Seorang koordinator lapangan berorasi menolak RUU Pilkada di depan kantor DPRD Jawa Tengah Jalan Pahlawan, Semarang, 16 September 2014. TEMPO/Budi Purwanto
TEMPO.CO, Jakarta - Anggota Fraksi Partai Hanura, Miriam S Haryani, jengkel dengan sikap fraksi Partai Demokrat selama lobi RUU Pilkada berlangsung. "Di sana (ruang lobi) mereka banci," ujar Yani seusai lobi saat rapat paripurna di kompleks parlemen, Senayan, Kamis, 25 September 2014. (Baca: RUU Pilkada, Kubu Jokowi Merasa Dibohongi Demokrat)
Lobi yang dijadwalkan selesai pukul 19.30 molor hingga pukul 22.45. Menurut Yani, pembahasan paling banyak soal opsi ketiga yang ditawarkan Demokrat. (Baca: Era Pilkada Langsung Akhirnya Tamat)
Anggota Fraksi PDI Perjuangan, Yasona Laoli mengatakan Demokrat menginginkan forum mengikuti opsinya, musyawarah mufakat. Namun, hanya PDI Perjuangan, PKB, dan Hanura yang bersedia mengikuti opsi ketiga Demokrat. (Baca: DPR Sahkan Pilkada Lewat DPRD)
Laoli mengatakan, forum lobi menghasilkan keputusan kepala daerah tidak dipilih bersama wakilnya. "Jadi hanya memilih gubernur, bupati, dan wali kota. Pemilihan wakil akan dilakukan dengan mekanisme lain," ujar Laoli. (Baca: Partai Demokrat Walk Out)
Sementara itu, anggota Fraksi Partai Demokrat, Gede Pasek Suardika meminta Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan tak sakit hati lantaran fraksi partainya memilih keluar alias 'walk out' dalam rapat paripurna Rancangan Undang-Undang Pilkada di Dewan Perwakilan Rakyat. Menurut Pasek, 'walk out' adalah hak dari masing-masing fraksi.
Pasek balik menyindir PDIP tentang sikap mereka yang pernah beberapa kali 'walk out' dalam rapat paripurna sebelumnya. "Kami partai baru, layak kalau meniru seniornya (PDIP). Agar PDIP tahu sakitnya ditinggal (walk out) saat Paripurna," kata Pasek disambut tepuk tangan dan tawa peserta sidang Paripurna.
Menurut dia, Fraksi Partai Demokrat ingin pemilihan umum gubernur dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Sedangkan pemilihan wali kota dan bupati dilakukan langsung oleh rakyat. "Itu sesuai aturan hukum ketatanegaraan yang benar," kata dia.
