TEMPO Interaktif, Jakarta:Kepala Dinas Penerangan Umum TNI Kolonel Ahmad Yani Basuki menyatakan Mabes TNI belum memiliki rencana untuk mengurangi jumlah pasukan di Nagroe Aceh Darussalam (NAD). "Sampai saat ini rencana penarikan maupun penambahan pasukan di Aceh belum ada,"kata Yani menjawab pertanyaan Tempo tentang kebijakan Mabes TNI menyesuaikan penurunan status Aceh menjadi Tertib Sipil yang konsekwensinya harus mengurangi kekuatan di sana.Menurut Kolonel Yani sikap TNI berkaitan dengan kebijakan Pemerintah dan DPR mengenai Aceh tersebut tidak akan menyulitkan operasi TNI. "Sikap kami menyesuaikan saja dan melaksanakan apa yang menjadi kebijakan pemerintah,"katanya.Sampai saat ini, menurut Yani, jumlah pasukan TNI di sana sekitar 39 ribu personel dari tiga angkatan Darat, Laut maupun Udara. "Tiga angkatan ada di sana baik organik maupun nonorganik,"katanya.Agus Supriyanto
Berita terkait
Pilot Susi Air Disandera KKB, KSP Pastikan Darurat Sipil Belum Diberlakukan
14 Februari 2023
Pilot Susi Air dikabarkan masih disandera KKB. Wakil Ketua DPR Lodewijk Paulus sempat menyatakan darurat sipil diberlakukan di Papua.
Baca SelengkapnyaBagaimana Hukum dan Konsekuensi di Daerah Darurat Sipil?
12 Februari 2023
Salah satunya, menambah sejumlah kewenangan kepada presiden sebagai penguasa darurat sipil pusat, dan kepala daerah sebagai penguasa darurat sipil daerah.
Baca SelengkapnyaGagasan Darurat Sipil di Papua Mencuat, Apa Itu Arti Darurat Sipil?
12 Februari 2023
Di Indonesia, darurat sipil telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 23 Tahun 1959 tentang Keadaan Bahaya.
Baca Selengkapnya4 Fakta tentang Wacana Pemberlakuan Darurat Sipil di Papua
12 Februari 2023
Menurut Wakil Ketua DPR Bidang Politik dan Keamanan Lodewijk Paulus, saat ini situasi Papua dalam status darurat sipil menyusul penyanderaan TPNPB-OPM
Baca SelengkapnyaKontraS Menilai Gagasan Pemberlakuan Darurat Sipil di Papua Berbahaya bagi Kemanusiaan
11 Februari 2023
Koordinator KontraS Fatia Maulidiyanti menilai pernyataan Wakil Ketua DPR soal darurat sipil di Papua berbahaya bagi kemanusiaan.
Baca SelengkapnyaMahfud Md Jelaskan Pemerintah Tak Kepikiran Terapkan Darurat Sipil di Papua
19 Mei 2021
Menkopolhukam Mahfud Md menuturkan kelompok kriminal bersenjata (KKB) di Papua hanya kelompok kecil. Label teroris disebut hanya untuk individu.
Baca SelengkapnyaKetimbang Menjabat Menteri, Luhut Sebut Lebih Enak Jadi Tentara
2 Mei 2020
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan memilih bertugas sebagai tentara ketimbang menteri.
Baca SelengkapnyaKomnas HAM Kritik Wacana Status Darurat Sipil Presiden Jokowi
1 April 2020
Komisioner Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Amiruddin Al Rahab mengkritik rencana pemerintah menerapkan status Darurat Sipil.
Baca SelengkapnyaAlasan Jokowi Munculkan Wacana Darurat Sipil Tangani Wabah Corona
31 Maret 2020
Jokowi meminta kepala daerah tidak membuat kebijakan sendiri-sendiri yang tidak terkoordinasi sehubungan dengan wabah Corona ini.
Baca SelengkapnyaTak Singgung Darurat Sipil, Jokowi Pilih Pembatasan Sosial
31 Maret 2020
Presiden Jokowi meneken peraturan pemerintah tentang pembatasan sosial skala besar.
Baca SelengkapnyaRekomendasi
Ramai Bully Guru usai Kecelakaan SMK Lingga Kencana, Kemendikbud Sebut Study Tour Tetap Perlu
59 menit lalu
Wantim Golkar Rekomendasikan Ahmed Zaki Iskandar Jadi Bakal Cagub Jakarta, Apa Alasannya?
12 jam lalu
