TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Harian Partai Demokrat Sjarifuddin Hasan mengatakan aksi walk-out Demokrat dalam sidang paripurna Jumat dinihari lalu bukan atas perintah Ketua Umum Susilo Bambang Yudhoyono. Dia berdalih, inisiatif meninggalkan sidang berasal dari Ketua Fraksi Demokrat Nurhayati Ali Assegaf. (Baca: Koalisi Prabowo Usulkan Pilpres oleh MPR Lagi)

Sjarifuddin membantah bahwa ada perintah SBY untuk meninggalkan sidang. "Sangat keliru kalau masyarakat menyalahkan Pak SBY. Walk-out ini dilakukan atas inisiatif Ketua Fraksi Demokrat," ujar Sjarifuddin saat konferensi pers di markas Demokrat di Jalan Kramat Raya, Jakarta Pusat, Senin, 29 September 2014. (Baca: Gugat UU Pilkada, SBY Dianggap Sumpah Palsu)

Sjarifuddin menjelaskan, dalam rapat paripurna Kamis malam, Ketua Fraksi Demokrat Nurhayati berkesimpulan bahwa usulan fraksinya tidak diakomodasi. Karena itu, dia akhirnya mengambil inisiatif walk-out. Adapun dalam sidang itu Demokrat mendesak dibukanya opsi ketiga, yakni pemilihan langsung dengan sepuluh syarat. (Baca: 'SBY Kecewa UU Pilkada, tapi Rakyat Tidak Bodoh')

Sjarifuddin mengklaim SBY tidak mengetahui rencana walk-out Fraksi Demokrat ketika sidang paripurna berlangsung. Dia menegaskan, Demokrat baru melapor kepada SBY sesudah aksi itu terjadi. "Setelah terjadi, baru kami melaporkan beliau," kata dia. "Tidak ada komunikasi dengan Pak SBY." (Baca: 2 Alasan Lucu Soal SBY Gugat UU Pilkada)

Keputusan walk-out Demokrat itu langsung mengubah peta suara di DPR dalam pengambilan keputusan ihwal RUU Pilkada malam itu. Dengan keluarnya Demokrat yang memiliki 148 kursi di DPR dari ruang sidang, Koalisi Merah Putih yang mendukung pilkada lewat DPRD unggul atas koalisi partai pendukung pilkada langsung. Koalisi Merah Putih yang terdiri atas Partai Golkar, Partai Gerakan Indonesia Raya, Partai Amanat Nasional, Partai Keadilan Sejahtera, dan Partai Persatuan Pembangunan menguasai 237 kursi. (Baca: 5 Argumen DPR Soal Pilkada DPRD yang Terbantahkan)

Adapun koalisi pendukung pilkada langsung yang terdiri atas Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Partai Kebangkitan Bangsa, dan Partai Hati Nurani Rakyat hanya memiliki 139 kursi. (Baca: Membaca Tujuan Akhir UU Pilkada Versi Prabowo)

Sabtu, 27 September 2014, Wakil Sekretaris Jenderal Demokrat Ramadhan Pohan juga membenarkan bahwa keputusan walk-out dalam sidang paripurna Jumat dinihari lalu itu merupakan perintah Nurhayati. “Walk-out adalah keputusan yang diambil Ketua Fraksi,” ujar Ramadhan. (Baca: UU Pilkada, Netizen Minta SBY Stop Bersandiwara)

Menurut Ramadhan, selama sidang paripurna, dia terus berkoordinasi dengan Sjarifuddin dan Sekretaris Jenderal Edhie Baskoro Yudhoyono. Hingga lobi terakhir, partainya masih ingin mempertahankan opsi pemilihan langsung dengan sepuluh syarat. Namun, karena juru bicara partainya, Benny Kabur Harman, sudah mengumumkan walk-out, Ramadhan ikut keputusan itu. (Baca: Pengamat: RUU Pilkada Balas Dendam Kubu Prabowo)

Selama ini, Nurhayati memang terlihat akur dengan Koalisi Merah Putih. Nurhayati beberapa kali hadir dalam rapat dengan petinggi fraksi partai anggota koalisi pendukung Prabowo Subianto itu. Pada 2 September 2014, misalnya, Nurhayati menghadiri rapat koordinasi di ruang Fraksi Demokrat. Saat itu, Koalisi Merah Puith membahas beberapa rancangan undang-undang, seperti RUU Pilkada, RUU Pemerintah Daerah, dan RUU Administrasi Pemerintahan.

Nurhayati tak mau berkomentar banyak tentang alasan dia memerintahkan fraksi memilih walk-out saat pemungutan suara atas RUU Pilkada berlangsung. “Apa yang saya lakukan harus saya pertanggungjawabkan kepada atasan maupun Allah SWT,” ujar Nurhayati melalui pesan pendek. Namun, belakangan dia mencabut pernyataan tersebut. (Baca pula di SBY Diminta Segera Teken UU Pilkada)

NURIMAN JAYABUANA | IRA GUSLINA SUFA

Berita Terpopuler:
2 Alasan Lucu Soal SBY Gugat UU Pilkada
'SBY Kecewa UU Pilkada, tapi Rakyat Tidak Bodoh'
#ShameOnYouSBY Hilang, Muncul #ShamedByYou
5 Argumen DPR Soal Pilkada DPRD yang Terbantahkan
Cari Dalang UU Pilkada, SBY Diminta Introspeksi