Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono mengumumkan struktur formatur baru partai Demokrat di Hotel Laguna, Nusa Dua, Bali, Minggu (31/3). SBY menunjuk Marzuki Alie sebagai Wakil Ketua Majelis Tinggi, Syarief Hasan sebagai Ketua Harian Dewan Perwakilan Pusat, dan EE Mangindaan sebagai Ketua Harian Dewan Pembina Partai. TEMPO/Dhemas Reviyanto
"Saya tanda tangani undang-undang yang ada karena itu pintu masuk penerbitan perpu," kata SBY pada Selasa, 30 September 2014. Di dalam perpu nanti, pemerintah akan mencantumkan "gantungan utama" sistem pilkada langsung dengan sejumlah perbaikan. (Baca: PAN: Jika Terbitkan Perpu, SBY Keblinger)
SBY menuturkan pemerintah punya posisi yang sama dengan Demokrat, yakni memilih sistem pilkada langsung dengan perbaikan dan perubahan mendasar. Karena itu, SBY menyatakan mengambil risiko untuk menerbitkan perpu pembatalan UU Pilkada. "Ini politik. Saya mengambil risiko, dan saya sudah mengambil keputusan untuk mengajukan perpu." (Baca: SBY Siapkan Perpu Pilkada, Jokowi: Saya Dukung)
Menurut dia, penerbitan perpu merupakan kewenangan presiden. Namun, menurut SBY, obyektivitas perpu itu akan bergantung pada DPR. "Apakah perpu ini akan diterima DPR atau tidak, sepenuhnya ada pada DPR kita," ujar SBY. "Kalau DPR juga sungguh mendengarkan aspirasi dan kehendak rakyat, mestinya sistem pilkada langsung dengan perbaikan inilah yang akan kita anut lima tahun mendatang." (Baca juga: SBY Mau Batalkan UU Pilkada, Mahfud: Itu Sia-sia)
