TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Harian Partai Demokrat Sjarifuddin Hasan hari ini dilantik menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat. Sjarif terpilih sebagai anggota DPR periode 2014-2019 dari daerah pemilihan Jawa Barat III dengan perolehan 31.486 suara.
Terpilihnya Sjarif menjadi anggota DPR membuat dia harus mundur dari jabatan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah yang sedang dia jabat. "Saya sudah mundur," ujar Sjarif melalui pesan singkat, Rabu, 1 Oktober 2014.
Selain Sjarif, masih ada enam menteri di Kabinet Indonesia Bersatu Jilid II lain yang juga terpilih sebagai anggota DPR. (Baca: Hari Ini Enam Menteri Resmi Mengundurkan Diri)
Mereka adalah Menteri Kehutanan Zulkifli Hasan dari Partai Amanat Nasional. Zulkifli terpilih dari daerah pemilihan Lampung I. Ia meraih suara terbanyak di antara para menteri, yakni 174.144 suara.
Dari Partai Keadilan Sejahtera, Menteri Komunikasi dan Informatika Tifatul Sembiring dari daerah pemilihan Sumatera Utara I dengan 74.510 suara. (Baca: Pelantikan DPR Nginap di Hotel, Krisna Mukti: Jangan Lebay Deh)
Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Muhaimin Iskandar dari Partai Kebangkitan Bangsa terpilih dari daerah pemilihan Jawa Timur VII dengan 116,694 suara.
Menteri dari PKB lain, Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal Helmy Faisal terpilih dari daerah pemilihan Nusa Tenggara Timur dengan 69.542 suara
Dua menteri lain berasal dari Partai Demokrat yaitu bekas Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Jero Wacik, yang lolos dari daerah pemilihan Bali dengan suara 104.682 suara. (Baca: Anggota DPR Termuda dan Tertua Akan Pimpin Sidang)
Saat ini Jero sudah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus korupsi di Kementerian ESDM. Satu lagi, Menteri Perhubungan E.E. Mangindaan dari daerah pemilihan Sulawesi Utara dengan 81.152 suara.
IRA GUSLINA SUFA
Berita Lain
Tak Penuhi Kuorum, UU Pilkada Tak Sah
SBY Mau Batalkan UU Pilkada, Mahfud: Itu Sia-sia
Saran Yusril ke Jokowi Dianggap Jebakan Batman
Berita terkait
Ketahui 3 Aturan Baru Tentang Kepala Desa Dalam UU Desa
1 hari lalu
Pemerintah akhirnya mengesahkan UU Desa terbaru yang telah diteken Jokowi dan diwacanakan perubahannya sejak Mei 2022. Apa saja aturan barunya?
Baca SelengkapnyaPermintaan Tambah Masa Jabatan Kepala Desa Dikabulkan, Kok Bisa?
1 hari lalu
Permintaan para kepala desa agar masa jabatannya ditambah akhirnya dikabulkan pemerintah. Samakah hasilnya dengan UU Desa?
Baca SelengkapnyaDPR Agendakan Rapat Evaluasi Pemilu 2024 dengan KPU pada 15 Mei
1 hari lalu
KPU sebelumnya tidak menghadiri undangan rapat Komisi II DPR karena bertepatan dengan masa agenda sidang sengketa Pilpres 2024.
Baca SelengkapnyaAmnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware
2 hari lalu
Amnesty mendesak DPR dan pemerintah membuat peraturan ketat terhadap spyware yang sangat invasif dan dipakai untuk melanggar HAM
Baca SelengkapnyaKPK Temukan Dokumen dan Bukti Elektronik soal Proyek Pengadaan Rumah Dinas saat Geledah Kantor Setjen DPR
3 hari lalu
KPK menemukan beberapa dokumen yang berhubungan dengan proyek dugaan korupsi pengadaan perlengkapan rumah dinas DPR dalam penggeledahan.
Baca SelengkapnyaSaid Iqbal Yakin Partai Buruh Masuk Senayan pada Pemilu 2029
4 hari lalu
Presiden Partai Buruh Said Iqbal menyakini partainya masuk ke Senayan pada pemilu 2029 mendatang.
Baca SelengkapnyaKPK Geledah Gedung Setjen DPR, Simak 5 Poin tentang Kasus Ini
4 hari lalu
KPK melanjutkan penyelidikan kasus dugaan korupsi pengadaan sarana kelengkapan rumah jabatan anggota DPR RI tahun anggaran 2020
Baca SelengkapnyaReaksi DPR Soal Arab Saudi Izinkan Pemegang Semua Jenis Visa Lakukan Umrah
4 hari lalu
DPR menyatakan kebijakan Arab Saudi bertolak belakang dengan Undang-Undang tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah.
Baca SelengkapnyaDitolak Partai Gelora untuk Gabung Kubu Prabowo, PKS Tak Masalah Jadi Koalisi atau Oposisi
5 hari lalu
Partai Gelora menyebut PKS selalu menyerang Prabowo-Gibran selama kampanye Pilpres 2024.
Baca SelengkapnyaGerindra Klaim Suaranya di Papua Tengah Dirampok
6 hari lalu
Gerindra menggugat di MK, karena perolehan suaranya di DPR RI dapil Papua Tengah menghilang.
Baca Selengkapnya