Warga menunjukan jari kelingking dengan tinta sebagai tanda mendukung penolakan terhadap UU Pilkada saat menggelar aksi unjuk rasa di Bundaran HI, 12 Oktober 2014. TEMPO/Dasril Roszandi
TEMPO.CO, Jakarta - Salah satu pemohon uji materi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Wali Kota dan Bupati, yaitu Partai NasDem, akan tetap melanjutkan gugatannya.
Menurut pengacara O.C. Kaligis yang mewakili NasDem, permohonan uji materi akan tetap dilanjutkan atas UU Pilkada karena ada alasan lain. (Baca: Praktisi: Uji Materi UU Pilkada Wajib Dilakukan)
Menurut Kaligis, selama masih ada masalah dalam UU Pilkada, akan tetap diuji oleh tim mereka. "Masalah apakah UU Pilkada untuk rakyat atau partai politik," kata Kaligis saat ditemui di gedung Mahkamah Konstitusi, Senin, 13 Oktober 2014.
Hari ini, Mahkamah Konstitusi menggelar sidang perdana uji materi atas UU Pilkada. Salah satu isu utama adalah adanya aturan yang mengatur pemilihan kepala daerah lewat DPRD.
Namun ternyata, UU ini sudah tidak berlaku lagi. Ini karena Presiden Susilo Bambang Yudhoyono telah menerbitkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang yang menganulir UU Pilkada dan memasukkan sejumlah revisi pada awal Oktober lalu.
Karena itu, sidang yang dipimpin hakim ketua Arief Hidayat menyarankan para pemohon mencabut permohonannya karena obyek pemohon yang digugat sudah tidak ada. (Baca: Ada Perpu, Hakim MK: UU Pilkada Tidak Berlaku)
Menanggapi hal ini, Kaligis mengatakan tidak menyoal. "Kami telah mengajukan gugatan UU Pilkada sebelum perpu terbit," kata Kaligis. Selain itu, perpu itu lahir setelah kelarnya paripurna DPR yang mengesahkan UU Pilkada. Menurut Kaligis, ini jadi alasan mengapa gugatan uji materi UU Pilkada tetap dilanjutkan.
Hakim ketua Arief Hidayat membolehkan jika masih ada pemohon gugatan uji materi yang tidak mencabut permohonannya. "Kita tunggu untuk sidang selanjutnya bagi pemohon yang tetap melanjutkan gugatannya," kata Arief.
