TEMPO.CO, Jakarta - Meski mempunyai hak istimewa dalam pemilihan pimpinan daerah, Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Sri Sultan Hamengku Buwono X mendukung pemilihan kepala daerah secara langsung atau oleh rakyat.
"Saya dari awal kan pilih langsung," ujar Sri Sultan Hamengku Buwono X saat ditemui di Hotel Sahid, Jakarta Selatan, Selasa, 24 September 2014. (Baca: Dukung Pilkada DPRD, Patrialis Siap Digugat)
Sultan mengatakan biaya pemilihan kepala daerah secara langsung yang cenderung besar adalah persoalan relatif. Menurut dia, biaya pilkada langsung menjadi besar ketika ada permainan uang. "Tergantung individu. kalau mau money politic, ya biaya tinggi."
Selain Sultan, beberapa pimpinan daerah lain juga menyatakan dukungan pilkada langsung. Di antaranya adalah Wali Kota Bandung Ridwan Kamil, Wakil Gubernur Basuki Tjahaja Purnama, dan Bupati Kutai Timur Isran Noor. (Baca: KPUD Bingung Diminta Siapkan Pilkada Tak Langsung)
Mereka sepakat bahwa pilkada langsung oleh rakyat sangat penting. Sebab, masyarakat bisa mengetahui kualitas calon pemimpin mereka. Namun, jika DPRD yang memilih, masyarakat hanya menerima calon pemimpin tanpa mengetahui rekam jejaknya. Hal itu dinilai mencederai asas demokrasi.
Wakil Ketua Komisi Pemerintahan Khatibul Umam Wiranu memastikan Rancangan Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah akan disahkan pada sidang paripurna, Kamis, 25 September 2014. "Tidak mungkin ditarik, nanti rusak pemerintahan ke depan," ujar politikus Partai Demokrat itu, Selasa, 23 September 2014. (Baca: RUU Pilkada, Pemerintah Berusaha Turuti Demokrat)
Adapun pengambilan keputusan akan dilakukan secara voting terbuka karena posisi fraksi masih terbelah. Besok akan diambil keputusan tingkat pertama untuk RUU Pilkada. Lalu, pada 25 September 2014, langsung dibawa ke paripurna.
Hingga kemarin, empat fraksi mendukung pilkada secara langsung, yakni Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, Fraksi Partai Hati Nurani Rakyat, dan Fraksi Demokrat. Sedangkan lima fraksi lainnya setuju pilkada melalui DPRD. Belakangan, Fraksi Partai Persatuan Pembangunan menyatakan mendukung pilkada langsung, tapi belum menyampaikan posisinya secara resmi kepada Panitia Kerja RUU Pilkada.
DEVY ERNIS
Baca:
3 Tudingan Miring Anas kepada Keluarga SBY
Bocah 8 Tahun Dapat Duit Rp 15 Miliar dari YouTube
Anas dan 466 Politikus yang Dijerat Kasus Korupsi
Jokowi Emoh Ditanya Lagi Soal Jakarta
