TEMPO.CO, Jakarta - Indonesia Corruption Watch (ICW) menemukan tiga nama dari sebelas calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi, yang harus diawasi. Lola Easter, anggota Divisi Monitoring Hukum dan Peradilan, mengatakan tiga nama itu bermasalah dalam dua kategori yang berbeda.
"Ada satu orang yang berkaitan dengan kekerasan. Dan dua lagi berkaitan dengan partai politik," kata Lola di kantor ICW pada Senin, 15 September 2014. (Baca: ICW: Mekanisme Pemilihan Anggota BPK Berbahaya)
Namun Lola mengaku tidak bisa menyebutkan nama tiga orang itu. Menurut dia, saat ini ICW bersama sejumlah lembaga swadaya masyarakat sedang menelisik rekam jejak mereka secara mendalam. Publikasi nama mereka, menurut Lola, akan membuat proses penelusuran rekam jejak menjadi terganggu.
Hari ini panitia seleksi pimpinan KPK mengumumkan sebelas kandidat yang lolos tahap seleksi makalah. Mereka adalah Iwan Nazarudin Kurniawan, Ichran Efendi Siregar, Jamin Ginting, Muhammad Busjro Muqoddas, I Wayan Sudirta, Trisaktiyana, Ninik Maryanti, Ahmad Taufik, Robby Arya Brata, Subagio, dan Eddy Fritz Sinaga. (Baca: ICW: BPK Bukan Ladang Politikus Loncat Pagar)
Sejalan dengan ICW, Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia (MaPPI) juga melihat dua orang calon pimpinan yang diduga terafiliasi pada partai politik. Menurut peneliti dari MaPPI, Dio Asar Wicaksana, mereka akan melakukan wawancara mendalam dengan orang terdekat calon pimpinan perihal kebenaran informasi tersebut.
Namun menurut Dio, MaPPI belum menemukan sebelas calon pimpinan KPK yang terkait dengan masalah hukum ataupun masalah integritas. "Semuanya sudah gugur pada seleksi sebelumnya," kata Dio.
ROBBY IRFANY
Terpopuler
Ahok Minta Lulung Diam, tapi Ada Syaratnya
SBY Bingung Disalahkan Soal RUU Pilkada
Suryadharma: Ketua PPP Mendatang Harus ke Prabowo
Pilkada Langsung Boros? Ini Bantahannya
Menelisik Pengurusan Pelat Nomor Cantik Mobil Mewah
Berita terkait
Dewas KPK Tunda Sidang Etik Dua Pekan karena Nurul Ghufron Tak Hadir
2 jam lalu
Dewas KPK menunda sidang etik dengan terlapor Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron pada Kamis, 2 Mei 2024.
Baca SelengkapnyaKantornya Digeledah KPK, Ini Kasus yang Menyeret Sekjen DPR Indra Iskandar
4 jam lalu
Penyidik KPK menggeledah kantor Sekretariat Jenderal DPR atas kasus dugaan korupsi oleh Sekjen DPR, Indra Iskandar. Ini profil dan kasusnya.
Baca SelengkapnyaSidang Perdana Praperadilan Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Melawan KPK Akan Digelar Hari Ini
10 jam lalu
Gugatan praperadilan Bupati Sidoarjo itu akan dilaksanakan di ruang sidang 3 Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pukul 09.00.
Baca SelengkapnyaKPK Sebut Dana BOS Paling Banyak Disalahgunakan dengan Modus Penggelembungan Biaya
15 jam lalu
Modus penyalahgunaan dana BOS terbanyak adalah penggelembungan biaya penggunaan dana, yang mencapai 31 persen.
Baca SelengkapnyaKPK Geledah Gedung Setjen DPR, Simak 5 Poin tentang Kasus Ini
1 hari lalu
KPK melanjutkan penyelidikan kasus dugaan korupsi pengadaan sarana kelengkapan rumah jabatan anggota DPR RI tahun anggaran 2020
Baca SelengkapnyaKPK Belum Putuskan Berapa Lama Penghentian Aktivitas di Dua Rutan Miliknya
1 hari lalu
Dua rutan KPK, Rutan Pomdam Jaya Guntur dan Rutan Puspomal, dihentikan aktivitasnya buntut 66 pegawai dipecat karena pungli
Baca SelengkapnyaKonflik Nurul Ghufron dan Albertina Ho, KPK Klaim Tak Pengaruhi Penindakan Korupsi
1 hari lalu
Wakil Ketua KPK Johanis Tanak mengatakan penyidikan dan penyelidikan kasus korupsi tetap berjalan di tengah konflik Nurul Ghufron dan Albertina Ho
Baca SelengkapnyaKPK Bantah Ada Intervensi Mabes Polri dalam Penanganan Perkara Eddy Hiariej
1 hari lalu
Wakil Ketua KPK Johanis Tanak menegaskan tidak ada intervensi dari Mabes Polri dalam kasus eks Wamenkumham Eddy Hiariej
Baca SelengkapnyaPeriksa 15 ASN Pemkab Sidoarjo, KPK Dalami Keterlibatan Gus Muhdlor di Korupsi BPPD
1 hari lalu
KPK memeriksa 15 ASN untuk mendalami keterlibatan Bupati Ahmad Muhdlor Ali alias Gus Muhdlor dalam dugaan korupsi di BPPD Kabupaten Sidoarjo
Baca SelengkapnyaBelum Terbitkan Sprindik Baru Eddy Hiariej, KPK Bantah Ada Intervensi Mabes Polri
1 hari lalu
Wakil Ketua KPK Johanis Tanak membantah ada tekanan dari Mabes Polri sehingga belum menerbitkan sprindik baru untuk Eddy Hiariej.
Baca Selengkapnya