Warga menggunakan topeng Wakil Gubernur DKI Jakarta, Ahok, saat aksi Tolak RUU Pilkada di Car Free Day di Solo, 14 September 2014. ANTARA/Maulana Surya
TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua Komisi Pemerintahan Khatibul Umam Wiranu memastikan Rancangan Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah akan disahkan pada sidang paripurna, Kamis, 25 September 2014. "Tidak mungkin ditarik, nanti rusak pemerintahan ke depan," ujar politikus Partai Demokrat itu di Kompleks Parlemen Senayan, Selasa, 23 September 2014.
Menurut Umam, RUU Pemerintahan Daerah telah membatalkan pengaturan pemilihan kepala daerah dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. Umam mengatakan sidang paripurna pada Kamis itu juga akan mengesahkan RUU Pemerintahan Daerah dan RUU Administrasi Pemerintahan. (Baca: Resmi, Demokrat Dukung Pilkada Langsung)
Saat ini panitia kerja dan pemerintah sedang menyinkronkan tiga rancangan beleid tersebut supaya tak ada kekosongan hukum. Adapun poin yang dibahas adalah soal kewenangan wakil kepala daerah dan sanksi kepala daerah.
Ketua Panitia Kerja RUU Pilkada Abdul Hakam Naja memastikan beleid ini tidak akan ditarik atau ditunda pengesahannya. "Sampai rapat terakhir tadi malam, tidak ada perubahan," ujar politikus Partai Amanat Nasional itu. (Baca: DPR: RUU Pilkada Tak Bisa Ditunda)
Hakam mengatakan bahwa saat pengambilan keputusan akan dilakukan voting secara terbuka karena posisi fraksi masih terbelah. Besok akan diambil keputusan tingkat pertama untuk RUU Pilkada. Lalu pada 25 September langsung dibawa ke paripurna.
Hingga kemarin, empat fraksi mendukung pilkada secara langsung, yakni Fraksi PDI Perjuangan, PKB, Hanura, dan menyusul terakhir Demokrat. Sedangkan lima fraksi lainnya, PKS, Gerindra, Golkar, PPP, dan PAN, masih setuju pilkada melalui DPRD. Belakangan, PPP menyatakan mendukung pilkada langsung, tapi belum menyampaikan posisinya secara resmi kepada Panja. (Baca: Golkar Terbelah Hadapi Voting RUU Pilkada) TIKA PRIMANDARI
