TEMPO.CO, Jakarta - Anggota DPR periode 2014-2019, Sofyan Tan, mengaku hanya menerima dana tunai sebesar Rp 1,9 juta untuk persiapan pelantikan anggota DPR hari ini, Rabu, 1 Oktober 2014. Dia mengatakan dana sebesar itu digunakan untuk biaya tiket Medan-Jakarta, transportasi dari Bandara Soekarno-Hatta ke Kompleks Parlemen, dan uang saku. (Baca: Persiapan Ade Rezki Pimpin Pelantikan Anggota DPR)
"Saya memilih menggunakan pesawat ekonomi ketimbang kelas bisnis menuju Jakarta seharga Rp 780 ribu," ujarnya saat dihubungi Tempo, Selasa, 30 September 2014. Setelah dipotong ongkos transportasi dan lainnya, Sofyan bersih mendapat uang saku Rp 720 ribu. Selama pelantikan, Sofyan menginap di Hotel Sultan. (Baca: Berbaju 'Gembel' Saat Gladi Bersih Pelantikan DPR)
Menurut Sofyan, uang saku itu sudah termasuk biaya jika dia membawa serta istri dan anaknya. Sedangkan pada pelantikan anggota DPR periode sebelumnya, menurut dia, negara yang menanggung seluruh biaya akomodasi dan transportasi pelantikan anggota DPR terpilih bersama keluarga. (Baca: SBY Setuju Pelantikan Jero Wacik Ditunda)
Sofyan menilai memang seharusnya dana pelantikan anggota DPR lebih dihemat mengingat banyak anggota DPR terpilih yang punya rumah di Jakarta. "Seharusnya biaya penginapan dapat dipangkas karena banyak yang punya rumah di Jakarta. Anggota DPR kan kebanyakan orang Jakarta yang datang ke daerah kalau lagi musim pemilihan saja," ujarnya.
KPU menganggarkan Rp 18,5 miliar untuk pelantikan anggota DPR. Para legislator akan menerima fasilitas, seperti menginap di hotel bintang lima selama empat hari, tiket pesawat, biaya akomodasi, tas suvenir, dan lainnya.
AMOS SIMANUNGKALIT
Topik terhangat:
Koalisi Jokowi-JK | Kabinet Jokowi | Pilkada oleh DPRD
Berita terpopuler lainnya:
Tak Penuhi Kuorum, UU Pilkada Tak Sah
SBY Mau Batalkan UU Pilkada, Mahfud: Itu Sia-sia
Saran Yusril ke Jokowi Dianggap Jebakan Batman
Yusril Beri 'Pencerahan' ke SBY dan Jokowi Soal UU Pilkada
Berita terkait
Amnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware
14 jam lalu
Amnesty mendesak DPR dan pemerintah membuat peraturan ketat terhadap spyware yang sangat invasif dan dipakai untuk melanggar HAM
Baca SelengkapnyaKPK Temukan Dokumen dan Bukti Elektronik soal Proyek Pengadaan Rumah Dinas saat Geledah Kantor Setjen DPR
1 hari lalu
KPK menemukan beberapa dokumen yang berhubungan dengan proyek dugaan korupsi pengadaan perlengkapan rumah dinas DPR dalam penggeledahan.
Baca SelengkapnyaSaid Iqbal Yakin Partai Buruh Masuk Senayan pada Pemilu 2029
2 hari lalu
Presiden Partai Buruh Said Iqbal menyakini partainya masuk ke Senayan pada pemilu 2029 mendatang.
Baca SelengkapnyaKPK Geledah Gedung Setjen DPR, Simak 5 Poin tentang Kasus Ini
2 hari lalu
KPK melanjutkan penyelidikan kasus dugaan korupsi pengadaan sarana kelengkapan rumah jabatan anggota DPR RI tahun anggaran 2020
Baca SelengkapnyaReaksi DPR Soal Arab Saudi Izinkan Pemegang Semua Jenis Visa Lakukan Umrah
2 hari lalu
DPR menyatakan kebijakan Arab Saudi bertolak belakang dengan Undang-Undang tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah.
Baca SelengkapnyaDitolak Partai Gelora untuk Gabung Kubu Prabowo, PKS Tak Masalah Jadi Koalisi atau Oposisi
3 hari lalu
Partai Gelora menyebut PKS selalu menyerang Prabowo-Gibran selama kampanye Pilpres 2024.
Baca SelengkapnyaGerindra Klaim Suaranya di Papua Tengah Dirampok
4 hari lalu
Gerindra menggugat di MK, karena perolehan suaranya di DPR RI dapil Papua Tengah menghilang.
Baca SelengkapnyaPeneliti BRIN Bilang Oposisi Tetap Dibutuhkan di Pemerintahan Prabowo-Gibran, Ini Alasannya
4 hari lalu
PKS belum membuat keputusan resmi akan bergabung dengan pemerintahan Prabowo atau menjadi oposisi.
Baca SelengkapnyaBMTH Harus Beri Manfaat Besar Bagi Masyarakat Bali
7 hari lalu
Proyek Bali Maritime Tourism Hub (BMTH) yang sedang dibangun di Pelabuhan Benoa, Bali, harus memberi manfaat yang besar bagi masyarakat Bali.
Baca SelengkapnyaMK Gelar Sidang Perdana Sengketa Pileg pada Senin 29 April 2024, Ini Tahapannya
7 hari lalu
Bawaslu minta jajarannya menyiapkan alat bukti dan kematangan mental menghadapi sidang sengketa Pileg di MK.
Baca Selengkapnya