TEMPO.CO, Jakarta - Wakil presiden terpilih, Jusuf Kalla atau JK, mengatakan konflik antara anggota Brimob Polda Kepulauan Riau dan Yonif 134/TS Batam adalah buntut dari kebijakan subsidi bahan bakar minyak (BBM) yang masih berlanjut. Hal ini terkait pula dengan pelanggaran disiplin oleh aparat negara. (Baca: Bentrok TNI-Polri Terkait Penggerebekan BBM)
"(Dalam kasus bentrok di Batam) tentu harus diselidiki siapa yang membuat kesalahan," ujarnya seusai acara ceramah tertutup soal penanganan konflik di Sekolah Staf Pimpinan Polri, Lembang, Kabupaten Bandung Barat, Rabu, 24 September 2014. (Baca: Tentara Ditembak Polisi, Korban Jalani Operasi)
JK mengapresiasi keputusan Panglima TNI dan Kepala Polri yang duduk bersama dan membentuk tim investigasi. "Yang paling penting supaya konflik serupa (antara anggota TNI dan Polri) itu tidak selalu terjadi, tentu yang penting adalah disiplin," katanya. (Baca: Polisi Batam Tembak Empat Tentara)
Namun JK menegaskan pula perlunya penanganan sumber masalah pemicu konflik di Batam. "Yang kedua, khusus kasus di Batam, sumber masalahnya kan akibat 'permainan' BBM dan masalah subsidi BBM yang tinggi. Sumber masalahnya harus diperbaiki," katanya.
Selama terdapat perbedaan harga yang tinggi antara BBM yang disubsidi dan harga pasar BBM, praktek bisnis BBM ilegal akan terus terjadi. "Kalau ada harga yang BBM jauh beda (dengan harga pasar) ya selalu cenderung ada penyelundupan. Jadi harganya jangan jauh beda," kata JK.
Bentrokan berawal ketika anggota Polda Kepulauan Riau dan Brimob menggerebek gudang solar yang diduga ilegal di wilayah Tembesi, Batu Aji, Batam. Diduga ada empat tentara ikut membekingi bisnis solar ilegal tersebut.
Namun berdasarkan versi TNI, empat anggotanya hanya kebetulan melintas di saat polisi tengah melakukan penggerebekan di tempat kejadian. Hanya sial, mereka malah ditangkap dan dipukuli, bahkan ditembak kakinya. Keempat anggota Yonif 134/TS Batam tersebut adalah Pratu Ari Kusdiyanto, Prada Hari Sulistyo, Praka Eka Basri, dan Pratu Eka Syahputra. ERICK P. HARDI
