Kasus Agraria Meningkat di Masa Pemerintahan SBY  

Reporter

Editor

Budi Riza

Senin, 22 September 2014 15:00 WIB

Ribuan Kaum Tani Indonesia melakukan long march di Jalan Thamrin, Jakarta, (16/10). Demo tersebut menuntut pemerintah melaksanakan pembaruan agraria sekaligus memperingati Hari Pangan Sedunia. TEMPO/Dimas Aryo

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Panitia Konferensi Nasional Reforma Agraria untuk Mewujudkan Kemandirian Bangsa Usep Setiawan mengatakan permasalahan agraria bukan permasalahan ringan. "Selama ini ketidakadilan sering terjadi dalam agraria," kata Usep di Wisma Antara, Jakarta, Senin, 22 September 2014. (Baca: Jokowi Diminta Bentuk Lembaga Solusi Agraria)

Menurut Asep, selama sepuluh tahun pemerintahan Soesilo Bambang Yudhoyono, permasalahan seputar konflik agraria tidak banyak selesai. "Bahkan bertambah banyak." (Baca: Petani di Pati Dilatih Soal Keasaman Tanah)

Karena alasan tersebut, organisasi tani mengadakan konferensi reformasi agraria untuk membahas persoalan tersebut. "Selain itu menjadi salah satu agenda kami untuk transisi pemerintahan yang baru."

Melalui transisi pemerintahan yang baru, diharapkan Joko Widodo-Jusuf Kalla dapat menyelesaikan persoalan agraria. "Apalagi dalam visi dan misi Jokowi juga ada tentang ketahanan pangan yang terkait dengan agraria." (Baca: Sawah Mengering, Petani Beralih Jadi Kuli Bangunan)

Konferensi nasional ini secara umum diadakan untuk merespon dua hal. Pertama, konsolidasi para petani atau pejuang agraria untuk tetap memperjuangkan hak-hak mereka.

"Biar semakin kuat untuk berjuang." Kedua, adalah ingin menyumbangkan pemikiran kepada pemerintahan baru sehingga benar-benar dapat mewujudkan impian rakyat tentang reformasi agraria. "Menyumbangkan pemikiran yang konkret dan langsung direalisasikan."

ODELIA SINAGA




Berita Terpopuler
Fahri Hamzah: Jokowi Kayak Enggak Pede
PKS: Pilkada oleh DPRD Usulan SBY
Menteri Agama Tak Setuju Perubahan Nama
Jokowi Pastikan Ubah APBN 2015

Berita terkait

200 Ha Lahan di Tangerang Masuk Plotting Proyek Strategis Nasional PIK 2, 100 Ha di Antaranya, Kawasan Lahan Perhutani dan KKP

3 hari lalu

200 Ha Lahan di Tangerang Masuk Plotting Proyek Strategis Nasional PIK 2, 100 Ha di Antaranya, Kawasan Lahan Perhutani dan KKP

Sekitar 200 hektar tanah di Desa Lontar Kecamatan Kemeri Kabupaten Tangerang, masuk dalam plotting lahan Proyek Strategis Nasional (PSN) PIK 2

Baca Selengkapnya

Prabowo Sesumbar Sejahterakan Indonesia dalam 4 Tahun, Ini Catatan Janjinya Saat Kampanye Pilpres 2024

7 hari lalu

Prabowo Sesumbar Sejahterakan Indonesia dalam 4 Tahun, Ini Catatan Janjinya Saat Kampanye Pilpres 2024

Prabowo mengatakan dirinya hanya butuh 3-4 tahun untuk menyejahterakan Indonesia. Ini janji Prabowo-Gibran saat kampanye pilpres 2024.

Baca Selengkapnya

Terkini: Pesan Zulkifli Hasan ke Pejabat Baru Dilantik terkait konflik Timur Tengah, AHY Serahkan 300 Sertifikat Gratis di Sulawesi Tenggara

21 hari lalu

Terkini: Pesan Zulkifli Hasan ke Pejabat Baru Dilantik terkait konflik Timur Tengah, AHY Serahkan 300 Sertifikat Gratis di Sulawesi Tenggara

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan atau Zulhas melantik Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama atau Pejabat Eselon I dan II Kementerian Perdagangan.

Baca Selengkapnya

Menteri AHY Serahkan 300 Sertifikat Gratis untuk Masyarakat Sulawesi Tenggara

21 hari lalu

Menteri AHY Serahkan 300 Sertifikat Gratis untuk Masyarakat Sulawesi Tenggara

Menteri ATR/Kepala BPN Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY menyerahkan 300 sertifikat tanah secara simbolis untuk masyarakat Sulawesi Tenggara.

Baca Selengkapnya

Nirina Zubir Lawan Mafia Tanah, Terima Banyak Curhatan Warga yang Senasib

22 hari lalu

Nirina Zubir Lawan Mafia Tanah, Terima Banyak Curhatan Warga yang Senasib

RIbuan pesan masuk ke media sosial Nirina Zubir. Mayoritas berisi dukungan dan curhatan pengikutnya yang sama-sama menjadi korban mafia tanah

Baca Selengkapnya

Nirina Zubir Heran eks ART Gugat BPN Meski Sudah Divonis Bersalah Kasus Mafia Tanah: Waw, Berani Ya

22 hari lalu

Nirina Zubir Heran eks ART Gugat BPN Meski Sudah Divonis Bersalah Kasus Mafia Tanah: Waw, Berani Ya

PN Jakarta Barat telah memvonis eks ART Nirina Zubir 13 tahun penjara dalam perkara mafia tanah

Baca Selengkapnya

Terkini: Anggota DPR Tolak Penerapan Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat, TKN Prabowo-Gibran Sebut Susunan Menteri Tunggu Jokowi dan Partai

23 hari lalu

Terkini: Anggota DPR Tolak Penerapan Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat, TKN Prabowo-Gibran Sebut Susunan Menteri Tunggu Jokowi dan Partai

Anggota Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Sigit Sosiantomo mengatakan penetapan tarif tiket pesawat harus memperhatikan daya beli masyarakat.

Baca Selengkapnya

Blak-blakan Nirina Zubir Bongkar Geng Mafia Tanah yang Libatkan Bekas ART

23 hari lalu

Blak-blakan Nirina Zubir Bongkar Geng Mafia Tanah yang Libatkan Bekas ART

Wawancara eksklusif Tempo dengan Nirina Zubir seputar kasus dugaan mafia tanah yang melibatkan bekas ART ibunya

Baca Selengkapnya

Rapat Perdana di DPR, AHY Diberondong Pertanyaan soal Mafia Tanah

53 hari lalu

Rapat Perdana di DPR, AHY Diberondong Pertanyaan soal Mafia Tanah

Dalam rapat kerja perdananya dengan Komisi II DPR, AHY diberondong sejumlah pertanyaan soal mafia tanah.

Baca Selengkapnya

Cerita AHY Dua Minggu jadi Menteri ATR, Diberondong Aduan via Ponsel dan Medsos soal Mafia Tanah hingga..

7 Maret 2024

Cerita AHY Dua Minggu jadi Menteri ATR, Diberondong Aduan via Ponsel dan Medsos soal Mafia Tanah hingga..

AHY mendapat pengaduan masyarakat soal mafia tanah ketika baru dua minggu menjabat Menteri ATR/BPN.

Baca Selengkapnya