PPP Merapat ke Jokowi, Gerindra: Tidak Masalah

Reporter

Senin, 20 Oktober 2014 14:33 WIB

Irgan Chairul Mahfiz tandatangani perjanjian antara PPP dan KIH di ruangan fraksi PPP, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, 7 Oktober 2014. PPP akhirnya tentukan sikap bergabung dalam paket yang diajukan Koalisi Indonesia Hebat (KIH) dalam proses pemilihan ketua dan wakil ketua MPR periode 2014-2019. TEMPO/Dhemas Reviyanto

TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat dari Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), Fadli Zon, tidak mempermasalahkan kubu Partai Persatuan Pembangunan yang merapat ke koalisi pendukung Presiden Joko Widodo.

"Tidak ada masalah, silakan saja," ujar Fadli di Kompleks Parlemen, Senayan, pada Senin, 20 Oktober 2014. Menurut Fadli, perpindahan PPP pun tidak menimbulkan konflik internal dalam koalisi Prabowo.

Mereka, kata Fadli, tidak menyiapkan strategi apa pun untuk mempertahankan atau menyikapi hal ini. "Kan masih situasional, lihat saja nanti," kata Fadli.

Namun, Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani membantah pergeseran PPP. Ia malah balik bertanya siapa yang menyatakan ihwal pindahnya partai Ka'bah tersebut ke koalisi Jokowi

"Kata siapa itu?" ujar Ahmad di Kompleks Parlemen, Senayan. Ia sekali lagi mengatakan koalisi Prabowo tetap solid dan parlemen ke depannya tidak akan diwarnai konflik.

Ahad lalu, sejumlah petinggi Partai Persatuan Pembangunan dari kubu Muhammad Romahurmuziy dan Suryadharma Ali memastikan partainya bakal merapat ke pemerintah. Dengan bergabungnya partai Ka'bah, koalisi Jokowi di parlemen semakin kuat.

“Ketua Dewan Syuriah Kiai Maimun Zubair sudah memberikan restu,” kata Hasan Husaeri Lubis, Wakil Sekretaris Jenderal PPP yang dikenal dekat dengan Romahurmuziy.

Dukungan serupa juga disampaikan Ketua PPP Dimyati Natakusumah, orang dekat Suryadharma. Pilihan berkoalisi dengan pemerintah, kata dia, diputuskan setelah PPP menelan ‘pil pahit’ ketika bergabung dengan koalisi Prabowo. Ketika satu perahu dengan koalisi Prabowo, PPP tidak mendapatkan jatah pimpinan di DPR dan MPR. “Dengan mendukung Jokowi, PPP akan memperoleh lebih banyak faedah,” kata Dimyati, ”Kehormatan bagi kami kalau dapat menteri.”

URSULA FLORENE SONIA

Berita lain:

Ketika Iriana Widodo Emoh Digeguyu Pitik
Kenapa Anak Jokowi Ini Tak Aktif Lagi di Sosmed?
Golkar Diprediksi Tidak Bertahan di Koalisi Prabowopenden

Berita terkait

Respons KSP Ihwal Jokowi Tunjuk Grace Natalie dan Juri Ardiantoro sebagai Staf Khusus Presiden

30 menit lalu

Respons KSP Ihwal Jokowi Tunjuk Grace Natalie dan Juri Ardiantoro sebagai Staf Khusus Presiden

Tenaga Ahli Utama KSP Ali Mochtar Ngabalin belum mengetahui di bidang apa Grace Natalie dan Juri Ardiantoro akan ditugaskan.

Baca Selengkapnya

Rumah Dinas Menteri di IKN Bisa Ditambah Jika Prabowo Bentuk Kementerian Baru, Pengamat: Pemborosan Anggaran

54 menit lalu

Rumah Dinas Menteri di IKN Bisa Ditambah Jika Prabowo Bentuk Kementerian Baru, Pengamat: Pemborosan Anggaran

Satgas Pelaksana Pembangunan Infrastruktur IKN menyebut rumah dinas menteri di IKN bisa ditambah jika presiden terpilih Prabowo Subianto membentuk kementerian baru. Pengamat menilai hal ini sebagai bentuk pemborosan anggaran.

Baca Selengkapnya

Kritik PDIP Tak Undang Jokowi ke Rakernas, Noel Kutip Puisi Soekarno

2 jam lalu

Kritik PDIP Tak Undang Jokowi ke Rakernas, Noel Kutip Puisi Soekarno

Noel mengutip puisi karya Presiden Pertama RI Soekarno, untuk mengkritik PDIP yang tidak mengundang Jokowi di Rakernas

Baca Selengkapnya

Terkini: Jokowi Sampai Pimpin Rapat Khusus Sebelum Revisi Permendag 36/2023 Terbit, Pabrik Smelter Nikel Meledak Lagi Kali Ini Milik PT KFI

6 jam lalu

Terkini: Jokowi Sampai Pimpin Rapat Khusus Sebelum Revisi Permendag 36/2023 Terbit, Pabrik Smelter Nikel Meledak Lagi Kali Ini Milik PT KFI

Presiden Jokowi sampai memimpin rapat khusus sebelum diterbitkannya revisi ketiga Peraturan Menteri Perdagangan atau Permendag 36/2023.

Baca Selengkapnya

9 Mantan Komisioner KPK Kirim Surat ke Jokowi soal Kriteria Pansel KPK

7 jam lalu

9 Mantan Komisioner KPK Kirim Surat ke Jokowi soal Kriteria Pansel KPK

Pemilihan Pansel KPK patut menjadi perhatian karena mereka bertugas mencari figur-figur komisioner dan Dewan Pengawas KPK mendatang.

Baca Selengkapnya

Pansel KPK Tuai Perhatian dari Sejumlah Kalangan, Istana dan DPR Beri Respons

8 jam lalu

Pansel KPK Tuai Perhatian dari Sejumlah Kalangan, Istana dan DPR Beri Respons

Pembentukan Pansel Capim KPK menuai perhatian dari sejumlah kalangan. Pihak Istana dan DPR beri respons ini.

Baca Selengkapnya

Jokowi Sampai Pimpin Rapat Revisi Ketiga Permendag 36/2023, Ada Apa?

8 jam lalu

Jokowi Sampai Pimpin Rapat Revisi Ketiga Permendag 36/2023, Ada Apa?

Presiden Jokowi memimpin rapat khusus sebelum diterbitkannya revisi ketiga Permendag 36/2023tentang larangan pembatasan barang impor.

Baca Selengkapnya

Jokowi Tak Diundang ke Rakernas PDIP, Pengamat Sebut Hukuman Politik

12 jam lalu

Jokowi Tak Diundang ke Rakernas PDIP, Pengamat Sebut Hukuman Politik

Djarot mengatakan Jokowi dan Ma'ruf tidak diundang ke Rakernas PDIP lantaran keduanya sedang sibuk dan menyibukkan diri.

Baca Selengkapnya

Jokowi Revisi Aturan Impor agar Ribuan Kontainer Barang Tak Menumpuk di Pelabuhan, Ini Poin-poin Ketentuannya

13 jam lalu

Jokowi Revisi Aturan Impor agar Ribuan Kontainer Barang Tak Menumpuk di Pelabuhan, Ini Poin-poin Ketentuannya

Menteri Airlangga mengatakan ada beberapa poin dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 8 Tahun 2024 yang direvisi oleh Peresiden Jokowi. Apa saja?

Baca Selengkapnya

Bos BPJS Kesehatan soal Penerapan Perbedaan Kelas Saat Ini: Mau-maunya Rumah Sakit Sendiri

14 jam lalu

Bos BPJS Kesehatan soal Penerapan Perbedaan Kelas Saat Ini: Mau-maunya Rumah Sakit Sendiri

Dirut BPJS Kesehatan Ali Ghufron Mukti menjelaskan empat pengertian dari KRIS yang masih dibahas bersama dengan DPR dan lembaga terkait.

Baca Selengkapnya