TEMPO Interaktif, Denpasar:Menteri Sekretaris Kabinet Sudi Silalahi mengatakan pemerintah sedang mengkaji perpanjangan darurat sipil di Aceh. Saat ini pemerintah masih menerapkan status darurat sipil tahap kedua yang berlangsung sampai 18 Mei. "Dalam waktu dekat akan ada evaluasi untuk memutuskan darurat sipil diperpanjang atau tidak," ujar Sudi kepada wartawan seusai menghadiri pembukaan Konferensi Aqua Culture Society, Senin (9/5), di Nusa Dua Bali. Darurat sipil di Aceh mulai diterapkan sejak pertengahan 2004 lalu. Oleh mantan Presiden Megawati, status ini diperpanjang hingga tahap dua saat ini. Menjelang selesainya tenggat waktu, 18 Mei, pemerintahan Presiden Yudhoyono belum memberikan petunjuk apakah status darurat sipil diperpanjang atau tidak. sunariah
Berita terkait
Pilot Susi Air Disandera KKB, KSP Pastikan Darurat Sipil Belum Diberlakukan
14 Februari 2023
Pilot Susi Air dikabarkan masih disandera KKB. Wakil Ketua DPR Lodewijk Paulus sempat menyatakan darurat sipil diberlakukan di Papua.
Baca SelengkapnyaBagaimana Hukum dan Konsekuensi di Daerah Darurat Sipil?
12 Februari 2023
Salah satunya, menambah sejumlah kewenangan kepada presiden sebagai penguasa darurat sipil pusat, dan kepala daerah sebagai penguasa darurat sipil daerah.
Baca SelengkapnyaGagasan Darurat Sipil di Papua Mencuat, Apa Itu Arti Darurat Sipil?
12 Februari 2023
Di Indonesia, darurat sipil telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 23 Tahun 1959 tentang Keadaan Bahaya.
Baca Selengkapnya4 Fakta tentang Wacana Pemberlakuan Darurat Sipil di Papua
12 Februari 2023
Menurut Wakil Ketua DPR Bidang Politik dan Keamanan Lodewijk Paulus, saat ini situasi Papua dalam status darurat sipil menyusul penyanderaan TPNPB-OPM
Baca SelengkapnyaKontraS Menilai Gagasan Pemberlakuan Darurat Sipil di Papua Berbahaya bagi Kemanusiaan
11 Februari 2023
Koordinator KontraS Fatia Maulidiyanti menilai pernyataan Wakil Ketua DPR soal darurat sipil di Papua berbahaya bagi kemanusiaan.
Baca SelengkapnyaMahfud Md Jelaskan Pemerintah Tak Kepikiran Terapkan Darurat Sipil di Papua
19 Mei 2021
Menkopolhukam Mahfud Md menuturkan kelompok kriminal bersenjata (KKB) di Papua hanya kelompok kecil. Label teroris disebut hanya untuk individu.
Baca SelengkapnyaKomnas HAM Kritik Wacana Status Darurat Sipil Presiden Jokowi
1 April 2020
Komisioner Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Amiruddin Al Rahab mengkritik rencana pemerintah menerapkan status Darurat Sipil.
Baca SelengkapnyaAlasan Jokowi Munculkan Wacana Darurat Sipil Tangani Wabah Corona
31 Maret 2020
Jokowi meminta kepala daerah tidak membuat kebijakan sendiri-sendiri yang tidak terkoordinasi sehubungan dengan wabah Corona ini.
Baca SelengkapnyaTak Singgung Darurat Sipil, Jokowi Pilih Pembatasan Sosial
31 Maret 2020
Presiden Jokowi meneken peraturan pemerintah tentang pembatasan sosial skala besar.
Baca SelengkapnyaPandemi Corona, Luhut: Tak Semua Negara Berhasil dengan Lockdown
31 Maret 2020
Menurut Luhut, tidak semua negara berhasil menerapkan lockdown untuk membatasi penyebaran virus corona.
Baca Selengkapnya
