PDIP Coba Ulur Waktu Pemilihan Pimpinan DPR

Reporter

Editor

Budi Riza

Rabu, 1 Oktober 2014 12:23 WIB

Sekjen DPP PDI Perjuangan Tjahjo Kumolo. ANTARA FOTO/R. Rekotomo

TEMPO.CO, Jakarta - Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan ingin mengulur waktu pemilihan pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat. Sejauh ini PDI Perjuangan masih kekurangan satu fraksi untuk mengajukan paket pimpinan Dewan dalam sidang paripurna.

"Persyaratan mengajukan pimpinan DPR dasarnya adalah lima fraksi," kata Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Tjahjo Kumolo di Kompleks Parlemen Senayan, Rabu, 1 Oktober 2014. Anggota koalisi PDIP adalah Partai NasDem, Partai Hanura, dan Partai Kebangkitan Bangsa. (Baca: Hashim Bangga Dua Anaknya Jadi Anggota DPR)

Tjahjo mengatakan siang ini masih ada rapat pimpinan untuk menentukan jadwal pemilihan. Sesuai jadwal, seharusnya pemilihan pimpinan Dewan dilakukan nanti malam. Tjahjo meminta hal ini tidak perlu dipaksakan dalam rapat hari ini jika memang tidak memungkinkan. "Saya kira perlu dicari waktu yang tepat, apakah hari ini atau besok," kata Tjahjo.

Tjahjo mengatakan mereka masih mendekati sejumlah partai, seperti Demokrat, Partai Amanat Nasional, dan Partai Persatuan Pembangunan. Namun, hingga tadi malam, belum ada titik temu kesepakatan koalisi di antara partai-partai ini. PDIP mengajukan dua nama sebagai calon pimpinan Dewan, yaitu Puan Maharani dan Pramono Anung. (Baca: Pelantikan DPR, Titiek Soeharto Pake Kebaya Alm Ibu)

Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon menuturkan Koalisi Merah Putih bakal menentukan usulan paket seusai pelantikan Dewan. Dia mengatakan pemilihan pimpinan Dewan akan dilakukan hari ini. "Paket pimpinan akan diputuskan pimpinan partai," kata Fadli.

Politikus Partai Demokrat, Khatibul Umam Wiranu, mengatakan partainya belum menentukan ke mana akan berkoalisi. Hanya, mereka sudah menentukan sejumlah nama untuk duduk di kursi pimpinan Dewan dan Majelis Permusyawaratan Rakyat. Mereka antara lain E.E. Mangindaan, Nurhayati Ali Assegaf, Sjarifuddin Hasan, Edhie Baskoro Yudhoyono, dan Benny Kabur Harman.

WAYAN AGUS PURNOMO

Topik terhangat:
Koalisi Jokowi-JK | Kabinet Jokowi | Pilkada oleh DPRD

Berita terpopuler lainnya:

Tak Penuhi Kuorum, UU Pilkada Tak Sah
Saran Yusril ke Jokowi Dianggap Jebakan Batman
Yusril Beri 'Pencerahan' ke SBY dan Jokowi Soal UU Pilkada

Berita terkait

Panja Komisi X DPR Gelar Rapat soal UKT Mahal Mulai Besok

1 jam lalu

Panja Komisi X DPR Gelar Rapat soal UKT Mahal Mulai Besok

Panja Komisi X DPR akan memulai sidang untuk mencari tahu penyebab UKT mahal mulai Senin besok.

Baca Selengkapnya

Wacana Perpanjangan Usia Pensiun Polisi, Pengamat: Tidak Sesuai Harapan Masyarakat

17 jam lalu

Wacana Perpanjangan Usia Pensiun Polisi, Pengamat: Tidak Sesuai Harapan Masyarakat

Wacana perpanjangan usia pensiun polisi dinilai tidak sesuai dengan tujuan revisi undang-undang Kepolisian.

Baca Selengkapnya

Yusril Yakini Prabowo Tidak Mengulangi Kabinet 100 Menteri Era Soekarno

18 jam lalu

Yusril Yakini Prabowo Tidak Mengulangi Kabinet 100 Menteri Era Soekarno

Yusril meyakini Kabinet 100 Menteri di era Presiden Soekarno tak akan berulang dalam pemerintahan Prabowo-Gibran

Baca Selengkapnya

3 RUU dalam Sorotan Publik: RUU Penyiaran, RUU MK, dan RUU Kementerian Negara

18 jam lalu

3 RUU dalam Sorotan Publik: RUU Penyiaran, RUU MK, dan RUU Kementerian Negara

Dalam waktu berdekatan tiga RUU DPR mendapat sorotan publik yaitu RUU Penyiaran, RUU MK, dan RUU Kementerian Negara. Apa sebabnya?

Baca Selengkapnya

Revisi UU Polri Muat Usulan Polisi Dapat Perlindungan Jaminan Sosial

23 jam lalu

Revisi UU Polri Muat Usulan Polisi Dapat Perlindungan Jaminan Sosial

DPR akan merevisi UU Polri. Salah satu perubahannya adalah polisi bisa mendapatkan perlindungan jaminan sosial.

Baca Selengkapnya

Pansel KPK Tuai Perhatian dari Sejumlah Kalangan, Istana dan DPR Beri Respons

1 hari lalu

Pansel KPK Tuai Perhatian dari Sejumlah Kalangan, Istana dan DPR Beri Respons

Pembentukan Pansel Capim KPK menuai perhatian dari sejumlah kalangan. Pihak Istana dan DPR beri respons ini.

Baca Selengkapnya

Dua Pasal di Revisi UU MK Ini Disorot Ketua MKMK: Ancam Kemerdekaan Kekuasaan Kehakiman

1 hari lalu

Dua Pasal di Revisi UU MK Ini Disorot Ketua MKMK: Ancam Kemerdekaan Kekuasaan Kehakiman

Ketua MKMK menyebut dua pasal di revisi UU MK ini mengancam kemerdekaan kekuasaan kehakiman. Pasal mana saja itu?

Baca Selengkapnya

Hujan Kritik Revisi UU Keimigrasian

1 hari lalu

Hujan Kritik Revisi UU Keimigrasian

Revisi UU Keimigrasian yang diusulkan DPR dikhawatirkan menjadi celah pihak yang berperkara untuk melarikan diri.

Baca Selengkapnya

RUU MK Dibahas Diam-diam: Berikut Tanggapan Pedas Ketua MKMK, Mantan Ketua MK, hingga Mahfud MD

1 hari lalu

RUU MK Dibahas Diam-diam: Berikut Tanggapan Pedas Ketua MKMK, Mantan Ketua MK, hingga Mahfud MD

Pengesahan RUU MK di tahap I menimbulkan polemik. Sebab, selain dianggap dibahas diam-diam, bisa melemahkan independensi MK. Apa kata Ketua MKMK?

Baca Selengkapnya

DPR Bahas Perpanjangan Batas Usia Pensiun Anggota Polri, Berikut Kajiannya

1 hari lalu

DPR Bahas Perpanjangan Batas Usia Pensiun Anggota Polri, Berikut Kajiannya

Naskah akademik itu menilai batas usia pensiun 58 tahun berbanding terbalik dengan meningkatnya keahlian anggota Polri seiring penambahan usia.

Baca Selengkapnya