Pilih Ketua DPR dan MPR, Ical Mau Istikharah Dulu  

Reporter

Sabtu, 27 September 2014 06:56 WIB

Ketua Umum Partai Golkar, Aburizal Bakrie menjadi imam Sholat berjamaah bersama calon Presiden Prabowo Subianto usai berziarah ke makam Soeharto di Istana Giribangun, Matesih, Karanganyar, (8/6). Tempo/Ukky Primartantyo

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Umum Partai Golongan Karya Aburizal Bakrie mengatakan dirinya akan melakukan salat istikharah (meminta petunjuk Tuhan). Ibadah itu dilakukannya secara khusus untuk menentukan siapa yang layak menjadi pimpinan di DPR dan MPR.

"Subuh besok akan saya umumkan," kata Aburizal saat memimpin rapat pleno di kantor DPP Golkar, Slipi, Jakarta Barat, Sabtu dinihari, 27 September 2014. "Mudah-mudahan siapa yang terpilih nanti adalah kader terbaik Golkar." (Baca: Koalisi Merah Putih Dukung Golkar jadi Ketua DPR)

Aburizal mengatakan tak akan mendasarkan pilihannya kepada orang yang dekat dengan dirinya semata. "Tetapi orang itu adalah yang terbaik bagi Golkar di masa sekarang dan nanti," katanya.

Ia mengatakan ada tiga nama yang sangat menonjol. Mereka adalah Ketua Fraksi Setya Novanto, Wakil Ketua Umum Fadel Muhammad, dan Wakil Bendahara Umum Ade Komaruddin. Sedangkan untuk menjadi Wakil Ketua MPR, Golkar memiliki beberapa kandidat juga. Di antaranya Titiek Soeharto, Agun Gunandjar Sudarsa, Mahyudin, dan Aziz Syamsudin.

Setya dianggap mumpuni dalam melakukan lobi antarfraksi. Aziz Syamsudin menganggap keberhasilan mengegolkan RUU Pilkada semalam tak lepas dari campur tangan Setya dalam meyakinkan semua fraksi di Koalisi Merah Putih. "Syarat Ketua DPR lainnya adalah berani tekor," katanya. Kalau tak berani, kata dia, mana bisa program-program berjalan.

Adapun Fadel dianggap tokoh senior yang minim sorotan negatif. "DPR besok ini medan tempur sengit karena hanya ada dua koalisi," kata seorang peserta rapat. "Harus orang bersih yang jadi."

Sedangkan Ade dicalonkan oleh beberapa pengurus Golkar sebagai bentuk penghormatan atas etika distribusi kekuasaan, selain karena pengalaman politiknya. Salah seorang peserta mengatakan Ketua DPR dari Golkar sebelumnya adalah Agung Laksono yang berasal dari Kosgoro 1987. Dan sekarang, Priyo Budi Santoso dari Musyawarah Kekeluargaan Gotong Royong (MKGR).

"Seharusnya sekarang gantian dari Ketua Umum Sentra Organisasi Karyawan Swadiri Indonesia (SOKSI)," kata pengurus Golkar itu. Dalam sejarah partai ini, organisasi-organisasi yang disebut itu merupakan kelompok induk organisasi (KINO) yang menjadi kekuatan pembentuk Partai Golkar.

MUHAMMAD MUHYIDDIN




Terpopuler:
RUU Pilkada, SBY Minta Dalang Walkout Diusut
Demokrat Walkout RUU Pilkada, Ruhut: Siapa yang Ngibulin?
UU Pilkada Tak Berlaku di Empat Daerah Ini
Pengamat: RUU Pilkada Balas Dendam Kubu Prabowo
Ahok dan Ridwan Kamil Bisa Jadi Motor Gugat UU Pilkada

Berita terkait

Wacana Perpanjangan Usia Pensiun Polisi, Pengamat: Tidak Sesuai Harapan Masyarakat

2 jam lalu

Wacana Perpanjangan Usia Pensiun Polisi, Pengamat: Tidak Sesuai Harapan Masyarakat

Wacana perpanjangan usia pensiun polisi dinilai tidak sesuai dengan tujuan revisi undang-undang Kepolisian.

Baca Selengkapnya

Yusril Yakini Prabowo Tidak Mengulangi Kabinet 100 Menteri Era Soekarno

2 jam lalu

Yusril Yakini Prabowo Tidak Mengulangi Kabinet 100 Menteri Era Soekarno

Yusril meyakini Kabinet 100 Menteri di era Presiden Soekarno tak akan berulang dalam pemerintahan Prabowo-Gibran

Baca Selengkapnya

3 RUU dalam Sorotan Publik: RUU Penyiaran, RUU MK, dan RUU Kementerian Negara

3 jam lalu

3 RUU dalam Sorotan Publik: RUU Penyiaran, RUU MK, dan RUU Kementerian Negara

Dalam waktu berdekatan tiga RUU DPR mendapat sorotan publik yaitu RUU Penyiaran, RUU MK, dan RUU Kementerian Negara. Apa sebabnya?

Baca Selengkapnya

Revisi UU Polri Muat Usulan Polisi Dapat Perlindungan Jaminan Sosial

7 jam lalu

Revisi UU Polri Muat Usulan Polisi Dapat Perlindungan Jaminan Sosial

DPR akan merevisi UU Polri. Salah satu perubahannya adalah polisi bisa mendapatkan perlindungan jaminan sosial.

Baca Selengkapnya

Pansel KPK Tuai Perhatian dari Sejumlah Kalangan, Istana dan DPR Beri Respons

10 jam lalu

Pansel KPK Tuai Perhatian dari Sejumlah Kalangan, Istana dan DPR Beri Respons

Pembentukan Pansel Capim KPK menuai perhatian dari sejumlah kalangan. Pihak Istana dan DPR beri respons ini.

Baca Selengkapnya

Dua Pasal di Revisi UU MK Ini Disorot Ketua MKMK: Ancam Kemerdekaan Kekuasaan Kehakiman

11 jam lalu

Dua Pasal di Revisi UU MK Ini Disorot Ketua MKMK: Ancam Kemerdekaan Kekuasaan Kehakiman

Ketua MKMK menyebut dua pasal di revisi UU MK ini mengancam kemerdekaan kekuasaan kehakiman. Pasal mana saja itu?

Baca Selengkapnya

Hujan Kritik Revisi UU Keimigrasian

15 jam lalu

Hujan Kritik Revisi UU Keimigrasian

Revisi UU Keimigrasian yang diusulkan DPR dikhawatirkan menjadi celah pihak yang berperkara untuk melarikan diri.

Baca Selengkapnya

RUU MK Dibahas Diam-diam: Berikut Tanggapan Pedas Ketua MKMK, Mantan Ketua MK, hingga Mahfud MD

1 hari lalu

RUU MK Dibahas Diam-diam: Berikut Tanggapan Pedas Ketua MKMK, Mantan Ketua MK, hingga Mahfud MD

Pengesahan RUU MK di tahap I menimbulkan polemik. Sebab, selain dianggap dibahas diam-diam, bisa melemahkan independensi MK. Apa kata Ketua MKMK?

Baca Selengkapnya

DPR Bahas Perpanjangan Batas Usia Pensiun Anggota Polri, Berikut Kajiannya

1 hari lalu

DPR Bahas Perpanjangan Batas Usia Pensiun Anggota Polri, Berikut Kajiannya

Naskah akademik itu menilai batas usia pensiun 58 tahun berbanding terbalik dengan meningkatnya keahlian anggota Polri seiring penambahan usia.

Baca Selengkapnya

Kenaikan UKT Dinilai Tak Wajar, Komisi X DPR Dorong Pemerintah Revisi Permendikbud SBOPT

1 hari lalu

Kenaikan UKT Dinilai Tak Wajar, Komisi X DPR Dorong Pemerintah Revisi Permendikbud SBOPT

DPR akan meminta pemerintah merevisi Permendikbud yang jadi dasar penghitungan UKT.

Baca Selengkapnya