TEMPO.CO,Jakarta - Ketua Fraksi Demokrat di DPR, Nurhayati Ali Assegaf, mengklaim tidak menjalin komunikasi dengan Ketua Umum Susilo Bambang Yudhoyono untuk meminta anggota fraksinya meninggalkan Rapat Paripurna DPR Jumat dinihari lalu. Dia mengatakan instruksi walk-out itu inisiatifnya. (Baca: Koalisi Prabowo Usulkan Pilpres oleh MPR Lagi)
"Apa gunanya saya dijadikan pimpinan fraksi kalau tidak berani mengambil keputusan?" ujar Nurhayati di kantor Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Demokrat, Jalan Kramat Raya, Jakarta Pusat, Senin, 29 September 2014. (Baca: Gugat UU Pilkada, SBY Dianggap Sumpah Palsu)
Keputusan walk-out Demokrat itu langsung mengubah peta suara di DPR dalam pengambilan keputusan ihwal RUU Pilkada malam itu. Dengan keluarnya Demokrat yang memiliki 148 kursi, Koalisi Merah Putih yang mendukung Pilkada lewat DPRD unggul atas koalisi partai pendukung pilkada langsung. (Baca: 'SBY Kecewa UU Pilkada, tapi Rakyat Tidak Bodoh')
Koalisi pendukung bekas kandidat presiden Prabowo Subianto yang terdiri atas Partai Golkar, Partai Gerakan Indonesia Raya, Partai Amanat Nasional, Partai Keadilan Sejahtera, dan Partai Persatuan Pembangunan itu menguasai 237 kursi di DPR. (Baca: 2 Alasan Lucu Soal SBY Gugat UU Pilkada).
Adapun koalisi pendukung pilkada langsung yang terdiri atas Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Partai Kebangkitan Bangsa, dan Partai Hati Nurani Rakyat hanya memiliki 139 kursi. Koalisi ini adalah pendukung presiden terpilih Joko Widodo. (Baca: Membaca Tujuan Akhir UU Pilkada Versi Prabowo)
Nurhayati menegaskan, SBY hanya memberi arahan kepada fraksinya saat hendak berkunjung ke luar negeri. "Beliau memberi arahan yang sudah jelas, yakni opsi pilkada langsung dengan sepuluh perbaikan harus diperjuangkan secara utuh," tuturnya. (Baca: UU Pilkada, Netizen Minta SBY Stop Bersandiwara)
Ia mengaku siap menghadapi sanksi dari partainya atas inisiatif tersebut. "Semua proses di DPP akan berjalan. Biarkan itu yang akan menjadi proses dalam internal kami," kata Nurhayati. (Baca pula di SBY Diminta Segera Teken UU Pilkada)
