Ajak Demokrat, PDIP Siap Kurangi Jatah Pimpinan  

Reporter

Editor

Budi Riza

Rabu, 1 Oktober 2014 10:51 WIB

Anggota DPR berfoto bersama usai mengikuti Sidang Paripurna ke-11 dan Pidato Terakhir Ketua DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Selatan, 30 September 2014. TEMPO/Dhemas Reviyanto

TEMPO.CO, Jakarta - Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) terus mendekati sejumlah partai untuk melengkapi syarat pengajuan paket pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat. Partai yang dipimpin Megawati Soekarnoputri ini bahkan rela mengurangi jatah pimpinan alat kelengkapan untuk menggaet partai lain.

"Jika perlu, kami akan mengurangi jatah kami," kata Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Tjahjo Kumolo di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, 1 Oktober 2014. Tjahjo menuturkan koalisi pendukung Joko Widodo terus mendekati Partai Demokrat, Partai Persatuan Pembangunan, dan Partai Amanat Nasional. (Baca: Anggota DPR Ini Ditunda Dilantik)

Menurut Tjahjo, pimpinan partai koalisi Jokowi sudah bertemu dengan petinggi partai yang diajak. Namun menurut Tjahjo, hingga tadi malam belum ada kesepakatan ihwal tiga partai yang bakal diajak bergabung. Menurut Tjahjo siang ini, seusai pelantikan anggota DPR, mereka akan bertemu kembali di Kompleks Parlemen, Senayan. "Nanti menunggu Jokowi." (Baca: Pelantikan DPR Nginap di Hotel, Krisna Mukti: Jangan Lebay, Deh)

Tjahjo mengatakan mereka akan meyakinkan partai lain agar mau bergabung dengan koalisi Jokowi. Salah satu tawaran yang disampaikan adalah paket pimpinan Dewan dan Majelis Permusyawaratan Rakyat. Menurut Tjahjo, tawaran seperti ini adalah hal yang lumrah dalam lobi politik. "Saya yakin kawan-kawan siap menambah kerja sama politik," kata Tjahjo.

Tjahjo yakin bisa meraih dukungan Demokrat. Salah satu indikasinya adalah dukungan PDI Perjuangan terhadap Perpu UU Pemilihan Kepala Daerah yang bakal diterbitkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. "Keputusan ini kami dukung penuh," kata Tjahjo. (Baca: Anggota DPR Termuda dan Tertua Akan Pimpin Sidang)

WAYAN AGUS PURNOMO

Berita lain:
Partai Pro-Prabowo Absen Pelantikan Jokowi, 'Itu Bunuh Diri'
SBY Siapkan Perpu Batalkan UU Pilkada
SBY Kecewa UU Pilkada, Butet: Rumangsamu Aku Edan?

Berita terkait

Panja Komisi X DPR Gelar Rapat soal UKT Mahal Mulai Besok

6 jam lalu

Panja Komisi X DPR Gelar Rapat soal UKT Mahal Mulai Besok

Panja Komisi X DPR akan memulai sidang untuk mencari tahu penyebab UKT mahal mulai Senin besok.

Baca Selengkapnya

Wacana Perpanjangan Usia Pensiun Polisi, Pengamat: Tidak Sesuai Harapan Masyarakat

23 jam lalu

Wacana Perpanjangan Usia Pensiun Polisi, Pengamat: Tidak Sesuai Harapan Masyarakat

Wacana perpanjangan usia pensiun polisi dinilai tidak sesuai dengan tujuan revisi undang-undang Kepolisian.

Baca Selengkapnya

Yusril Yakini Prabowo Tidak Mengulangi Kabinet 100 Menteri Era Soekarno

1 hari lalu

Yusril Yakini Prabowo Tidak Mengulangi Kabinet 100 Menteri Era Soekarno

Yusril meyakini Kabinet 100 Menteri di era Presiden Soekarno tak akan berulang dalam pemerintahan Prabowo-Gibran

Baca Selengkapnya

3 RUU dalam Sorotan Publik: RUU Penyiaran, RUU MK, dan RUU Kementerian Negara

1 hari lalu

3 RUU dalam Sorotan Publik: RUU Penyiaran, RUU MK, dan RUU Kementerian Negara

Dalam waktu berdekatan tiga RUU DPR mendapat sorotan publik yaitu RUU Penyiaran, RUU MK, dan RUU Kementerian Negara. Apa sebabnya?

Baca Selengkapnya

Revisi UU Polri Muat Usulan Polisi Dapat Perlindungan Jaminan Sosial

1 hari lalu

Revisi UU Polri Muat Usulan Polisi Dapat Perlindungan Jaminan Sosial

DPR akan merevisi UU Polri. Salah satu perubahannya adalah polisi bisa mendapatkan perlindungan jaminan sosial.

Baca Selengkapnya

Pansel KPK Tuai Perhatian dari Sejumlah Kalangan, Istana dan DPR Beri Respons

1 hari lalu

Pansel KPK Tuai Perhatian dari Sejumlah Kalangan, Istana dan DPR Beri Respons

Pembentukan Pansel Capim KPK menuai perhatian dari sejumlah kalangan. Pihak Istana dan DPR beri respons ini.

Baca Selengkapnya

Dua Pasal di Revisi UU MK Ini Disorot Ketua MKMK: Ancam Kemerdekaan Kekuasaan Kehakiman

1 hari lalu

Dua Pasal di Revisi UU MK Ini Disorot Ketua MKMK: Ancam Kemerdekaan Kekuasaan Kehakiman

Ketua MKMK menyebut dua pasal di revisi UU MK ini mengancam kemerdekaan kekuasaan kehakiman. Pasal mana saja itu?

Baca Selengkapnya

Hujan Kritik Revisi UU Keimigrasian

1 hari lalu

Hujan Kritik Revisi UU Keimigrasian

Revisi UU Keimigrasian yang diusulkan DPR dikhawatirkan menjadi celah pihak yang berperkara untuk melarikan diri.

Baca Selengkapnya

RUU MK Dibahas Diam-diam: Berikut Tanggapan Pedas Ketua MKMK, Mantan Ketua MK, hingga Mahfud MD

2 hari lalu

RUU MK Dibahas Diam-diam: Berikut Tanggapan Pedas Ketua MKMK, Mantan Ketua MK, hingga Mahfud MD

Pengesahan RUU MK di tahap I menimbulkan polemik. Sebab, selain dianggap dibahas diam-diam, bisa melemahkan independensi MK. Apa kata Ketua MKMK?

Baca Selengkapnya

DPR Bahas Perpanjangan Batas Usia Pensiun Anggota Polri, Berikut Kajiannya

2 hari lalu

DPR Bahas Perpanjangan Batas Usia Pensiun Anggota Polri, Berikut Kajiannya

Naskah akademik itu menilai batas usia pensiun 58 tahun berbanding terbalik dengan meningkatnya keahlian anggota Polri seiring penambahan usia.

Baca Selengkapnya