TEMPO.CO, Jakarta - Politikus Partai Demokrat, Ruhut Sitompul, tak merasa mengkhianati kubu Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan saat walkout dari sidang paripurna revisi Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah. (Baca: Era Pilkada Langsung Akhirnya Tamat)
Menurut Ruhut, aksi ini diambil lantaran sidang paripurna tak menyetujui syarat yang diajukan Demokrat dalam pemilihan kepala daerah langsung. "Mereka bilang kami kayak dikibulin, siapa yang ngibulin?" kata Ruhut saat dihubungi, Jumat, 26 September 2014. (Baca: RUU Pilkada, Kubu Jokowi Merasa Dibohongi Demokrat)
Ruhut mengatakan, dari awal, fraksinya mendukung pemilihan kepala daerah langsung dengan 10 syarat. Salah satu syarat tersebut adalah melihat rekam jejak calon kepala daerah. "Kami sudah minta di Komisi Pemerintahan DPR, tapi mereka tak setuju," ujarnya. (Baca: Ahok dan Ridwan Kamil Bisa Jadi Motor Gugat RUU Pilkada)
Dalam sidang paripurna pun syarat tersebut mental. Akhirnya Demokrat memilih meninggalkan sidang tanpa mendukung salah satu kubu. "Kami tak mau diakal-akalin," ujarnya. (Baca: RUU Pilkada, SBY Minta Dalang Walkout Diusut)
Rapat Paripurna DPR tentang Rancangan Undang-Undang Pilkada menyepakati kepala daerah dipilih tak langsung atau lewat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Berdasarkan rekapitulasi hasil voting, fraksi-fraksi pendukung pilkada oleh DPRD, yakni PAN, PKS, PPP, Golkar, dan Gerindra, menang dengan 256 suara. Sedangkan tiga fraksi pendukung pilkada langsung, yakni PDI Perjuangan, PKB, dan Hanura, hanya memperoleh 135 suara. (Baca: UU Pilkada Sah, Ridwan Kamil: Semoga Tuhan Bersama Kita)
Fraksi Demokrat dengan suara anggota yang hadir 129 orang memilih walkout dengan alasan aspirasi mereka tentang pilkada langsung dengan 10 syarat ditolak. Fraksi Demokrat hanya menyisakan enam suara yang menyatakan mendukung pilkada langsung. (Baca juga: RUU Pilkada, Ahok: Ada Isu Sogokan Rp 150 Juta)
