TEMPO.CO, Jakarta - Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan ingin mengulur waktu pemilihan pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat. Sejauh ini PDI Perjuangan masih kekurangan satu fraksi untuk mengajukan paket pimpinan Dewan dalam sidang paripurna.
"Persyaratan mengajukan pimpinan DPR dasarnya adalah lima fraksi," kata Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Tjahjo Kumolo di Kompleks Parlemen Senayan, Rabu, 1 Oktober 2014. Anggota koalisi PDIP adalah Partai NasDem, Partai Hanura, dan Partai Kebangkitan Bangsa. (Baca: Hashim Bangga Dua Anaknya Jadi Anggota DPR)
Tjahjo mengatakan siang ini masih ada rapat pimpinan untuk menentukan jadwal pemilihan. Sesuai jadwal, seharusnya pemilihan pimpinan Dewan dilakukan nanti malam. Tjahjo meminta hal ini tidak perlu dipaksakan dalam rapat hari ini jika memang tidak memungkinkan. "Saya kira perlu dicari waktu yang tepat, apakah hari ini atau besok," kata Tjahjo.
Tjahjo mengatakan mereka masih mendekati sejumlah partai, seperti Demokrat, Partai Amanat Nasional, dan Partai Persatuan Pembangunan. Namun, hingga tadi malam, belum ada titik temu kesepakatan koalisi di antara partai-partai ini. PDIP mengajukan dua nama sebagai calon pimpinan Dewan, yaitu Puan Maharani dan Pramono Anung. (Baca: Pelantikan DPR, Titiek Soeharto Pake Kebaya Alm Ibu)
Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon menuturkan Koalisi Merah Putih bakal menentukan usulan paket seusai pelantikan Dewan. Dia mengatakan pemilihan pimpinan Dewan akan dilakukan hari ini. "Paket pimpinan akan diputuskan pimpinan partai," kata Fadli.
Politikus Partai Demokrat, Khatibul Umam Wiranu, mengatakan partainya belum menentukan ke mana akan berkoalisi. Hanya, mereka sudah menentukan sejumlah nama untuk duduk di kursi pimpinan Dewan dan Majelis Permusyawaratan Rakyat. Mereka antara lain E.E. Mangindaan, Nurhayati Ali Assegaf, Sjarifuddin Hasan, Edhie Baskoro Yudhoyono, dan Benny Kabur Harman.
WAYAN AGUS PURNOMO
Topik terhangat:
Koalisi Jokowi-JK | Kabinet Jokowi | Pilkada oleh DPRD
Berita terpopuler lainnya:
Tak Penuhi Kuorum, UU Pilkada Tak Sah
Saran Yusril ke Jokowi Dianggap Jebakan Batman
Yusril Beri 'Pencerahan' ke SBY dan Jokowi Soal UU Pilkada
Berita terkait
Panja Komisi X DPR Gelar Rapat soal UKT Mahal Mulai Besok
1 jam lalu
Panja Komisi X DPR akan memulai sidang untuk mencari tahu penyebab UKT mahal mulai Senin besok.
Baca SelengkapnyaWacana Perpanjangan Usia Pensiun Polisi, Pengamat: Tidak Sesuai Harapan Masyarakat
17 jam lalu
Wacana perpanjangan usia pensiun polisi dinilai tidak sesuai dengan tujuan revisi undang-undang Kepolisian.
Baca SelengkapnyaYusril Yakini Prabowo Tidak Mengulangi Kabinet 100 Menteri Era Soekarno
18 jam lalu
Yusril meyakini Kabinet 100 Menteri di era Presiden Soekarno tak akan berulang dalam pemerintahan Prabowo-Gibran
Baca Selengkapnya3 RUU dalam Sorotan Publik: RUU Penyiaran, RUU MK, dan RUU Kementerian Negara
18 jam lalu
Dalam waktu berdekatan tiga RUU DPR mendapat sorotan publik yaitu RUU Penyiaran, RUU MK, dan RUU Kementerian Negara. Apa sebabnya?
Baca SelengkapnyaRevisi UU Polri Muat Usulan Polisi Dapat Perlindungan Jaminan Sosial
23 jam lalu
DPR akan merevisi UU Polri. Salah satu perubahannya adalah polisi bisa mendapatkan perlindungan jaminan sosial.
Baca SelengkapnyaPansel KPK Tuai Perhatian dari Sejumlah Kalangan, Istana dan DPR Beri Respons
1 hari lalu
Pembentukan Pansel Capim KPK menuai perhatian dari sejumlah kalangan. Pihak Istana dan DPR beri respons ini.
Baca SelengkapnyaDua Pasal di Revisi UU MK Ini Disorot Ketua MKMK: Ancam Kemerdekaan Kekuasaan Kehakiman
1 hari lalu
Ketua MKMK menyebut dua pasal di revisi UU MK ini mengancam kemerdekaan kekuasaan kehakiman. Pasal mana saja itu?
Baca SelengkapnyaHujan Kritik Revisi UU Keimigrasian
1 hari lalu
Revisi UU Keimigrasian yang diusulkan DPR dikhawatirkan menjadi celah pihak yang berperkara untuk melarikan diri.
Baca SelengkapnyaRUU MK Dibahas Diam-diam: Berikut Tanggapan Pedas Ketua MKMK, Mantan Ketua MK, hingga Mahfud MD
1 hari lalu
Pengesahan RUU MK di tahap I menimbulkan polemik. Sebab, selain dianggap dibahas diam-diam, bisa melemahkan independensi MK. Apa kata Ketua MKMK?
Baca SelengkapnyaDPR Bahas Perpanjangan Batas Usia Pensiun Anggota Polri, Berikut Kajiannya
1 hari lalu
Naskah akademik itu menilai batas usia pensiun 58 tahun berbanding terbalik dengan meningkatnya keahlian anggota Polri seiring penambahan usia.
Baca Selengkapnya