DPD Jadi Mediator Koalisi Prabowo dan Jokowi  

Reporter

Minggu, 5 Oktober 2014 05:02 WIB

Gubenur DKI Jakarta sekaligus Presiden terpilih Joko Widodo membacakan surat pegunduran diri di rapat paripurna DPRD DKI Jakarta, 2 Oktober 2014. Setelah pengunduran diri Jokowi, secara otomatis Basuki Tjahaja Purnama selaku wakil naik menjadi Gubenur. TEMPO/Dasril Roszandi

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Dewan Perwakilan Daerah Irman Gusman mengatakan lembaganya ingin menjadi penengah koalisi pendukung Prabowo Subianto dan pendukung Joko Widodo, menyusul panasnya persaingan dua koalisi itu di parlemen dalam beberapa waktu terakhir. "Kami ingin menjadi penengah," kata Irman saat dihubungi Tempo, Sabtu, 4 Oktober 2014. (Baca: Jokowi: Tak Ada Jatah Menteri Koalisi Merah Putih)

Karena itu, menurut Irman, menghadapi pemilihan pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat Senin depan, DPD mengusulkan formasi pimpinan MPR diisi dua perwakilan dari koalisi Prabowo, dua dari koalisi Jokowi, dan satu perwakilan dari DPD. "Marilah pemilihan pimpinan MPR ini menjadi forum rekonsiliasi," ujarnya. Ia menuturkan lembaganya ingin melebur kesan adanya dua kubu di parlemen melalui usulan formasi pimpinan MPR.

Sebelumnya, kedua koalisi berbeda pendapat dalam pengambilan keputusan di parleman. Koalisi Prabowo, terdiri atas Partai Golongan Karya, Partai Gerakan Indonesia Raya, Partai Amanat Nasional, Partai Keadilan Sejahtera, dan Partai Persatuan Pembangunan, berhasil mengegolkan sejumlah beleid di Dewan Perwakilan Rakyat. Salah satunya adalah Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah.

Beleid itu ditolak koalisi Jokowi, terdiri atas Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Partai Kebangkitan Bangsa, dan Partai Hati Nurani Rakyat. Puncak persaingan terlihat ketika koalisi Prabowo, bersama Partai Demokrat, berhasil menduduki kursi pimpinan DPR periode baru dengan mengajukan satu paket pimpinan. Koalisi Jokowi memutuskan walk-out dalam pengambilan keputusan penentuan pimpinan Dewan. (Baca: Jokowi Nilai UU Pilkada, MD3, dan Pimpinan DPR Tergesa, 'Ada Apa?')

Ihwal posisi DPD, Irman menyatakan 132 anggota lembaga itu tak menempatkan diri di koalisi Prabowo atau Jokowi, meski ada sebagian anggota yang terafiliasi dengan masing-masing koalisi itu. "Bisa saja ada perbedaan sikap di antara masing-masing anggota, tapi bukan berarti perbedaan itu karena faktor koalisi yang ada," katanya.

PRIHANDOKO

Terpopuler

Siapa Yulian, Kader PDIP yang Cium Ceu Popong

Silikon Copot, Malinda Dee Wajib Tidur Tengkurap

Ruhut: Semua Rakyat Sekarang Bersama SBY

Gerindra: Agak Aneh SBY Keluarkan Perpu






Berita terkait

Datangkan Alat dari Luar Negeri, Ini 3 Fungsi Utama Indonesia Digital Test House yang Diresmikan Jokowi

2 jam lalu

Datangkan Alat dari Luar Negeri, Ini 3 Fungsi Utama Indonesia Digital Test House yang Diresmikan Jokowi

Peringkat laboratorium Indonesia Digital Test House disebutkan hampir sama dengan Rumah Sakit Tipe A di bidang layanan kesehatan.

Baca Selengkapnya

Didorong Jadi Sekjen PBB, Pernahkah Presiden Jokowi Hadir dalam Sidang Umum PBB?

2 jam lalu

Didorong Jadi Sekjen PBB, Pernahkah Presiden Jokowi Hadir dalam Sidang Umum PBB?

Hingga tahun terakhir menjabat, Presiden Jokowi tidak pernah hadir secara langsung dalam Sidang Umum PBB.

Baca Selengkapnya

Bamsoet Ingin Ada Forum yang Satukan Prabowo, Jokowi, Mega, dan SBY

2 jam lalu

Bamsoet Ingin Ada Forum yang Satukan Prabowo, Jokowi, Mega, dan SBY

Bamsoet menilai pertemuan presiden dan mantan presiden penting dilakukan untuk menunjukkan keharmonisan antara pemimpin-pemimpin Indonesia.

Baca Selengkapnya

Hadiri World Water Forum Ke-10, Elon Musk Disambut Luhut Pandjaitan

5 jam lalu

Hadiri World Water Forum Ke-10, Elon Musk Disambut Luhut Pandjaitan

Presiden Joko Widodo bersama Elon Musk akan meluncurkan Starlink di salah satu Puskesmas di Denpasar, Bali.

Baca Selengkapnya

Sistem Kelas BPJS Kesehatan Beralih Menjadi KRIS, Ini Kilas Balik Jaminan Kesehatan Nasional

6 jam lalu

Sistem Kelas BPJS Kesehatan Beralih Menjadi KRIS, Ini Kilas Balik Jaminan Kesehatan Nasional

BPJS Kesehatan barus saja mengumumkan bahwa mereka akan memberlakukan sistem kelas tunggal, bagaimana kilas balik jaminan kesehatan nasional?

Baca Selengkapnya

BPJS Kesehatan Menjadi KRIS, Bagaimana Ketentuan Bisa Naik Kelas Rawat Inap?

7 jam lalu

BPJS Kesehatan Menjadi KRIS, Bagaimana Ketentuan Bisa Naik Kelas Rawat Inap?

BPJS Kesehatan akan memberlakukan kelas tunggal dan sistem baru dalam bentuk KRIS, bagaimana sistem dan ketentuan naik kelas rawat inap?

Baca Selengkapnya

Fahri Bachmid Gantikan Sementara Yusril yang Mundur dari Ketum PBB

10 jam lalu

Fahri Bachmid Gantikan Sementara Yusril yang Mundur dari Ketum PBB

Pergantian Yusril Ihza Mahendra dari Ketua Umum Partai Bulan Bintang dianggap telah dilakukan secara demokratis dan sah.

Baca Selengkapnya

Terpopuler: Ledakan Smelter PT KFI Ancam Keselamatan Warga, Pemerintah Klaim Pembebasan Lahan IKN Tidak Melanggar HAM

11 jam lalu

Terpopuler: Ledakan Smelter PT KFI Ancam Keselamatan Warga, Pemerintah Klaim Pembebasan Lahan IKN Tidak Melanggar HAM

Terpopuler bisnis: Keselamatan warga sekitar terancam karena smelter PT KFI kerap meledak. Pemerintah klaim pembebasan lahan IKN tidak melanggar HAM.

Baca Selengkapnya

Luhut: World Water Forum Bali Akan Hasilkan 120 Proyek Senilai Rp 150 Triliun

19 jam lalu

Luhut: World Water Forum Bali Akan Hasilkan 120 Proyek Senilai Rp 150 Triliun

Luhut mengungkap itu lewat pernyataannya bahwa World Water Forum di Bali harus menghasilkan, apa yang disebutnya, concrete deliverables.

Baca Selengkapnya

Khawatir Ada Titipan, Novel Baswedan Harap Unsur Masyarakat dalam Pansel KPK Diperbanyak

21 jam lalu

Khawatir Ada Titipan, Novel Baswedan Harap Unsur Masyarakat dalam Pansel KPK Diperbanyak

Novel Baswedan, mengomentari proses pemilihan panitia seleksi atau Pansel KPK.

Baca Selengkapnya