Sutarman: Dana Pengamanan Pemilu Sisa Rp 6,8 M  

Reporter

Jumat, 24 Oktober 2014 20:00 WIB

Kapolri Jenderal Polisi Sutarman. TEMPO/Tony Hartawan

TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Kepolisian Republik Indonesia Jenderal Sutarman mengatakan anggaran pengamanan Pemilihan Umum 2014 masih sisa. "Total (sisanya) ada Rp 6,8 miliar," kata Sutarman di Markas Besar Kepolisian RI, Jalan Trunojoyo, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Jumat, 24 Oktober 2014.

Untuk biaya pengamanan pemilu legislatif dan pemilu presiden, Polri mendapat anggaran dari pemerintah sebesar Rp 1,6 triliun. Rinciannya, dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Polri mendapat kucuran sekitar Rp 1 triliun. Adapun sisanya, Rp 600 miliar, berasal dari pos anggaran Polri sendiri. (Baca berita sebelumnya: Pengamanan Pemilu, TNI Rp 100 M Polri Rp 1,6 T)

Sutarman menambahkan, anggaran tersebut dipergunakan untuk 1.230 satuan kerja. Namun pembagian anggaran di masing-masing satuan kerja tersebut tidak sama. "Di beberapa satuan kerja mungkin ada yang anggarannya lebih dan (ada yang) kurang," ujar mantan Kepala Polda Metro Jaya itu. (Baca: Pengamanan Pemilu Rp 1,6 Triliun, Kapolri: Kurang)

Anggaran itu, kata Sutarman, lebih banyak digunakan untuk biaya patroli, pengamanan, pengawalan logistik, dan ketertiban masyarakat. Adapun sisa anggaran pengamanan pemilu tersebut, ujar Sutarman, masih tersebar di sejumlah kepolisian daerah. "Tapi sudah kita evaluasi," ujar mantan ajudan Presiden Abdurrahman Wahid itu. (Baca juga: Anggaran Pemilu Terbatas, Moeldoko: Sudah Biasa)

SINGGIH SOARES

Berita Terpopuler:
Menggilai Aktris, Anak Jokowi Malah Ditaksir Gay
Ujian CPNS, Anak Jokowi Dapat Nilai 300
Di Singapura, Kaesang Jokowi Dikira Petugas MRT
Takut Dijebak, PDIP Emoh Setor Nama Anggota Fraksi

Berita terkait

Soal Alat Sadap IMSI Catcher di Indonesia, Ini Kata Bos Polus Tech

1 hari lalu

Soal Alat Sadap IMSI Catcher di Indonesia, Ini Kata Bos Polus Tech

Bos Polus Tech mengakui kesulitan untuk mengawasi penggunaan alat sadap oleh pembeli.

Baca Selengkapnya

TPNPB-OPM Tanggapi Rencana TNI-Polri Kerahkan Pasukan Tambahan di Intan Jaya

1 hari lalu

TPNPB-OPM Tanggapi Rencana TNI-Polri Kerahkan Pasukan Tambahan di Intan Jaya

Menurut Sebby Sambom, penambahan pasukan itu tak memengaruhi sikap TPNPB-OPM.

Baca Selengkapnya

Cara Kerja Teknologi Pengintai Asal Israel yang Masuk Indonesia: Palsukan Situs Berita

2 hari lalu

Cara Kerja Teknologi Pengintai Asal Israel yang Masuk Indonesia: Palsukan Situs Berita

Sejumlah perusahaan asal Israel diduga menjual teknologi pengintaian atau spyware ke Indonesia. Terungkap dalam investigasi gabungan Tempo dkk

Baca Selengkapnya

Syarat Penerimaan Polri Lengkap 2024 dan Cara Daftarnya

2 hari lalu

Syarat Penerimaan Polri Lengkap 2024 dan Cara Daftarnya

Berikut ini syarat penerimaan SIPSS, Taruna Akpol, Bintara, dan Tamtama Polri 2024 serta tata cara pendaftarannya yang perlu diketahui.

Baca Selengkapnya

Amnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware

3 hari lalu

Amnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware

Amnesty mendesak DPR dan pemerintah membuat peraturan ketat terhadap spyware yang sangat invasif dan dipakai untuk melanggar HAM

Baca Selengkapnya

Investigasi Tempo dan Amnesty International: Produk Spyware Israel Dijual ke Indonesia

3 hari lalu

Investigasi Tempo dan Amnesty International: Produk Spyware Israel Dijual ke Indonesia

Investigasi Amnesty International dan Tempo menemukan produk spyware dan pengawasan Israel yang sangat invasif diimpor dan disebarkan di Indonesia.

Baca Selengkapnya

Soal Kematian Brigadir RAT, Kompolnas Ungkap Sejumlah Kejanggalan

3 hari lalu

Soal Kematian Brigadir RAT, Kompolnas Ungkap Sejumlah Kejanggalan

Kompolnas menilai masih ada sejumlah kejanggalan dalam kasus kematian Brigadir RAT.

Baca Selengkapnya

Kata Komnas HAM Papua soal Permintaan TPNPB-OPM Warga Sipil Tinggalkan Kampung Pogapa: Wajar Demi Keselamatan

4 hari lalu

Kata Komnas HAM Papua soal Permintaan TPNPB-OPM Warga Sipil Tinggalkan Kampung Pogapa: Wajar Demi Keselamatan

Komnas HAM Papua menyatakan permintaan TPNPB-OPM bukan sesuatu yang berlebihan.

Baca Selengkapnya

Korlantas Polri Tegaskan Pelat Dinas Berkode ZZ Harus Patuhi Aturan Ganjil Genap

4 hari lalu

Korlantas Polri Tegaskan Pelat Dinas Berkode ZZ Harus Patuhi Aturan Ganjil Genap

Korlantas Polri memastikan pelat nomor khusus kendaraan dinas berkode 'ZZ' harus tetap mematuhi aturan ganjil genap.

Baca Selengkapnya

Korlantas Ungkap Banyak Lembaga Negara Buat Pelat Dinas Tapi Tak Tercatat di Database Polri

4 hari lalu

Korlantas Ungkap Banyak Lembaga Negara Buat Pelat Dinas Tapi Tak Tercatat di Database Polri

Korlantas Polri mengungkap, terdapat banyak lembaga negara yang membuat pelat kendaraan dinas dan STNK khusus sendiri.

Baca Selengkapnya