Guruh Sukarno Putra Salahkan Sistem Orde Baru

Reporter

Jumat, 3 Oktober 2014 13:48 WIB

Anggota DPR terpilih PDI Perjuangan Guruh Soekarnoputra, tiba untuk menghadiri Pelantikan dan Sumpah Jabatan Anggota MPR-DPR-DPD di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, 1 Oktober 2014. TEMPO/Dhemas Reviyanto

TEMPO.CO, Jakarta - Kericuhan sidang paripurna penetapan pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat periode 2014-2019 pada Rabu, 1 Oktober 2014, sedang menjadi sorotan publik. Berbagai pandangan negatif datang dari publik setelah melihat tingkah laku para wakil rakyat saat berlangsungnya rapat tersebut.

Anggota DPR dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, M. Guruh Irianto Sukarno Putra, menuding kericuhan tersebut merupakan warisan rezim Orde Baru (Orba) yang membuat rakyat Indonesia sekarang tidak mengerti akan sistem politik Indonesia yang sesungguhnya.

"Jika ditanya mengenai kegaduhan semalam, itu panjang ceritanya. Kejadian ini biang keladinya adalah Orba," kata Guruh saat ditemui di kawasan Kemang, Kamis, 2 Oktober 2014.

Menurutnya Guruh, sejak 1966 sampai sekarang, Orba menjauhkan rakyat Indonesia dari sejarah, ideologi, politik, budaya, dan hal penting lainnya. (Baca : Guruh: Pilih Jokowi-JK, Orde Baru Tak Kembali )

Karena itu, anak-anak yang lahir pada tahun itu hingga sekarang kurang mengerti akan politik Indonesia. Mereka tidak begitu mengerti tentang ideologi, kebudayaan, dan bahkan Indonesia itu sendiri. "Dan mereka itulah yang saat ini duduk di kursi eksekutif, legislatif, yudikatif. Duduk di kursi kepemerintahan," ujar Guruh.

Hal tersebut, Guruh melanjutkan, membuat proses politik Indonesia menjadi hancur. Menurut dia, tingkah laku para anggota DPR saat ini mencerminkan ketidaktahuan mereka tentang akan arti politik yang sesungguhnya.

Guruh mengatakan, setelah diamendemen empat kali, konstitusi Indonesia menjadi liberalistis. "Tentu hal ini juga mengubah pola pikir, sehingga tercermin di kursi pemerintahan saat ini. Semua menjadi brutal," ujarnya.(Baca : Kedekatan Guruh dengan Bupati Tegal Sejak Kecil)

Jika hal ini tidak diubah, Guruh berpendapat, Indonesia bisa semakin kacau. Bagi dia, yang diperlukan Indonesia saat ini ialah sebuah revolusi. Sesuai dengan ujaran Bung Karno, "Indonesia butuh perubahan yang cepat," katanya.


ANINDYA LEGIA PUTRI




Berita Terpopuler
Tim Transisi Jokowi: Peluang Koalisi Tertutup
Anulir UU Pilkada, SBY Teken Perpu
Lawan Koalisi Kapak Merah, Warga Yogya Buka Posko
Doa Ruhut untuk SBY-Mega: Tunjukkan Mukjizat-Mu
Naik 100 Persen, Harta Setya Novanto Rp 75 Miliar

Berita terkait

Respons DPR atas Rencana Prabowo Bentuk Presidential Club

9 jam lalu

Respons DPR atas Rencana Prabowo Bentuk Presidential Club

Anggota DPR Saleh Partaonan Daulay menilai perlu usaha dan kesungguhan dari Prabowo untuk menciptakan presidential club.

Baca Selengkapnya

Anggota Dewan Minta Pemerintah Pertimbangkan Kenaikan Tarif KRL

18 jam lalu

Anggota Dewan Minta Pemerintah Pertimbangkan Kenaikan Tarif KRL

Anggota Komisi V DPR RI Suryadi Jaya Purnama mengatakan kenaikan tarif tidak boleh membebani mayoritas penumpang KRL

Baca Selengkapnya

Ketahui 3 Aturan Baru Tentang Kepala Desa Dalam UU Desa

2 hari lalu

Ketahui 3 Aturan Baru Tentang Kepala Desa Dalam UU Desa

Pemerintah akhirnya mengesahkan UU Desa terbaru yang telah diteken Jokowi dan diwacanakan perubahannya sejak Mei 2022. Apa saja aturan barunya?

Baca Selengkapnya

Permintaan Tambah Masa Jabatan Kepala Desa Dikabulkan, Kok Bisa?

2 hari lalu

Permintaan Tambah Masa Jabatan Kepala Desa Dikabulkan, Kok Bisa?

Permintaan para kepala desa agar masa jabatannya ditambah akhirnya dikabulkan pemerintah. Samakah hasilnya dengan UU Desa?

Baca Selengkapnya

DPR Agendakan Rapat Evaluasi Pemilu 2024 dengan KPU pada 15 Mei

2 hari lalu

DPR Agendakan Rapat Evaluasi Pemilu 2024 dengan KPU pada 15 Mei

KPU sebelumnya tidak menghadiri undangan rapat Komisi II DPR karena bertepatan dengan masa agenda sidang sengketa Pilpres 2024.

Baca Selengkapnya

Amnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware

3 hari lalu

Amnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware

Amnesty mendesak DPR dan pemerintah membuat peraturan ketat terhadap spyware yang sangat invasif dan dipakai untuk melanggar HAM

Baca Selengkapnya

KPK Temukan Dokumen dan Bukti Elektronik soal Proyek Pengadaan Rumah Dinas saat Geledah Kantor Setjen DPR

4 hari lalu

KPK Temukan Dokumen dan Bukti Elektronik soal Proyek Pengadaan Rumah Dinas saat Geledah Kantor Setjen DPR

KPK menemukan beberapa dokumen yang berhubungan dengan proyek dugaan korupsi pengadaan perlengkapan rumah dinas DPR dalam penggeledahan.

Baca Selengkapnya

Said Iqbal Yakin Partai Buruh Masuk Senayan pada Pemilu 2029

5 hari lalu

Said Iqbal Yakin Partai Buruh Masuk Senayan pada Pemilu 2029

Presiden Partai Buruh Said Iqbal menyakini partainya masuk ke Senayan pada pemilu 2029 mendatang.

Baca Selengkapnya

KPK Geledah Gedung Setjen DPR, Simak 5 Poin tentang Kasus Ini

5 hari lalu

KPK Geledah Gedung Setjen DPR, Simak 5 Poin tentang Kasus Ini

KPK melanjutkan penyelidikan kasus dugaan korupsi pengadaan sarana kelengkapan rumah jabatan anggota DPR RI tahun anggaran 2020

Baca Selengkapnya

Reaksi DPR Soal Arab Saudi Izinkan Pemegang Semua Jenis Visa Lakukan Umrah

5 hari lalu

Reaksi DPR Soal Arab Saudi Izinkan Pemegang Semua Jenis Visa Lakukan Umrah

DPR menyatakan kebijakan Arab Saudi bertolak belakang dengan Undang-Undang tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah.

Baca Selengkapnya