TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Fahri Hamzah menilai sistem multipartai yang berlaku saat ini cenderung melahirkan masalah. (Baca: Ini Kunci KMP Kuasai MPR Versi Setya Novanto)
Ia mengusulkan agar sistem ketatanegaraan Indonesia disederhanakan dengan mengadopsi sistem yang berlaku di Amerika Serikat. "Inisiatif kami dari awal adalah menyederhanakan sistem presidensialime," ujarnya, Rabu, 8 Oktober 2014.
Fahri menjelaskan sistem demokrasi yang berlaku di banyak negara mulai memperlihatkan batasan yang jelas antara dua kubu. Model itu diterapkan guna menciptakan keberimbangan antara peran eksekutif dan legislatif.
"Tradisi di dunia demokrasi kan ada kubu-kubu. Di Amerika Serikat ada Republik dan Demokrat. Jadi jelas siapa yang jadi presiden dan siapa yang jadi parlemen. Kami beritikad supaya parlemen seperti itu," katanya.
Menurut Fahri, model itu sedianya telah diawali dengan soliditas yang terbangun di antara partai Koalisi Merah Putih. "KMP itu cikal bakalnya," ujarnya. (Baca: Ketua MPR Zulkifli Hasan Punya Harta Rp 24,43 M)
Meski demikian, ia membantah jika agenda ini dikatakan sebagai upaya Koalisi Merah Putih untuk mengganggu pemerintahan Joko Widodo. "Saya mengajak Pak Jokowi melihat sistem presidensialisme dengan baik. Karena ini sejalan dengan sistem check and balances," katanya.
PSI Depok Gaungkan Kaesang, PKS: Mereka Butuh Tokoh untuk Mendongkrak Suara
23 Mei 2023
PSI Depok Gaungkan Kaesang, PKS: Mereka Butuh Tokoh untuk Mendongkrak Suara
Bendahara Umum DPD Partai Keadilan Sejahtera atau PKS Depok Ade Supriyatna menilai semua pihak boleh melempar sosok tokoh dan mengusulkan kandidat Wali Kota Depok pada Pilkada 2024.
