NTT Tolak Setya Novanto Jadi ketua DPR  

Reporter

Jumat, 3 Oktober 2014 16:02 WIB

(ki-ka) Politisi Golkar, Setya Novanto, Ketua HarianDemokrat, Syarif Hasan, Capres Prabowo Subianto, Ketua Fraksi Demokrat Nurhayati Ali Assegaf, Wakil Ketua DPR dari Golkar, Priyo Budi Santoso dan Wakil Ketua Umum Demokrat,Max Sopacua dalam acara deklarasi dukungan anggota DPR RI Partai Demokrat untuk Prabowo-Hatta di Hotel Crowne, Jakarta, (16/6). TEMPO/Dhemas Reviyanto

TEMPO.CO, Kupang - Direktur Novanto Center Muhamad Ansor angkat bicara soal penolakan anggota masyarakat terhadap Setya Novanto sebagai Ketua Dewan Perwakilan Rakyat. Saat mencalonkan kembali menjadi anggota DPR, Setya juga ditolak sebagian masyarakat NTT.

"Aksi penolakan ini bukan baru sekarang, sudah dari dulu. Bahkan dari internal saja ada," kata Ansor kepada Tempo, Jumat, 3 Oktober 2014. Pada Kamis lalu, Persatuan Mahasiswa Anti-Korupsi Indonesia berunjuk rasa di Komisi Pemberantasan Korupsi menuntut pengusutan berbagai kasus yang menjerat Setya.

Setya terpilih menjadi Ketua DPR periode 2014-2019 dalam sidang DPR pada Kamis lalu. Setya berasal dari daerah pemilihan NTT 2, meliputi Pulau Timor, Rote, Sabu, dan Sumba. Di daerah itu, Setya memiliki banyak aset di daerah itu. (Baca: SetyaNovanto cs Jadi Pimpinan DPR, PDIP Kalah 2-0)

Setelah terpilih menjadi anggota DPR mewakili masyarakat NTT dari Partai Golkar pada 2009, Setya membangun sejumlah asetnya di NTT, seperti kantor Novanto Center yang cukup megah di wilayah Kelapa Lima, Kota Kupang. (Baca juga: Gurita Bisnis Setya Novanto di NTT)

Menurut Ansor, bisnis Setya Novanto yang dikelola Novanto Center yakni tenun ikat, pengembangan sorgum, pembibitan sapi, pertambangan, garam industri, hotel di Labuan Bajo, dan pembangkit listrik tenaga uap di Desa Bolok.

YOHANES SEO

Berita lain:
Dahlan Iskan Pernah Diancam Anaknya
CT: DPR Dikuasai Oposisi, Rupiah Terus Melemah
KPK Gerah Setya dan Fahri Jadi Pimpinan DPR







Berita terkait

Panja Komisi X DPR Gelar Rapat soal UKT Mahal Mulai Besok

1 jam lalu

Panja Komisi X DPR Gelar Rapat soal UKT Mahal Mulai Besok

Panja Komisi X DPR akan memulai sidang untuk mencari tahu penyebab UKT mahal mulai Senin besok.

Baca Selengkapnya

Wacana Perpanjangan Usia Pensiun Polisi, Pengamat: Tidak Sesuai Harapan Masyarakat

17 jam lalu

Wacana Perpanjangan Usia Pensiun Polisi, Pengamat: Tidak Sesuai Harapan Masyarakat

Wacana perpanjangan usia pensiun polisi dinilai tidak sesuai dengan tujuan revisi undang-undang Kepolisian.

Baca Selengkapnya

Yusril Yakini Prabowo Tidak Mengulangi Kabinet 100 Menteri Era Soekarno

18 jam lalu

Yusril Yakini Prabowo Tidak Mengulangi Kabinet 100 Menteri Era Soekarno

Yusril meyakini Kabinet 100 Menteri di era Presiden Soekarno tak akan berulang dalam pemerintahan Prabowo-Gibran

Baca Selengkapnya

3 RUU dalam Sorotan Publik: RUU Penyiaran, RUU MK, dan RUU Kementerian Negara

18 jam lalu

3 RUU dalam Sorotan Publik: RUU Penyiaran, RUU MK, dan RUU Kementerian Negara

Dalam waktu berdekatan tiga RUU DPR mendapat sorotan publik yaitu RUU Penyiaran, RUU MK, dan RUU Kementerian Negara. Apa sebabnya?

Baca Selengkapnya

Revisi UU Polri Muat Usulan Polisi Dapat Perlindungan Jaminan Sosial

23 jam lalu

Revisi UU Polri Muat Usulan Polisi Dapat Perlindungan Jaminan Sosial

DPR akan merevisi UU Polri. Salah satu perubahannya adalah polisi bisa mendapatkan perlindungan jaminan sosial.

Baca Selengkapnya

Pansel KPK Tuai Perhatian dari Sejumlah Kalangan, Istana dan DPR Beri Respons

1 hari lalu

Pansel KPK Tuai Perhatian dari Sejumlah Kalangan, Istana dan DPR Beri Respons

Pembentukan Pansel Capim KPK menuai perhatian dari sejumlah kalangan. Pihak Istana dan DPR beri respons ini.

Baca Selengkapnya

Dua Pasal di Revisi UU MK Ini Disorot Ketua MKMK: Ancam Kemerdekaan Kekuasaan Kehakiman

1 hari lalu

Dua Pasal di Revisi UU MK Ini Disorot Ketua MKMK: Ancam Kemerdekaan Kekuasaan Kehakiman

Ketua MKMK menyebut dua pasal di revisi UU MK ini mengancam kemerdekaan kekuasaan kehakiman. Pasal mana saja itu?

Baca Selengkapnya

Hujan Kritik Revisi UU Keimigrasian

1 hari lalu

Hujan Kritik Revisi UU Keimigrasian

Revisi UU Keimigrasian yang diusulkan DPR dikhawatirkan menjadi celah pihak yang berperkara untuk melarikan diri.

Baca Selengkapnya

RUU MK Dibahas Diam-diam: Berikut Tanggapan Pedas Ketua MKMK, Mantan Ketua MK, hingga Mahfud MD

1 hari lalu

RUU MK Dibahas Diam-diam: Berikut Tanggapan Pedas Ketua MKMK, Mantan Ketua MK, hingga Mahfud MD

Pengesahan RUU MK di tahap I menimbulkan polemik. Sebab, selain dianggap dibahas diam-diam, bisa melemahkan independensi MK. Apa kata Ketua MKMK?

Baca Selengkapnya

DPR Bahas Perpanjangan Batas Usia Pensiun Anggota Polri, Berikut Kajiannya

1 hari lalu

DPR Bahas Perpanjangan Batas Usia Pensiun Anggota Polri, Berikut Kajiannya

Naskah akademik itu menilai batas usia pensiun 58 tahun berbanding terbalik dengan meningkatnya keahlian anggota Polri seiring penambahan usia.

Baca Selengkapnya