TEMPO.CO, Jakarta - Pengamat politik dari Lingkar Madani Indonesia, Ray Rangkuti, mengatakan presiden terpilih Joko Widodo tidak usah menutup-nutupi kandidat menterinya. Menurut dia, transparansi nama menteri mesti dilakukan sebelum Jokowi mengumumkannya secara resmi. (Baca: Diincar Kabinet Jokowi, Puan Dianggap Titipan Mega)
"Supaya masyarakat bisa menilai, mana calon yang baik dan buruk. Kan, Jokowi mengku presiden rakyat, yang dipilih oleh rakyat," ujar Ray dalam sebuah diskusi politik di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Jumat, 17 Oktober 2014. (Baca: Prabowo Siap Hadiri Pelantikan Jokowi)
Apalagi, tutur Ray, rakyat berkaca dari pemerintahan sebelumnya yang banyak menteri terseret kasus korupsi dan sebagainya. "Bukan soal tidak etis, tapi rakyat perlu mengetahui. Mereka perlu menilai," katanya. (Baca: Prabowo Beri Hormat, Jokowi Membungkuk)
Adapun Direktur Puspol Universitas Negeri Jakarta Ubeidillah Badrun menuturkan menteri yang dipilih Joko Widodo kelak mesti menganut mahzab ekonomi konstitusional. "Jangan mahzab pasar (neoliberal)," ujarnya. (Baca: Prabowo Ucapkan Selamat Pada Jokowi)
Menurut Ubeidillah, bila menterinya berpaham neoliberal, itu sama saja mengulang pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono. "Semua kebijakan akan terpaku pada asing," katanya. Karena itu, Jokowi harus membawa Indonesia menjadi negara yang mengedepankan kemandirian. "Naluri rakyat ingin menjadi bangsa yang mandiri." (Baca pula di sini: Jadi Calon Menteri, Rini Dinilai Miskin Prestasi)
Rumah Dinas Menteri di IKN Bisa Ditambah Jika Prabowo Bentuk Kementerian Baru, Pengamat: Pemborosan Anggaran
17 jam lalu
Rumah Dinas Menteri di IKN Bisa Ditambah Jika Prabowo Bentuk Kementerian Baru, Pengamat: Pemborosan Anggaran
Satgas Pelaksana Pembangunan Infrastruktur IKN menyebut rumah dinas menteri di IKN bisa ditambah jika presiden terpilih Prabowo Subianto membentuk kementerian baru. Pengamat menilai hal ini sebagai bentuk pemborosan anggaran.
