TEMPO Interaktif, Jakarta:Ketua Mahkamah Agung (MA) Bagir Manan menyatakan, pengangkatan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta Zaharuddin Utama menjadi Hakim/Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) sudah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang. "Pengangkatannya melekat pada kedudukan sebagai Wakil Ketua Pengadilan Tinggi," katanya kepada wartawan, Jumat (27/5). Ia menambahkan, salah satu alasan pengangkatan Zaharuddin adalah mengantisipasi terbatasnya jumlah hakim Tipikor yang tersedia saat ini. Sehingga dalam menangani perkara, para hakim ini bisa bekerja secara bergantian. "Sewaktu-waktu ketika diperlukan, Ketua Pengadilan Tinggi dan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi yang secara ex officio diangkat menjadi hakim Tipikor, bisa menjadi pimpinan sidang dalam kasus-kasus Tipikor," kata Guru Besar Hukum Tata Negara Unpad ini.Zaharuddin diangkat oleh MA melalui keputusan Ketua MA RI No KMA/015/SK/4/2005. Keputusan ini ditandatangani 29 April 2005 oleh Wakil Ketua Bidang Yudisial, Marianna Sutadi.Menurut dia, pengangkatan itu sudah ada sebelum Zaharuddin menjadi Wakil Pengadilan Tinggi Jakarta. Pada waktu itu, menurutnya, posisi Wakil Ketua Pengadilan Tinggi itu kosong, sehingga yang diangkat menjadi Hakim Tipikor secara ex officio baru Ketua Pengadilan Tinggi nya saja. "Setelah Pak Zaharuddin ada, baru keputusan ini ditandatangani," katanya.Saat ditanya apakah pengangkatan Zaharuddin terkait dengan perpanjangan masa tahanan kota Puteh, yang keputusannya itu ditandatangani oleh Zaharuddin, Marianna menjelaskan, diangkatnya Zaharuddin tidak ada hubungannya dengan hal itu. "Keputusan ini ditetapkan sebelum kasus Puteh masuk ke Pengadilan Tinggi, tapi karena waktu itu posisi Wakil Pengadilan Tinggi kosong, baru setelah Pak Zaharuddin ada putusan ini baru ditandatangani," ujarnya. Anton Aprianto