Suasana jalannya sidang putusan perselisihan hasil Pilpres di Gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta, 21 Agustus 2014. Setelah menggelar delapan kali persidangan pada hari ini MK akan menetapkan putusan perkara. TEMPO/Dhemas Reviyanto
TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Dewan Pimpinan Pusat PDI Perjuangan Maruarar Sirait mengatakan partainya berkeyakinan rencana Koalisi Merah Putih mengusulkan agar presiden dipilih kembali oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat tidak akan berjalan mulus. "Rakyat tidak akan tinggal diam," katanya kepada Tempo, Senin, 29 September 2014. (Baca: Koalisi Prabowo Usulkan Pilpres oleh MPR Lagi)
Menurut Maruarar, Fraksi PDIP beserta koalisinya, yakni Partai Kebangkitan Bangsa dan Partai Hanura, akan berusaha agar seluruh anggota DPR mengambil keputusan sesuai dengan harapan rakyat seperti keinginan rakyat mendesak pemerintah dan DPR untuk meloloskan opsi pilkada secara langsung. "Itu gerakan murni rakyat. Masak anggota DPR tidak mendengar aspirasi rakyat, sedang mereka wakil rakyat?" (Baca: Pilpres di MPR, Kontras: Pintu Menuju Kediktatoran)
Sebelumnya, Ahad, 28 September 2014, Wakil Sekretaris Jenderal Partai Amanat Nasional Herman Kadir mengatakan Koalisi Merah Putih menggulirkan wacana mengembalikan pemilihan presiden kepada sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat. Herman beralasan pemilihan presiden secara langsung oleh rakyat memecah belah masyarakat. (Baca: 2 Alasan Lucu Soal SBY Gugat UU Pilkada)
Peneliti dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, Ikrar Nusa Bakti, mengatakan ide pemilihan presiden lewat MPR masuk akal. Ditambah suara Demokrat, koalisi partai pengusung Prabowo Subianto itu sekurang-kurangnya memiliki 352 suara di MPR—lebih dari separuh kursi dengan total 592. “Bukan mustahil pemilu presiden nanti mekanismenya diubah, karena Prabowo tahu persis, pemilihan umum langsung oleh rakyat, dia sulit terpilih."
Menurut Maruarar, seluruh gerak-gerik anggota DPR diperhatikan oleh publik. Karena itu, rakyat akan menilai apa pun yang akan diputuskan oleh anggota DPR. "Wakil rakyat mestinya mengambil keputusan sesuai harapan rakyat," katanya. (Baca: 'SBY Kecewa UU Pilkada, tapi Rakyat Tidak Bodoh')
Bertemu KSAD, Bamsoet Dorong Peningkatan Alutsista dan Kesejahteraan Prajurit
3 hari lalu
Bertemu KSAD, Bamsoet Dorong Peningkatan Alutsista dan Kesejahteraan Prajurit
Alutsista guna menjaga kedaulatan bangsa Indonesia. Kesejahteraan prajurit sebagai simbol penghargaan negara terhadap tugas berat yang telah dijalankan.
Ketua MPR Dorong Menkopolhukam Gunakan Dalil Keselamatan Rakyat untuk Tangani OPM
3 hari lalu
Ketua MPR Dorong Menkopolhukam Gunakan Dalil Keselamatan Rakyat untuk Tangani OPM
Instruksi dan koordinasi dari satu pintu, yakni dari kantor Kemenkopolhukam, memastikan setiap pergerakan pasukan TNI-Polri hingga intelijen di lapangan termonitor dengan baik.
Basarah Sebut Hak Angket dan Gugatan MK untuk Kepastian Hukum
1 Maret 2024
Basarah Sebut Hak Angket dan Gugatan MK untuk Kepastian Hukum
Wakil Ketua MPR Ahmad Basarah, mengatakan, wacana hak angket yang tengah digulirkan anggota DPR, termasuk gugatan atas dugaan kecurangan Pemilu Presiden 2024 yang tersuktur, sistematis dan masif (TSM) ke Mahkamah Konstitusi untuk memberikan kepastian politik dan hukum.
Kulineran di Purbalingga, Bamsoet Ajak Nikmati Minggu Tenang dengan Sukacita
11 Februari 2024
Kulineran di Purbalingga, Bamsoet Ajak Nikmati Minggu Tenang dengan Sukacita
Kopi Bathok menawarkan garang asam hingga tempe kecambah hitam. Harganya sangat terjangkau dan ramah dikantong, tanpa mengurangi kenikmatan sajian kulinernya.
Catatan Ketua MPR RI: Kuasa Rakyat Memilih dan Menyerahkan Mandat
11 Februari 2024
Catatan Ketua MPR RI: Kuasa Rakyat Memilih dan Menyerahkan Mandat
Pelaksanaan pemungutan suara dalam momentum Pemilu tahun 2024 hingga proses pengumpulan dan penghitungan suara, hendaknya berjalan dengan aman dan lancar, damai, jujur serta bermartabat.