ICW : Calon Ketua DPR dari Golkar Dibidik KPK

Reporter

Minggu, 28 September 2014 06:14 WIB

Ketua fraksi Partai Golkar Setya Novanto (kiri) bersama Ketua DPP Partai Golkar Rizal Mallarangeng dan Sekretaris fraksi Partai Golkar Ade Komarudin (kanan), TEMPO/Imam Sukamto

TEMPO.CO , Jakarta:Peneliti hukum dari Indonesia Corruption Watch (ICW) Donal Fariz memprediksi calon ketua DPR dari Golkar dibidik oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Musababnya, Golkar menempatkan kader yang bersinggungan dengan kasus korupsi sebagai calon ketua DPR. Semalam, Ketua Umum Partai Golongan Karya Aburizal Bakrie dalam rapat pleno pimpinan pusat menyatakan ada tiga nama yang dicalonkan sebagai kandidat Ketua DPR. Mereka adalah Ketua Fraksi Setya Novanto, Wakil Ketua Umum Fadel Muhammad, dan Sekretaris Fraksi Ade Komaruddin.

"Yang jadi ketua DPR bakal mendapat sorotan khusus, terutama dari KPK," kata Donal saat dihubungi, Sabtu malam 27 September 2014. Nama-nama yang disebut di atas memang pernah disangkutpautkan dengan kasus rasuah. Namun, kata dia, mereka tak tersentuh. (Baca: Setya Novanto Digadang Jadi Calon Ketua DPR)

Menurut dia, dengan otoritas tinggi sebagai ketua DPR, jangkauan salah satu kader Golkar itu juga luas. "Masak, dari banyaknya potensi kasus tak ada satupun yang kena," kata dia. Ia mencontohkan bekas Ketua Mahkamah Konstitusi Akil Mochtar yang dicokok KPK justru saat dia begitu berkuasa.

Setya disebut-sebut terlibat kasus suap anggaran PON 2012 di Riau. Menjabat Ketua Fraksi Partai Golkar di DPR, Setya diduga sebagai orang yang mempunyai peran penting dalam mengatur aliran dana ke anggota Komisi Olahraga DPR untuk memuluskan pencairan anggaran PON di APBN.

Sebagai politikus sekaligus pengusaha sukses, nama Setya bukan baru kali ini dikaitkan dengan sejumlah kasus. Pada 1999, misalnya, bersama Djoko S. Tjandra, Setya ditetapkan sebagai tersangka kasus pengalihan hak tagih Bank Bali. Kasus ini meletup setelah Bank Bali mentransfer dana Rp 500 miliar lebih kepada PT Era Giat Prima, milik Setya, Djoko, dan Cahyadi Kumala. Tapi, hingga kini, kasus tersebut tak jelas ujungnya. (Baca:Golkar Calonkan Setya Novanto Jadi Ketua DPR)

Pada 2010, nama Setya tersangkut kasus penyelundupan beras dari Vietnam sebanyak 60 ribu ton. Anggota DPR tiga periode itu juga disebut terlibat penyelundupan limbah beracun (B3) di Batam pada 2006. Jejak Setya juga disebut dalam kisruh tender KTP elektronik (e-KTP). Namun ia selalu tak tersentuh.

Sumber Tempo menyebutkan, Setya selalu lolos karena kelihaiannya merangkul sejumlah kalangan. “Sudah lama Setya membangun jejaring, dari politikus, pebisnis, hingga polisi dan kejaksaan,” kata sumber itu.

Kedudukan Setya di partai juga sangat kuat. Sebagai bendahara umum partai, ia harus mengumpulkan dana tak sedikit. Untuk operasional partai tiap bulan saja diperlukan setidaknya Rp 10 miliar. “Dari mana duit itu bisa diperoleh?” ujar seorang koleganya di partai berlambang beringin itu.

Kepada Tempo, yang menemuinya Rabu pekan lalu, Setya membantah terlibat dalam kasus PON Riau. Adapun Sekretaris Jenderal Golkar Idrus Marham meminta semua pihak menghormati hukum. “Ini Pak Setya masih disebut namanya, belum pasti bersalah,” ujar Idrus.(Baca:KPK Geledah Ruang Setya Novanto dan Kahar Muzakir)

Sedang Fadel pernah diperiksa Kejaksaan Tinggi Gorontalo pada Juni 2012 dalam kasus korupsi proyek pengadaan alat kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Boalemo dan Pohuwato tahun 2004. Korupsi itu senilai Rp 7,9 miliar. Dalam kasus ini Fadel masih berstatus saksi.

Fadel Muhammad juga pernah menjadi tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengucuran dana sisa lebih Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2001 senilai Rp 5,4 miliar.

Sedangkan Akom, panggilan akrab Ade, diduga melakukan politik uang saat pemilihan legislator 2014. Kolega Ade dari satu dapil, yakni Nurul Arifin mengibaratkan pertarungan di dapil Jabar VII (Purwakarta, Karawang, Bekasi) laiknya perang di Suriah. "Perang melawan saudara sendiri," kata dia. Ia menyebut dirinya gagal ke Senayan lantaran guyuran uang kerabatnya satu dapil.
MUHAMMAD MUHYIDDIN | RISET



Baca juga:
Jokowi:Subsidi BBM Dialihkan ke Petani dan Nelayan

Raisa, Gigi, dan JKT 48 Ramaikan Penutupan IIMS

Ketemu Dubes Asing, Risma Kebanjiran Tawaran Join

Kasus IM2, Operator Internet Minta Fatwa MA




Berita terkait

Wacana Perpanjangan Usia Pensiun Polisi, Pengamat: Tidak Sesuai Harapan Masyarakat

12 jam lalu

Wacana Perpanjangan Usia Pensiun Polisi, Pengamat: Tidak Sesuai Harapan Masyarakat

Wacana perpanjangan usia pensiun polisi dinilai tidak sesuai dengan tujuan revisi undang-undang Kepolisian.

Baca Selengkapnya

Yusril Yakini Prabowo Tidak Mengulangi Kabinet 100 Menteri Era Soekarno

13 jam lalu

Yusril Yakini Prabowo Tidak Mengulangi Kabinet 100 Menteri Era Soekarno

Yusril meyakini Kabinet 100 Menteri di era Presiden Soekarno tak akan berulang dalam pemerintahan Prabowo-Gibran

Baca Selengkapnya

3 RUU dalam Sorotan Publik: RUU Penyiaran, RUU MK, dan RUU Kementerian Negara

14 jam lalu

3 RUU dalam Sorotan Publik: RUU Penyiaran, RUU MK, dan RUU Kementerian Negara

Dalam waktu berdekatan tiga RUU DPR mendapat sorotan publik yaitu RUU Penyiaran, RUU MK, dan RUU Kementerian Negara. Apa sebabnya?

Baca Selengkapnya

Revisi UU Polri Muat Usulan Polisi Dapat Perlindungan Jaminan Sosial

18 jam lalu

Revisi UU Polri Muat Usulan Polisi Dapat Perlindungan Jaminan Sosial

DPR akan merevisi UU Polri. Salah satu perubahannya adalah polisi bisa mendapatkan perlindungan jaminan sosial.

Baca Selengkapnya

Pansel KPK Tuai Perhatian dari Sejumlah Kalangan, Istana dan DPR Beri Respons

21 jam lalu

Pansel KPK Tuai Perhatian dari Sejumlah Kalangan, Istana dan DPR Beri Respons

Pembentukan Pansel Capim KPK menuai perhatian dari sejumlah kalangan. Pihak Istana dan DPR beri respons ini.

Baca Selengkapnya

Dua Pasal di Revisi UU MK Ini Disorot Ketua MKMK: Ancam Kemerdekaan Kekuasaan Kehakiman

21 jam lalu

Dua Pasal di Revisi UU MK Ini Disorot Ketua MKMK: Ancam Kemerdekaan Kekuasaan Kehakiman

Ketua MKMK menyebut dua pasal di revisi UU MK ini mengancam kemerdekaan kekuasaan kehakiman. Pasal mana saja itu?

Baca Selengkapnya

Hujan Kritik Revisi UU Keimigrasian

1 hari lalu

Hujan Kritik Revisi UU Keimigrasian

Revisi UU Keimigrasian yang diusulkan DPR dikhawatirkan menjadi celah pihak yang berperkara untuk melarikan diri.

Baca Selengkapnya

RUU MK Dibahas Diam-diam: Berikut Tanggapan Pedas Ketua MKMK, Mantan Ketua MK, hingga Mahfud MD

1 hari lalu

RUU MK Dibahas Diam-diam: Berikut Tanggapan Pedas Ketua MKMK, Mantan Ketua MK, hingga Mahfud MD

Pengesahan RUU MK di tahap I menimbulkan polemik. Sebab, selain dianggap dibahas diam-diam, bisa melemahkan independensi MK. Apa kata Ketua MKMK?

Baca Selengkapnya

DPR Bahas Perpanjangan Batas Usia Pensiun Anggota Polri, Berikut Kajiannya

1 hari lalu

DPR Bahas Perpanjangan Batas Usia Pensiun Anggota Polri, Berikut Kajiannya

Naskah akademik itu menilai batas usia pensiun 58 tahun berbanding terbalik dengan meningkatnya keahlian anggota Polri seiring penambahan usia.

Baca Selengkapnya

Kenaikan UKT Dinilai Tak Wajar, Komisi X DPR Dorong Pemerintah Revisi Permendikbud SBOPT

1 hari lalu

Kenaikan UKT Dinilai Tak Wajar, Komisi X DPR Dorong Pemerintah Revisi Permendikbud SBOPT

DPR akan meminta pemerintah merevisi Permendikbud yang jadi dasar penghitungan UKT.

Baca Selengkapnya