Gerindra Optimistis RUU Pilkada Lolos di DPR  

Reporter

Minggu, 14 September 2014 06:44 WIB

Prabowo Subianto (kiri) didampingi Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Fadli Zon (kanan) saat menunggu antrian untuk mencoblos di TPS 02, Desa Bojong Koneng, Hambalang, Bogor, Rabu (9/4). TEMPO/Dhemas Reviyanto

TEMPO.CO, Jakarta - Partai-partai yang tergabung dalam Koalisi Merah Putih optimistis Rancangan Undang-Undang Pemilu Kepala Daerah Tak Langsung akan lolos di Senayan. Alasannya, Koalisi mengklaim mendapat dukungan mayoritas suara di Dewan Perwakilan Rakyat dan didukung pula oleh 60 persen lebih kepala daerah.

“Kami ini memperjuangkan cita-cita dan mereka mendukung kami. Hampir seluruh rakyat Merah Putih semua mendukung,” kata Wakil Ketua Umum Partai Gerakan Indonesia Raya Fadli Zon seusai diskusi bertajuk ”Pilkada untuk Siapa?” di Warung Daun Cikini, Sabtu, 13 September 2014.

Fadli Zon tak menyebutkan perkiraan atau gambaran dukungan terhadap Koalisi Merah Putih. Ia hanya menegaskan, selain didukung masyarakat, partai yang pernah mengusung Prabowo Subianto sebagai calon presiden ini juga telah didukung oleh hampir 60 persen kepala daerah di seluruh Tanah Air. (Baca: Diusung PAN, Wali Kota Kediri Tolak RUU Pilkada)

“Saya kira banyak. Kita tidak punya hitungan, tapi banyak, yang mendukung banyak. Mayoritas di atas 60 persen,” katanya. Menurut dia, kepala daerah terbanyak disumbang oleh Partai Golongan Karya, salah satu anggota koalisi.

Anggota Panitia Kerja RUU Pilkada dari Fraksi Partai Amanat Nasional, Yandri Susanto, menguatkan pernyataan koleganya itu. Menurut Yandri, saat ini posisi fraksi yang pro-pilkada tak langsung jumlahnya jauh lebih banyak. (Baca: Ilmuwan LIPI: Argumentasi Koalisi Prabowo Dangkal)

“Kalau posisi sekarang 6-3. Jadi yang mendukung pilkada tidak langsung ada Golkar, PAN, PPP, PKS, Gerindra, dan Demokrat. Sedangkan yang langsung ada Hanura, PDIP, dan PKB,” katanya. Jika dikalkulasi, jumlah kursi keenam partai Koalisi Merah Putih di DPR mencapai 397.

Untuk voting terbuka pun, kata Yandri, koalisinya masih unggul. Karena itu, ia yakin tiga partai yang tak setuju dengan pilkada langsung nantinya akan bergabung. “Kita yakin ketiganya nanti bergabung, termasuk PDIP,” katanya. (Baca: PAN Makassar Tolak Pilkada Dipilih DPRD)

Menanggapi pernyataan Fadli Zon dan Yandri, pada kesempatan yang sama, anggota Panja RUU Pilkada dari PDI Perjuangan, Rahadi Zakaria, justru menegaskan bahwa partainya tak akan berubah sikap.

“Kita enggak (akan berubah). Masak, partai plintat-plintut (tidak konsisten),” katanya. Ia yakin PDIP akan tetap dengan sikapnya hingga akhir nanti. “Kalau mau merayu partai lain, silakan saja. PDIP tetap on the track, tetap pilkada langsung. Kalau (kalah) voting enggak apa-apa, kan masih ada Mahkamah Konstitusi,” katanya.

FEBRIANA FIRDAUS

















TERPOPULER
Surya Paloh Temui Petinggi Partai Komunis Cina

Wanita Ini Teror Tetangga Demi Rumah Impian

5 Senyawa yang Baik untuk Kesehatan Mata

Kapolri Tahu Misteri Penyebab Hilangnya MH370

Advertising
Advertising

Berita terkait

RUU MK Dibahas Diam-diam: Berikut Tanggapan Pedas Ketua MKMK, Mantan Ketua MK, hingga Mahfud MD

1 jam lalu

RUU MK Dibahas Diam-diam: Berikut Tanggapan Pedas Ketua MKMK, Mantan Ketua MK, hingga Mahfud MD

Pengesahan RUU MK di tahap I menimbulkan polemik. Sebab, selain dianggap dibahas diam-diam, bisa melemahkan independensi MK. Apa kata Ketua MKMK?

Baca Selengkapnya

DPR Bahas Perpanjangan Batas Usia Pensiun Anggota Polri, Berikut Kajiannya

2 jam lalu

DPR Bahas Perpanjangan Batas Usia Pensiun Anggota Polri, Berikut Kajiannya

Naskah akademik itu menilai batas usia pensiun 58 tahun berbanding terbalik dengan meningkatnya keahlian anggota Polri seiring penambahan usia.

Baca Selengkapnya

Kenaikan UKT Dinilai Tak Wajar, Komisi X DPR Dorong Pemerintah Revisi Permendikbud SBOPT

2 jam lalu

Kenaikan UKT Dinilai Tak Wajar, Komisi X DPR Dorong Pemerintah Revisi Permendikbud SBOPT

DPR akan meminta pemerintah merevisi Permendikbud yang jadi dasar penghitungan UKT.

Baca Selengkapnya

Respons DPR soal Proses Pansel KPK: Tak Ikut Campur, Biarkan Ranah Eksekutif

3 jam lalu

Respons DPR soal Proses Pansel KPK: Tak Ikut Campur, Biarkan Ranah Eksekutif

Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengatakan DPR tidak mau ikut campur soal pemilihan anggota Pansel KPK karena itu ranah eksekutif.

Baca Selengkapnya

Soal Gaya Hidup Pejabat KPU yang Disindir DPR, Feri Amsari: Kita Jadi Mengerti Kenapa Kecurangan Pemilu Dibiarkan

4 jam lalu

Soal Gaya Hidup Pejabat KPU yang Disindir DPR, Feri Amsari: Kita Jadi Mengerti Kenapa Kecurangan Pemilu Dibiarkan

Pakar hukum tata negara Feri Amsari merespons gaya hidup pejabat KPU yang sempat disindir DPR, yakni menyewa private jet hingga bermain wanita.

Baca Selengkapnya

Usia Pensiun Diperpanjang di Draf Revisi UU Polri, IPW: Lewat 60 Tahun, Fisik dan Mental Sudah Menurun

5 jam lalu

Usia Pensiun Diperpanjang di Draf Revisi UU Polri, IPW: Lewat 60 Tahun, Fisik dan Mental Sudah Menurun

Indonesia Police Watch menanggapi soal revisi UU Polri yang tengah bergulir di DPR.

Baca Selengkapnya

Tiga Materi yang Direvisi di UU Kementerian Negara

5 jam lalu

Tiga Materi yang Direvisi di UU Kementerian Negara

Baleg DPR telah menyepakati revisi UU Kementerian Negara menjadi usul inisiatif DPR.

Baca Selengkapnya

DPR Bakal Revisi UU Polri, Masa Jabatan Polisi Bisa Diperpanjang hingga 65 Tahun

6 jam lalu

DPR Bakal Revisi UU Polri, Masa Jabatan Polisi Bisa Diperpanjang hingga 65 Tahun

DPR berencana merevisi UU Polri. Apa saja poin perubahannya?

Baca Selengkapnya

Komisi X DPR Bakal Evaluasi Study Tour usai Kecelakaan Bus SMK Lingga Kencana Depok

7 jam lalu

Komisi X DPR Bakal Evaluasi Study Tour usai Kecelakaan Bus SMK Lingga Kencana Depok

Komisi X DPR akan meninjau kembali sejauh mana output study tour terhadap pengembangan pendidikan siswa usai kecelakaan bus SMK LIngga Kencana

Baca Selengkapnya

Draf Revisi UU Penyiaran Tuai Kritik, Komisi I DPR Buka Ruang Masukan dari Publik

10 jam lalu

Draf Revisi UU Penyiaran Tuai Kritik, Komisi I DPR Buka Ruang Masukan dari Publik

Komisi I DPR RI membuka ruang seluas-luasnya bagi masukan dari publik dalam pembahasan revisi UU Penyiaran

Baca Selengkapnya