Prabowo Tuding Pers Asing Serang Koalisinya  

Reporter

Sabtu, 27 September 2014 05:50 WIB

Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden, Prabowo Subianto- Hatta Rajasa bersiap menyambut simpatisan dan para tokoh politik saat menggelar acara Halalbihalal di rumah Polonia, Jakarta Timur, 3 Agustus 2014. TEMPO/Eko Siswono Toyudho

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto mengatakan pers asing menyerang Koalisi Merah Putih seusai Rancangan Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah disahkan dalam rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat kemarin. Beleid ini menghapus mekanisme pemilihan langsung dan dikembalikan ke Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

"Begitu kami memenangi voting, pers asing langsung begitu keras menyerang dan mengomentari kami," kata Prabowo saat Silaturahmi dan Orientasi Anggota DPR RI Periode 2014-2019 Koalisi Merah Putih di Hotel Sultan, Jakarta, Jumat, 26 September 2014.(Baca:PDIP Bantu Jika Ada yang Uji Materi UU Pilkada)

Prabowo mempertanyakan reaksi pers asing ini. "Ada unsur apa dia ngurusin Indonesia? Memangnya dia kasihan sama kita?" ujar Prabowo. "Kalau rakyat kita miskin, dia kasihan? Ratusan juta di bawah garis kemiskinan, dia kasihan?"

Menurut dia, pers asing memang menginginkan Indonesia menjadi sapi perahan yang tak boleh mati agar bisa terus diperah. "Harus dipelihara, kalau perlu gemuk. Dikasih rumput, tapi hidungnya dicucut," kata Prabowo. "Itu yang mereka kehendaki. Dari dulu sampai sekarang."(Baca:KPK: Pilkada oleh DPRD Tak Transparan & Akuntabel)

PRIHANDOKO





Baca juga:
Gubernur Riau Jadi Tersangka Suap Rp 2 Miliar
Garcia: Totti Merasa Masih 28 Tahun

Bertambah Lahan Milik UGM yang Tersangkut Korupsi

Kalah dari Korut, Timnas U-23 Pulang Kampung






Berita terkait

Aksi Romy PPP di Kubu Jokowi: Dekati Ulama, Tepis Isu Obor Rakyat

17 Maret 2019

Aksi Romy PPP di Kubu Jokowi: Dekati Ulama, Tepis Isu Obor Rakyat

Pada pertengahan Desember 2018, Romy PPP menguak fakta-fakta di balik terbitnya tabloid Obor Rakyat pada pilpres 2014.

Baca Selengkapnya

Siapa Konsultan Asing Prabowo? Kubu Jokowi Sebut Nama Ini

6 Februari 2019

Siapa Konsultan Asing Prabowo? Kubu Jokowi Sebut Nama Ini

Badan Pemenangan Nasional Prabowo - Sandiaga Uno membantah tengara kubu Jokowi soal keterlibatan konsultan asing dalam pemilihan presiden kali ini.

Baca Selengkapnya

Dana Pengawasan Pilkada 2015 di 27 Daerah Masih Bermasalah  

22 Agustus 2016

Dana Pengawasan Pilkada 2015 di 27 Daerah Masih Bermasalah  

Bawaslu telah meminta Mendagri Tjahjo Kumolo untuk memfasilitasi penyelesaian permasalahan dana hibah pengawasan pilkada 2015.

Baca Selengkapnya

KPU Susun Opsi Verifikasi Dukungan Calon Perseorangan  

12 Juli 2016

KPU Susun Opsi Verifikasi Dukungan Calon Perseorangan  

Hadar bakal meminta bantuan Direktorat Pendudukan dan Catatan Sipil memastikan keberadaan pendukung calon perseorangan.

Baca Selengkapnya

Kajian KPK: Ada Calon yang Hartanya Minus Maju di Pilkada  

29 Juni 2016

Kajian KPK: Ada Calon yang Hartanya Minus Maju di Pilkada  

KPK melakukan penelitian dengan mewawancarai 286 calon yang kalah pada pilkada. Ini temuannya.

Baca Selengkapnya

Pemungutan Suara Ulang Pilkada Kabupaten Muna Diwarnai Keributan  

19 Juni 2016

Pemungutan Suara Ulang Pilkada Kabupaten Muna Diwarnai Keributan  

Polisi mengevakuasi anggota KPUD Muna keluar dari TPS sambil melepaskan tiga tembakan ke udara.

Baca Selengkapnya

Hari Ini Pemungutan Suara Ulang Pilkada Kabupaten Muna  

19 Juni 2016

Hari Ini Pemungutan Suara Ulang Pilkada Kabupaten Muna  

Ini merupakan pemungutan suara ulang yang kedua kali akibat saling gugat dua pasangan calon kepala daerah.

Baca Selengkapnya

Revisi UU Pilkada, Bawaslu Kini Bisa Periksa Politik Uang  

6 Juni 2016

Revisi UU Pilkada, Bawaslu Kini Bisa Periksa Politik Uang  

Bawaslu kini bisa memeriksa kasus politik uang dalam pilkada.

Baca Selengkapnya

Syarat Calon Perorangan Dipersulit, Ini Kata Pendukung Garin  

6 Juni 2016

Syarat Calon Perorangan Dipersulit, Ini Kata Pendukung Garin  

Pendukung Garin menilai seharusnya DPR sebagai wakil rakyat membuat aturan yang lebih bermutu.

Baca Selengkapnya

Disahkannya UU Pilkada Dinilai Memicu Potensi Konflik  

5 Juni 2016

Disahkannya UU Pilkada Dinilai Memicu Potensi Konflik  

Peneliti Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Fadli Ramadhanil menilai, ada persoalan yang akan terjadi seusai DPR mengesahkan UU Pilkada.

Baca Selengkapnya