Jadi Anggota DPR, Ini Rencana Tokoh Syiah  

Reporter

Kamis, 2 Oktober 2014 05:08 WIB

Jalaluddin Rakhmat. TEMPO/Gunawan Wicaksono

TEMPO.CO, Jakarta - Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Jalaludin Rakhmat, mengatakan saat ini regulasi kurang menoleransi kebebasan beragama, seperti adanya Undang-Undang Penistaan Agama. Legislator dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan ini berencana melahirkan sebuah undang-undang perlindungan untuk semua agama.

Sebagai ulama dari kelompok Syiah, Kang Jalal--sapaan karib Jalaludin Rakhmat--mengaku akan membawa misi untuk melindungi kaum Syiah. Tidak hanya itu, Kang Jalal juga akan membela kaum minoritas di parlemen, seperti Ahmadiyah dan pemeluk agama Kristen. "Mereka memerlukan perlindungan dari undang-undang supaya tidak menjadi sasaran (tindakan) intoleransi," katanya saat ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Rabu, 1 Oktober 2014. (Baca: Anggota Dewan Termuda, Incar Komisi V)

Jalal yang mewakili daerah pemilihan Jawa Barat II Kabupaten Bandung-Kabupaten Bandung Barat ini mengatakan kasus intoleransi kerap terjadi. Seperti penutupan gereja-gereja, ibadah kaum Ahmadiyah yang diganggu, dan kriminalisasi kelompok Syiah. Jalal mengaku akan ditugaskan partainya untuk duduk di Komisi VII DPR yang mengurusi isu agama.(Baca: Harapan Rieke Diah Pitaloka Tetap di Komisi IX)

Dia mencontohkan, penolakan Front Pembela Islam terhadap Basuki Tjahaja Purnama menjadi Gubernur DKI Jakarta adalah bagaimana rasisme dan agama menjadi alat politik untuk menjatuhkan seorang pejabat. Menurut dia, berdasarkan UUD 1945, konsep NKRI, dan Pancasila, setiap warga negara berhak memilih dan dipilih menjadi pemimpin. "Menjatuhkan seorang pejabat hanya karena alasan agama atau ras, menurut kami, itu kemunduran besar," katanya. (Baca: Legislator Baru DPR Incar SKK Migas)

Pada Rabu, 1 Oktober 2014, 555 anggota DPR dan 132 anggota DPD periode 2014-2019 dilantik. Pada periode ini, banyak selebritas yang menjadi anggota parlemen. Artis-artis itu antara lain Desy Ratnasari, Moreno Suprapto, Krisna Mukti, Nico Siahaan, dan Saraswati Djojohadikusumo.

ALI HIDAYAT





Baca juga:
Malpraktik, 2 Pengelola Klinik Metropole Tersangka

Tidak Mundur Jadi Menteri, Olga Lidya Puji Lukman

Asian Games, BMX Gagal Hasilkan Medali

Ditolak Rumah Sakit, Korban Kecelakaan Tewas

Berita terkait

Amnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware

1 jam lalu

Amnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware

Amnesty mendesak DPR dan pemerintah membuat peraturan ketat terhadap spyware yang sangat invasif dan dipakai untuk melanggar HAM

Baca Selengkapnya

KPK Temukan Dokumen dan Bukti Elektronik soal Proyek Pengadaan Rumah Dinas saat Geledah Kantor Setjen DPR

1 hari lalu

KPK Temukan Dokumen dan Bukti Elektronik soal Proyek Pengadaan Rumah Dinas saat Geledah Kantor Setjen DPR

KPK menemukan beberapa dokumen yang berhubungan dengan proyek dugaan korupsi pengadaan perlengkapan rumah dinas DPR dalam penggeledahan.

Baca Selengkapnya

Said Iqbal Yakin Partai Buruh Masuk Senayan pada Pemilu 2029

2 hari lalu

Said Iqbal Yakin Partai Buruh Masuk Senayan pada Pemilu 2029

Presiden Partai Buruh Said Iqbal menyakini partainya masuk ke Senayan pada pemilu 2029 mendatang.

Baca Selengkapnya

KPK Geledah Gedung Setjen DPR, Simak 5 Poin tentang Kasus Ini

2 hari lalu

KPK Geledah Gedung Setjen DPR, Simak 5 Poin tentang Kasus Ini

KPK melanjutkan penyelidikan kasus dugaan korupsi pengadaan sarana kelengkapan rumah jabatan anggota DPR RI tahun anggaran 2020

Baca Selengkapnya

Reaksi DPR Soal Arab Saudi Izinkan Pemegang Semua Jenis Visa Lakukan Umrah

2 hari lalu

Reaksi DPR Soal Arab Saudi Izinkan Pemegang Semua Jenis Visa Lakukan Umrah

DPR menyatakan kebijakan Arab Saudi bertolak belakang dengan Undang-Undang tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah.

Baca Selengkapnya

Ditolak Partai Gelora untuk Gabung Kubu Prabowo, PKS Tak Masalah Jadi Koalisi atau Oposisi

3 hari lalu

Ditolak Partai Gelora untuk Gabung Kubu Prabowo, PKS Tak Masalah Jadi Koalisi atau Oposisi

Partai Gelora menyebut PKS selalu menyerang Prabowo-Gibran selama kampanye Pilpres 2024.

Baca Selengkapnya

Gerindra Klaim Suaranya di Papua Tengah Dirampok

3 hari lalu

Gerindra Klaim Suaranya di Papua Tengah Dirampok

Gerindra menggugat di MK, karena perolehan suaranya di DPR RI dapil Papua Tengah menghilang.

Baca Selengkapnya

Peneliti BRIN Bilang Oposisi Tetap Dibutuhkan di Pemerintahan Prabowo-Gibran, Ini Alasannya

4 hari lalu

Peneliti BRIN Bilang Oposisi Tetap Dibutuhkan di Pemerintahan Prabowo-Gibran, Ini Alasannya

PKS belum membuat keputusan resmi akan bergabung dengan pemerintahan Prabowo atau menjadi oposisi.

Baca Selengkapnya

BMTH Harus Beri Manfaat Besar Bagi Masyarakat Bali

7 hari lalu

BMTH Harus Beri Manfaat Besar Bagi Masyarakat Bali

Proyek Bali Maritime Tourism Hub (BMTH) yang sedang dibangun di Pelabuhan Benoa, Bali, harus memberi manfaat yang besar bagi masyarakat Bali.

Baca Selengkapnya

MK Gelar Sidang Perdana Sengketa Pileg pada Senin 29 April 2024, Ini Tahapannya

7 hari lalu

MK Gelar Sidang Perdana Sengketa Pileg pada Senin 29 April 2024, Ini Tahapannya

Bawaslu minta jajarannya menyiapkan alat bukti dan kematangan mental menghadapi sidang sengketa Pileg di MK.

Baca Selengkapnya