Presiden SBY memberikan keterangan pers seusai pertemuan dengan politisi dari partai anggota Koalisi Merah Putih di kediamannya Puri Cikeas, Bogor, Jawa Barat, Selasa 2 September 2014. TEMPO/Subekti
TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Amir Syamsuddin mengatakan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono cenderung akomodatif menyikapi isu-isu besar yang berkembang di masyarakat, termasuk ihwal Revisi Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah. "Melihat rekam jejaknya, saya yakin Presiden Yudhoyono berpihak pada akal sehat," kata Amir di Jakarta, Ahad, 14 September 2014.
Menurut Amir, pemerintah tak akan lepas tangan melihat wacana yang berkembang di masyarakat yang mayoritas menolak opsi pemilihan kepala daerah lewat DPRD dalam beleid tersebut. Bahkan kepala daerah yang terpilih melalui sistem pemilu langsung secara tegas menghendaki pembahasan revisi beleid itu dihentikan. (Baca: Kepala Daerah Pendukung Prabowo Membelot)
Bila demikian, Amir menjelaskan, prosedur penarikan revisi UU Pilkada harus melalui kesepakatan antara pemerintah dan DPR. "Inisiatif revisi UU Pilkada berasal dari Kementerian Dalam Negeri, sehingga pemerintah dan parlemen harus berunding dan bersepakat jika ingin menariknya," katanya.
Amir menyayangkan bila upaya penataan sistem pemilu malah mengurangi kualitas demokrasi yang sudah dibangun sejak Reformasi 1998. "Menghentikan saja sudah keliru, apalagi mengurangi kualitas pelaksanaannya," ujarnya. (Baca: 11 Kerugian Rakyat Jika Pilkada Harus Lewat DPRD)
Dia tak menampik ada kekurangan yang harus dibenahi dalam sistem pemilu langsung agar lebih efisien dan transparan. "Semoga pada 25 September 2014 masyarakat Indonesia bisa mendapatkan hasil yang memuaskan," kata Amir. (Baca: Pemerintah Mati-matian Loloskan Pilkada Langsung)
Revisi UU Pilkada menjadi polemik menjelang berakhirnya masa tugas DPR 2009-2014. Beleid itu bila disahkan akan menghapus hak konstitusional rakyat untuk memilih kepala daerah secara langsung. Gantinya, parlemen kembali memiliki wewenang untuk memilih kepala daerah.
Koalisi Merah Putih, partai pendukung Prabowo Subianto-Hatta Rajasa pada pemilu presiden lalu, gencar mendesak pengesahan rancangan revisi dengan opsi pemilihan di DPRD. Adapun koalisi pendukung Joko Widodo-Jusuf Kalla menghendaki pemilihan digelar secara langsung oleh rakyat. (Baca: UU Pilkada Sah, Koalisi Prabowo Borong 31 Gubernur)
