(ki-ka) Muhaimin Iskandar, Joko Widodo, Jusuf Kalla Megawati Soekarno Putri dan Puan Maharani menggelar konferensi pers usai melakukan pertemuan tertutup di kediaman Megawati Soekarnoputri, Jakarta, 5 Oktober 2014. TEMPO/Eko Siswono Toyudho
TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Megawati Soekarnoputri turut mengusulkan sejumlah nama calon menteri untuk kabinet periode 2014-2019. "Sebagai ketua partai, kan," kata JK di Istana Wakil Presiden, Rabu, 22 Oktober 2014.
JK menganggap masukan Megawati bukan hal yang spesial buat anak Presiden Sukarno itu. Baik JK maupun Presiden Joko Widodo berkonsultasi dengan seluruh ketua partai pendukungnya untuk menentukan calon menteri. "Kami berkonsultasi kepada semua ketua umum partai, apalagi Ibu Mega." (Baca: Jokowi Umumkan Kabinet, Tanjung Priok Steril)
Jokowi-JK akan memberi jatah kursi menteri pada kalangan partai politik yang mendukungnya dalam pemilihan presiden. Partai tersebut adalah PDI Perjuangan, Partai NasDem, Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Hati Nurani Rakyat, serta Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia.
Bakal calon menteri kemudian diserahkan ke KPK serta Pusat Pelaporan Analisis dan Transaksi Keuangan pada pekan lalu. Kebijakan itu diambil untuk mengetahui latar belakang para calon pembantu presiden tersebut. Dari penelusuran dua lembaga itu, sebagian calon menteri diduga kuat bermasalah. Mereka diberi label merah dan kuning oleh KPK. (Baca: Ini Rute Jokowi Saat Umumkan Kabinet di Priok)
JK menampik calon menteri yang bermasalah paling banyak dari kalangan partai politik. JK juga membantah bahwa tarik-menarik kepentingan calon menteri dari parpol menghambat pengumuman kabinetnya. Ia juga menampik soal kabar adanya desakan nama tertentu dari kalangan parpol untuk masuk ke kabinetnya. "Yang ada hanya kepentingan rakyat," kata JK.
