TEMPO.CO, Jakarta - Forum Masyarakat Sipil untuk Kebijakan Luar Negeri atau ICFP mencatat kegagalan kebijakan luar negeri yang dikeluarkan pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono selama 10 tahun. Kebijakan tersebut bahkan dituding bermental budak karena hanya mengikuti agenda global.
"Keaktifan SBY di forum internasional adalah klaim semu karena tak ada manfaatnya buat rakyat. Cuma mengikuti keinginan global," kata anggota ICFP dan Program Officer INFID, Siti Khoirun Nikmah, Ahad, 12 Oktober 2014.
ICFP mengkritik rasa bangga SBY karena menjadi Cho-Chair dalam High Level Panel of Eminent Person of Post-2015 Development Agenda, Ketua ASEAN di tahun 2011, Ketua APEC di tahun 2013, Tuan Rumah KTM WTO 2013 dan secara reguler menyelenggarakan dialog demokrasi di Bali sejak 2008. "Ini hanya sederetan upaya pencitraan," kata Nikmah.
Selanjutnya:
Gagal Melindungi Buruh Migran
<!--more-->
Nilai merah pertama dalam kebijakan luar negeri pemerintahan SBY adalah, gagalnya melindungi buruh migran. Migrant Care mencatat ada tiga tenaga kerja Indonesia yang menerima eksekusi mati tanpa ada upaya pembelaan dan diplomasi dari pemerintah yaitu Yanti Iriayanti, Agus Damnsiri dan Ruyati.
Pemerintah juga absen dalam perjuangan hukum bagi buruh migran di luar negeri. Saat ini, kata dia, ada sekitar 398 rbu migran yang sedang berhadapan dengan hukum, 265 terancam hukuman mati, dan sekitar 23 orang menunggu eksekusi. "Pemerintah lalai, mereka sama sekali tak memantau seluruh masalah itu," ujar Analis Kebijakan Migran Care, Wahyu Susilo.
Selanjutnya:
Ketergantungan Impor dan ekspor sumber daya alam
<!--more-->
Nilai merah kedua, Indonesia menjadi negara yang pangannya bergantung impor. Badan Pusat Statistik mencatat jumlah impor beras mencapai 472,7 miliar ton. Besarnya impor ini mengakibatkan harga beras eceran semakin mahal sekitar Rp 11.389 per kilogram.
Lebih parah lagi pada kedelai yang 70 persen pemenuhannya berasal impor. "Ini bukti kegagalan diplomasi Indonesia di bidang perdagangan dan kedaulatan pangan," kata Nikmah.
Nikmah juga menggarisbawahi ekspor berbasis eksploitasi sumber daya alam. Walhi mengkritik pembangunan dalam dokumen RPJMN 2015-2019 dan MP3EI. Desain kedua hanya memperluas konsesi untuk produksi komoditas global.
Kebijakan hilirisasi dan investasi pemerintahan SBY juga diniali lebih berpihak pada korporasi dibandingkan publik. "Investasi asing memang naik, tapi penyerapannya malah turun. Pemerintah lebih bertumpu pada sektor jasa dibandingkan sektor padat karya," kata Deputi Eksekutif Walhi Irhas Ahmadi.
Selanjutnya:
Emisi Karbon
<!--more-->
Komitmen SBY menurunkan emisi karbon hingga 20 persen kepada dunia juga mendapat nilai merah. Walhi menuding komitmen tersebut hanya isapan jempol belaka. SBY sama sekali tak serius menghentikan laju deforestasi, melainkan mengeluarkan kebijakan konversi hutan alam.
Walhi mencatat, SBY mengeluarkan 20 izin seluas ratusan ribu hektar hutan alam di Riau pada 2008 untuk industri bubur kertas. Perkebunan monokultur seluas 12,9 hektar di 12 wilayah untuk bahan bakar minyak nabati. "Pemerintah ingin meningkatkan produksi CPO sebesar 40 juta ton pada 2020. Padahal satu ton CPO menghasilkan dua ton karbondioksida," kata Irhas.
Selanjutnya:
Lemah pada Korporasi multinasional
<!--more-->
SBY dianggap tanduk pada korporasi raksasa dan multinasional, khususnya di bidang pertambangan, perkebunan dan kehutanan. Hingga tahun 1999, Kementerian Pertambangan mengalokasikan sekitar 264,7 juta hektar lahan untuk 555 perusahaan pertambangan. Adapun pada Hak Guna Usaha perkebunan, pemerintah memberikan 13,5 juta hektar hanya untuk perkebunan sawit per 2013.
Pemerintahan SBY juga dinilai gagal melakukan transparansi dan akuntabilitas sektor sumberdaya alam dan ekstraktif. Komisi Pemberantasan Korupsi bahkan pernah menyatakan ada kerugian negara mencapai Rp 25,6 triliun di sektor minerba. Selain tata kelola yang buruk, Pemerintahan SBY meninggalkan pekerjaan rumah pemerintahan yang baru untuk menyelesaikan renegosiasi kontrak tambang migas.
FRANSISCO ROSARIANS
Topik terhangat:
Mayang Australia | Koalisi Jokowi-JK | Kabinet Jokowi | Pilkada oleh DPRD
Berita terpopuler lainnya:
Sanksi SBY Buat Nurhayati
Jadi Tangan Kanan Prabowo, Aburizal Enggan Mundur
Disfungsi Ereksi, Pria Ini Masukkan Baja ke Penis
PAN: Pindah Kubu seperti Menceraikan Istri Teman
