TEMPO.CO, Malang - Wakil presiden terpilih Jusuf Kalla berjanji, jika aktif di pemerintahan, dirinya akan menangani pendidikan sesuai dengan karakteristik. Namun ia tak akan membedakan antara pendidikan umum dan madrasah. Komitmen Jusuf Kalla disampaikan dalam acara halalbihalal dengan Pimpinan Wilayah Muslimat NU Jawa Timur di Pesantren Bahrul Maghfiroh, Kota Malang, Sabtu, 13 September 2014.
Kalla mengatakan, "Kedua sistem pendidilan harus diperbaiki." Sebab, ujar dia, pendidikan umum, madrasah, dan pesantren merupakan bagian dari kehidupan.
Dia menilai kebutuhan bangsa sangat banyak, sehingga pemerintah harus mengaturnya dengan baik. Dan semua pihak harus didorong untuk melakukan usaha pemberdayaan diri. (Baca: Ditampar Guru, Murid SD di Malang Mogok Sekolah)
Ketua Umum Muslimat NU Khofifah Indar Parawansa mengatakan pemerintahan Jokowi-JK dalam kampanyenya berjanji memberikan Kartu Indonesia Sehat dan Indonesia Pintar. Namun yang dapat bantuan hanya sekolah umum, sedangkan madrasah hanya mendapat bantuan operasional madrasah. Padahal pemerintah hadir untuk mencerdaskan kehidupan bangsa.
"Santri berhak pintar dan dapat layanan kesehatan gratis," kata Khofifah. Selama ini, ujar dia, murid madrasah sulit mendapat pelayanan yang seimbang. Lantaran dikelola Kementerian Agama, madrasah sulit untuk mendapat kesetaraan. Muslimat, tutur dia, berharap pemerintah Jokowi-JK memberikan kesetaraan antara pendidikan umum dan madrasah. (Baca: Kurikulum 2013 Berpotensi Gagal)
Menurut dia, Muslimat juga menangani 103 panti asuhan. Namun selama ini belum dilindungi asuransi kesehatan seperti dalam program Jaminan Kesehatan Nasional. "Saya berharap program Indonesia Sehat bisa membantu pelayanan kesehatan. Muslimat siap menjadi mitra," katanya.
