling lambat Sabtu akan diserahkan kepada Presiden. "Meski itu akhir pekan. Kalau nggak cepat nanti DPR dikira menghambat," ujarnya. (Baca: Formasi Rampung, Jokowi Stop Panggil Calon Menteri)
Presiden melayangkan surat kepada DPR, Rabu, 22 Oktober 2014. Dalam surat bernomor 24/Pres/10/2014 tertanggal 21 Oktober itu, pemerintah menyampaikan enam perubahan nama kementerian yang sedang disusun. "Suratnya bersifat segera," kata Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan di Kompleks Parlemen, Senayan, ketika itu.
Pada Jumat siang hingga petang, pimpinan DPR melakukan audiensi dengan mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan serta mantan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang diwakili oleh para staf ahlinya. Di antaranya, hadir Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Ainun Naim, pengamat Hendri Saparini, Hadi Waluyo dari Kemendikbud, Bambang S. dari Kementerian Kehutanan, Ukus Kusmala dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Plt Sekretaris Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum Taufik W, serta staf ahli Kementerian PU Ruchyat Deni.
RIDHO JUN PRASETYO
Terpopuler:
Tersangka Suap Ceramahi Jokowi Soal Izin KPK
Jokowi-JK Sudah Teken Daftar Kabinet
Teka-teki Nama 4 Menteri yang Ditunggu JK dari KPK
Jokowi Takkan Tunjuk Jubir Presiden
Jokowi Telepon Presiden Cina: Hallo, Who's Speaking?
Berita terkait
Wacana Perpanjangan Usia Pensiun Polisi, Pengamat: Tidak Sesuai Harapan Masyarakat
2 jam lalu
Wacana perpanjangan usia pensiun polisi dinilai tidak sesuai dengan tujuan revisi undang-undang Kepolisian.
Baca SelengkapnyaYusril Yakini Prabowo Tidak Mengulangi Kabinet 100 Menteri Era Soekarno
2 jam lalu
Yusril meyakini Kabinet 100 Menteri di era Presiden Soekarno tak akan berulang dalam pemerintahan Prabowo-Gibran
Baca Selengkapnya3 RUU dalam Sorotan Publik: RUU Penyiaran, RUU MK, dan RUU Kementerian Negara
3 jam lalu
Dalam waktu berdekatan tiga RUU DPR mendapat sorotan publik yaitu RUU Penyiaran, RUU MK, dan RUU Kementerian Negara. Apa sebabnya?
Baca SelengkapnyaRevisi UU Polri Muat Usulan Polisi Dapat Perlindungan Jaminan Sosial
7 jam lalu
DPR akan merevisi UU Polri. Salah satu perubahannya adalah polisi bisa mendapatkan perlindungan jaminan sosial.
Baca SelengkapnyaPansel KPK Tuai Perhatian dari Sejumlah Kalangan, Istana dan DPR Beri Respons
10 jam lalu
Pembentukan Pansel Capim KPK menuai perhatian dari sejumlah kalangan. Pihak Istana dan DPR beri respons ini.
Baca SelengkapnyaDua Pasal di Revisi UU MK Ini Disorot Ketua MKMK: Ancam Kemerdekaan Kekuasaan Kehakiman
11 jam lalu
Ketua MKMK menyebut dua pasal di revisi UU MK ini mengancam kemerdekaan kekuasaan kehakiman. Pasal mana saja itu?
Baca SelengkapnyaHujan Kritik Revisi UU Keimigrasian
15 jam lalu
Revisi UU Keimigrasian yang diusulkan DPR dikhawatirkan menjadi celah pihak yang berperkara untuk melarikan diri.
Baca SelengkapnyaRUU MK Dibahas Diam-diam: Berikut Tanggapan Pedas Ketua MKMK, Mantan Ketua MK, hingga Mahfud MD
1 hari lalu
Pengesahan RUU MK di tahap I menimbulkan polemik. Sebab, selain dianggap dibahas diam-diam, bisa melemahkan independensi MK. Apa kata Ketua MKMK?
Baca SelengkapnyaDPR Bahas Perpanjangan Batas Usia Pensiun Anggota Polri, Berikut Kajiannya
1 hari lalu
Naskah akademik itu menilai batas usia pensiun 58 tahun berbanding terbalik dengan meningkatnya keahlian anggota Polri seiring penambahan usia.
Baca SelengkapnyaKenaikan UKT Dinilai Tak Wajar, Komisi X DPR Dorong Pemerintah Revisi Permendikbud SBOPT
1 hari lalu
DPR akan meminta pemerintah merevisi Permendikbud yang jadi dasar penghitungan UKT.
Baca Selengkapnya