Ketua DPR-MPR Dipilih Malam Ini

Reporter

Rabu, 1 Oktober 2014 21:39 WIB

Anggota MPR-DPR-DPD mengikuti pengucapan sumpah jabatan yang dipimpin Ketua Mahkamah Agung Hatta Ali di Gedung Nusantara, Parlemen Senayan, Jakarta, 1 Oktober 2014. ANTARA/Yudhi Mahatma

TEMPO.CO, Jakarta - Politikus Partai Golongan Karya, Azis Syamsuddin, mengatakan rapat paripurna kedua akan dilaksanakan malam ini untuk memilih Ketua Dewan Perwakilan Rakyat dan Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat.

"Ada enam fraksi yang setuju paripurna diadakan malam ini," ujar Azis di Kompleks Parlemen, Senayan, Rabu, 1 Oktober 2014. (Baca: PAN Pilih Zulkifli Hasan Jadi Wakil Ketua DPR)

Fraksi yang tidak setuju, tutur Azis, adalah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Partai NasDem, dan Partai Hati Nurani Rakyat. "Sedangkan PKB abstain," kata Azis. Fraksi NasDem, kata Azis, menolak pemilihan dilakukan malam ini karena masih ingin mempelajari tata tertib anggota DPR dan MPR terlebih dahulu. (Baca: Pramono Anung: Pimpinan DPR Urusan Dewa-Dewi)

Lobi pemilihan Ketua DPR dan MPR berlangsung alot. Para pimpinan fraksi berkumpul sejak siang tadi. Fraksi Demokrat dan Partai Persatuan Pembangunan sempat mengubah sikapnya menjadi menolak pemilihan dilakukan malam ini, tapi kemudian kembali berbalik mendukung agenda rapat.

TIKA PRIMANDARI




Baca juga:
Pejabat Bank Mutiara Jadi Sekper Bank Mandiri
Demokrat Ngotot Pemilihan Ketua DPR Malam Ini
Untuk Kesehatan, Risma Tertibkan Data Warga Miskin
SBY Klaim Jokowi Tawarkan Demokrat Bergabung

Berita terkait

Wacana Perpanjangan Usia Pensiun Polisi, Pengamat: Tidak Sesuai Harapan Masyarakat

8 jam lalu

Wacana Perpanjangan Usia Pensiun Polisi, Pengamat: Tidak Sesuai Harapan Masyarakat

Wacana perpanjangan usia pensiun polisi dinilai tidak sesuai dengan tujuan revisi undang-undang Kepolisian.

Baca Selengkapnya

Yusril Yakini Prabowo Tidak Mengulangi Kabinet 100 Menteri Era Soekarno

8 jam lalu

Yusril Yakini Prabowo Tidak Mengulangi Kabinet 100 Menteri Era Soekarno

Yusril meyakini Kabinet 100 Menteri di era Presiden Soekarno tak akan berulang dalam pemerintahan Prabowo-Gibran

Baca Selengkapnya

3 RUU dalam Sorotan Publik: RUU Penyiaran, RUU MK, dan RUU Kementerian Negara

9 jam lalu

3 RUU dalam Sorotan Publik: RUU Penyiaran, RUU MK, dan RUU Kementerian Negara

Dalam waktu berdekatan tiga RUU DPR mendapat sorotan publik yaitu RUU Penyiaran, RUU MK, dan RUU Kementerian Negara. Apa sebabnya?

Baca Selengkapnya

Revisi UU Polri Muat Usulan Polisi Dapat Perlindungan Jaminan Sosial

13 jam lalu

Revisi UU Polri Muat Usulan Polisi Dapat Perlindungan Jaminan Sosial

DPR akan merevisi UU Polri. Salah satu perubahannya adalah polisi bisa mendapatkan perlindungan jaminan sosial.

Baca Selengkapnya

Pansel KPK Tuai Perhatian dari Sejumlah Kalangan, Istana dan DPR Beri Respons

16 jam lalu

Pansel KPK Tuai Perhatian dari Sejumlah Kalangan, Istana dan DPR Beri Respons

Pembentukan Pansel Capim KPK menuai perhatian dari sejumlah kalangan. Pihak Istana dan DPR beri respons ini.

Baca Selengkapnya

Dua Pasal di Revisi UU MK Ini Disorot Ketua MKMK: Ancam Kemerdekaan Kekuasaan Kehakiman

17 jam lalu

Dua Pasal di Revisi UU MK Ini Disorot Ketua MKMK: Ancam Kemerdekaan Kekuasaan Kehakiman

Ketua MKMK menyebut dua pasal di revisi UU MK ini mengancam kemerdekaan kekuasaan kehakiman. Pasal mana saja itu?

Baca Selengkapnya

Hujan Kritik Revisi UU Keimigrasian

20 jam lalu

Hujan Kritik Revisi UU Keimigrasian

Revisi UU Keimigrasian yang diusulkan DPR dikhawatirkan menjadi celah pihak yang berperkara untuk melarikan diri.

Baca Selengkapnya

RUU MK Dibahas Diam-diam: Berikut Tanggapan Pedas Ketua MKMK, Mantan Ketua MK, hingga Mahfud MD

1 hari lalu

RUU MK Dibahas Diam-diam: Berikut Tanggapan Pedas Ketua MKMK, Mantan Ketua MK, hingga Mahfud MD

Pengesahan RUU MK di tahap I menimbulkan polemik. Sebab, selain dianggap dibahas diam-diam, bisa melemahkan independensi MK. Apa kata Ketua MKMK?

Baca Selengkapnya

DPR Bahas Perpanjangan Batas Usia Pensiun Anggota Polri, Berikut Kajiannya

1 hari lalu

DPR Bahas Perpanjangan Batas Usia Pensiun Anggota Polri, Berikut Kajiannya

Naskah akademik itu menilai batas usia pensiun 58 tahun berbanding terbalik dengan meningkatnya keahlian anggota Polri seiring penambahan usia.

Baca Selengkapnya

Kenaikan UKT Dinilai Tak Wajar, Komisi X DPR Dorong Pemerintah Revisi Permendikbud SBOPT

1 hari lalu

Kenaikan UKT Dinilai Tak Wajar, Komisi X DPR Dorong Pemerintah Revisi Permendikbud SBOPT

DPR akan meminta pemerintah merevisi Permendikbud yang jadi dasar penghitungan UKT.

Baca Selengkapnya