Ketua Fraksi PPP, Irgan Chairul Mahfiz (keempat kiri) berdoa bersama pimpinan fraksi Koalisi Indonesia Hebat (KIH) di ruangan fraksi PPP, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, 7 Oktober 2014. TEMPO/Dhemas Reviyanto
TEMPO.CO, Jakarta - Kubu Suryadharma Ali menolak mengakui hasil muktamar Surabaya. Mereka berniat mempersengketakan keputusan forum tersebut kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. "Mas Romy itu ketua gadungan," ujar pengurus Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan, Fernita Darwis, ketika dihubungi, Jumat, 17 Oktober 2014.
Menurut Fernita, pelaksanaan muktamar Surabaya merupakan pembangkangan Romy terhadap putusan Mahkamah Partai dan Majelis Syariah. Sebab, kedua kubu belum menyepakati proses islah dan agenda muktamar bersama. "Forum muktamar mereka tidak sah. Jadi apa pun keputusan yang dibuat dalam forum itu otomatis tidak sah," katanya.
Forum Muktamar Partai Persatuan Pembangunan yang digelar 15 Oktober lalu di Surabaya secara aklamasi memilih Romahurmuziy sebagai ketua umum. Para muktamirin mengklaim forum itu memiliki legitimasi dari sisi aturan organisasi lantaran dihadiri lebih dari dua per tiga pemilik suara partai. Namun keputusan itu dikecam kubu Ketua Umum Suryadharma Ali.
Konflik di tubuh partai berlambang Ka'bah dipicu pemecatan Suryadharma setelah ditetapkan sebagai tersangka terkait dengan kasus korupsi dana haji oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. SDA juga dinilai tak mengindahkan keputusan rapat kerja nasional yang menominasikan Gubernur Jakarta Joko Widodo sebagai calon presiden.
Upaya penyelesaian sempat ditempuh Mahkamah Partai. Keduanya diminta berdamai agar bisa mengagendakan satu forum muktamar pada 18 Oktober. Jika tidak dilaksanakan dalam waktu sepekan, Mahkamah Partai akan membekukan kepengurusan dewan pimpinan pusat dan menyerahkannya kepada keputusan Majelis Syariah.
Fernita menjelaskan rekomendasi mahkamah akan dijadikan dasar pertimbangan untuk menggugat keputusan muktamar Surabaya. Ia yakin Kemenkumham akan memberikan penilaian seadil-adilnya meski kubu Romy sudah memperlihatkan sinyal bergabung dengan koalisi partai pendukung pemerintah. "Kami yakin ada keadilan di sana," katanya.
