Dijegal di DPR, Jokowi Tetap Buka Peluang Koalisi  

Reporter

Jumat, 10 Oktober 2014 06:50 WIB

Jokowi menyimak pertanyaan wartawan di rumah dinas Gubernur DKI Jakarta di kawasan Menteng, Jakarta, Rabu, 1 Oktober 2014. ANTARA/Widodo S. Jusuf

TEMPO.CO, Jakarta - Presiden terpilih Joko Widodo mengaku tak gentar programnya dijegal oleh parlemen dalam lima tahun mendatang. Ia mengakui bahwa secara presentase, jumlah partai pendukungnya di Dewan Perwakilan Rakyat masih kalah dibanding koalisi pro-Prabowo. "Tapi politik kan masih bisa berubah. Sekarang kalah, besok belum tentu," katanya pada Tempo di ruang kerjanya, Kamis, 9 Oktober 2014. (Baca: Fahri: Tak Ada Rencana Veto 100 Posisi Strategis)

Menurut dia, beberapa partai yang sekarang bergabung dalam koalisi pro-Prabowo bisa saja menyeberang ke kubunya. Mantan Wali Kota Solo ini masih membuka peluang masuknya Partai Persatuan Pembangunan, Partai Demokrat, bahkan Partai Golongan Karya ke koalisi pendukung Jokowi-Kalla. "Demokrat sekarang masih penyeimbang, tapi minggu depan belum tentu. Golkar, sebelum atau setelah Munas, juga bisa ke kami," ujarnya. (Baca: Usai Geger MPR, Mega-SBY Kunci Stabilitas Politik)

Dikuasainya parlemen oleh koalisi pro-Prabowo, menurut Jokowi, bisa dinilai positif. Alasannya, ada sebuah check and balance dalam manajemen negara. Namun dia prihatin jika semangat check and balance berubah menjadi upaya penjegalan. "Kalau semangatnya menjegal, kemarin kan ada statement itu," tuturnya. (Baca: Koalisi Prabowo Siap Ajukan Veto untuk 100 Posisi)

Jokowi mengaku sudah menghitung langkah pemerintahannya dalam lima tahun ke depan. Dia sudah memiliki beberapa rencana jika programnya nanti dijegal. "Meski dihitung, ini mengelola negara. Kepentingannya harus ke sana semua."

Melihat fakta yang terjadi di DPR, Jokowi menilai semangat yang ditonjolkan bukan untuk menjaga keseimbangan pemerintahan. Dia mencontohkan, mengapa Dewan tergesa-gesa mengesahkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (UU MD3). "Semangatnya untuk negara atau yang lain? Saya harus blakblakan, kelas untuk kekuasaan. Dan kekuasaan sesaat mengejar apa, mengejar pemilihan di Dewan," ujarnya.

ANANDA TERESIA

Berita Terpopuler
Novel FPI Menyerahkan Diri ke Polda Metro Jaya
Seusai Geger MPR, Mega-SBY Kunci Stabilitas Politik|
FPI: Ahok Tak Akan Bisa Bubarkan Kami
Nazaruddin: Ibas Terima Duit Korupsi Wisma Atlet
Bantah Jokowi, KSAD Pamer Leopard Tak Rusak Jalan

Berita terkait

Datangkan Alat dari Luar Negeri, Ini 3 Fungsi Utama Indonesia Digital Test House yang Diresmikan Jokowi

2 jam lalu

Datangkan Alat dari Luar Negeri, Ini 3 Fungsi Utama Indonesia Digital Test House yang Diresmikan Jokowi

Peringkat laboratorium Indonesia Digital Test House disebutkan hampir sama dengan Rumah Sakit Tipe A di bidang layanan kesehatan.

Baca Selengkapnya

Didorong Jadi Sekjen PBB, Pernahkah Presiden Jokowi Hadir dalam Sidang Umum PBB?

3 jam lalu

Didorong Jadi Sekjen PBB, Pernahkah Presiden Jokowi Hadir dalam Sidang Umum PBB?

Hingga tahun terakhir menjabat, Presiden Jokowi tidak pernah hadir secara langsung dalam Sidang Umum PBB.

Baca Selengkapnya

Bamsoet Ingin Ada Forum yang Satukan Prabowo, Jokowi, Mega, dan SBY

3 jam lalu

Bamsoet Ingin Ada Forum yang Satukan Prabowo, Jokowi, Mega, dan SBY

Bamsoet menilai pertemuan presiden dan mantan presiden penting dilakukan untuk menunjukkan keharmonisan antara pemimpin-pemimpin Indonesia.

Baca Selengkapnya

Panja Komisi X DPR Gelar Rapat soal UKT Mahal Mulai Besok

6 jam lalu

Panja Komisi X DPR Gelar Rapat soal UKT Mahal Mulai Besok

Panja Komisi X DPR akan memulai sidang untuk mencari tahu penyebab UKT mahal mulai Senin besok.

Baca Selengkapnya

Hadiri World Water Forum Ke-10, Elon Musk Disambut Luhut Pandjaitan

6 jam lalu

Hadiri World Water Forum Ke-10, Elon Musk Disambut Luhut Pandjaitan

Presiden Joko Widodo bersama Elon Musk akan meluncurkan Starlink di salah satu Puskesmas di Denpasar, Bali.

Baca Selengkapnya

Sistem Kelas BPJS Kesehatan Beralih Menjadi KRIS, Ini Kilas Balik Jaminan Kesehatan Nasional

7 jam lalu

Sistem Kelas BPJS Kesehatan Beralih Menjadi KRIS, Ini Kilas Balik Jaminan Kesehatan Nasional

BPJS Kesehatan barus saja mengumumkan bahwa mereka akan memberlakukan sistem kelas tunggal, bagaimana kilas balik jaminan kesehatan nasional?

Baca Selengkapnya

BPJS Kesehatan Menjadi KRIS, Bagaimana Ketentuan Bisa Naik Kelas Rawat Inap?

8 jam lalu

BPJS Kesehatan Menjadi KRIS, Bagaimana Ketentuan Bisa Naik Kelas Rawat Inap?

BPJS Kesehatan akan memberlakukan kelas tunggal dan sistem baru dalam bentuk KRIS, bagaimana sistem dan ketentuan naik kelas rawat inap?

Baca Selengkapnya

Terpopuler: Ledakan Smelter PT KFI Ancam Keselamatan Warga, Pemerintah Klaim Pembebasan Lahan IKN Tidak Melanggar HAM

12 jam lalu

Terpopuler: Ledakan Smelter PT KFI Ancam Keselamatan Warga, Pemerintah Klaim Pembebasan Lahan IKN Tidak Melanggar HAM

Terpopuler bisnis: Keselamatan warga sekitar terancam karena smelter PT KFI kerap meledak. Pemerintah klaim pembebasan lahan IKN tidak melanggar HAM.

Baca Selengkapnya

Luhut: World Water Forum Bali Akan Hasilkan 120 Proyek Senilai Rp 150 Triliun

20 jam lalu

Luhut: World Water Forum Bali Akan Hasilkan 120 Proyek Senilai Rp 150 Triliun

Luhut mengungkap itu lewat pernyataannya bahwa World Water Forum di Bali harus menghasilkan, apa yang disebutnya, concrete deliverables.

Baca Selengkapnya

Khawatir Ada Titipan, Novel Baswedan Harap Unsur Masyarakat dalam Pansel KPK Diperbanyak

21 jam lalu

Khawatir Ada Titipan, Novel Baswedan Harap Unsur Masyarakat dalam Pansel KPK Diperbanyak

Novel Baswedan, mengomentari proses pemilihan panitia seleksi atau Pansel KPK.

Baca Selengkapnya