TEMPO.CO, Jakarta - Politikus Partai Keadilan Sejahtera, Fahri Hamzah, menyatakan tidak ada pembahasan penggunaan veto seratus posisi strategis dalam proses pengambilan keputusan di Dewan Perwakilan Rakyat.
"Pak Jokowi tenang saja. Tidak ada pembahasan tentang itu," kata Fahri saat dihubungi Tempo, Kamis, 9 Oktober 2014. Saat ini, koalisi pro-Prabowo menguasai mayoritas kursi di DPR dibandingkan koalisi pro-Jokowi sehingga bisa menentukan dalam pengambilan keputusan. (Baca: Fahri: Koalisi Pro-Prabowo Tidak Berencana Pilpres MPR)
Isu penentuan seratus posisi ini dilontarkan oleh Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Hashim Djoyohadikusumo, seperti dilansir harian Asian Wall Street Journal, Selasa, 7 Oktober 2014.
Menurut Hashim, koalisi ini akan mengajukan kekuatan veto atas 100 posisi yang berada dalam kewenangan presiden, di antaranya kepala Kepolisian Republik Indonesia, panglima Tentara Nasional Indonesia, para anggota Mahkamah Agung, dan Mahkamah Konstitusi. (Baca: Koalisi Pro-Prabowo Bakal Ubah UU Perbankan dan Migas)
"Kami berpengaruh dalam menentukan siapa yang akan duduk di dalam posisi-posisi tersebut," kata Hashim. Memang saat ini persekutuan partai-partai penyokong Prabowo itu dapat mengendalikan agenda DPR, kepemimpinan komisi DPR, dan penentuan pembahasan agenda strategis lainnya seperti tata tertib DPR.
Mereka berhasil menggiring lima dari sepuluh partai untuk berkoalisi dengan mereka, seperti Golkar, PAN, dan PKS. Ini membuat mereka mendapat dukungan 63% kursi di DPR.
Hashim mengatakan koalisi Prabowo akan melakukan oposisi aktif terhadap pemerintahan dukungan koalisi Jokowi. Meski begitu, Hashim menegaskan bahwa koalisi tidak bersifat antagonis. (Baca: Pertikaian Kubu Jokowi-Prabowo Ancam Investasi)
"Tujuan jangka panjang kami dalam lima tahun ke depan adalah menjadi oposisi yang aktif dan membangun (pemerintahan)," kata Hashim, yang menjadi salah satu orang terkaya di Indonesia.
FEBRIANA FIRDAUS | WSJ
Terpopuler
Koalisi Prabowo Siap Ajukan Veto untuk 100 Posisi
Tiga Taktik Koalisi Prabowo Rebut Pimpinan MPR
PDIP Serang Balik Hashim Soal Jokowi
Novel FPI Menyerahkan Diri ke Polda Metro Jaya
Berita terkait
Amnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware
10 jam lalu
Amnesty mendesak DPR dan pemerintah membuat peraturan ketat terhadap spyware yang sangat invasif dan dipakai untuk melanggar HAM
Baca SelengkapnyaKPK Temukan Dokumen dan Bukti Elektronik soal Proyek Pengadaan Rumah Dinas saat Geledah Kantor Setjen DPR
1 hari lalu
KPK menemukan beberapa dokumen yang berhubungan dengan proyek dugaan korupsi pengadaan perlengkapan rumah dinas DPR dalam penggeledahan.
Baca SelengkapnyaSaid Iqbal Yakin Partai Buruh Masuk Senayan pada Pemilu 2029
2 hari lalu
Presiden Partai Buruh Said Iqbal menyakini partainya masuk ke Senayan pada pemilu 2029 mendatang.
Baca SelengkapnyaKPK Geledah Gedung Setjen DPR, Simak 5 Poin tentang Kasus Ini
2 hari lalu
KPK melanjutkan penyelidikan kasus dugaan korupsi pengadaan sarana kelengkapan rumah jabatan anggota DPR RI tahun anggaran 2020
Baca SelengkapnyaReaksi DPR Soal Arab Saudi Izinkan Pemegang Semua Jenis Visa Lakukan Umrah
2 hari lalu
DPR menyatakan kebijakan Arab Saudi bertolak belakang dengan Undang-Undang tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah.
Baca SelengkapnyaTolak PKS Gabung Koalisi Prabowo, Kilas Balik Luka Lama Waketum Partai Gelora Fahri Hamzah dengan PKS
2 hari lalu
Kabar PKS gabung koalisi pemerintahan Prabowo-Gibran membuat Wakil Ketua Umum Partai Gelora Fahri Hamzah keluarkan pernyataan pedas.
Baca SelengkapnyaDitolak Partai Gelora untuk Gabung Kubu Prabowo, PKS Tak Masalah Jadi Koalisi atau Oposisi
3 hari lalu
Partai Gelora menyebut PKS selalu menyerang Prabowo-Gibran selama kampanye Pilpres 2024.
Baca SelengkapnyaPartai Gelora Tolak PKS Gabung Prabowo, Alasan yang Mengemuka dan Luka Konflik Internal Masa Lalu
3 hari lalu
Waketum Partai Gelora Fahri meminta PKS mempertimbangkan dengan matang keputusan bergabung atau tidak dengan pemerintahan Prabowo Subianto.
Baca SelengkapnyaGerindra Klaim Suaranya di Papua Tengah Dirampok
4 hari lalu
Gerindra menggugat di MK, karena perolehan suaranya di DPR RI dapil Papua Tengah menghilang.
Baca SelengkapnyaPeneliti BRIN Bilang Oposisi Tetap Dibutuhkan di Pemerintahan Prabowo-Gibran, Ini Alasannya
4 hari lalu
PKS belum membuat keputusan resmi akan bergabung dengan pemerintahan Prabowo atau menjadi oposisi.
Baca Selengkapnya