Seorang ibu mengabadikan kedatangan walikota Bandung, Ridwan Kamil dengan ponselnya saat meninjau lokasi yang akan digunakan untuk relokasi pedagang kaki lima (PKL) di Gedung Eks Matahari Cicadas, Kiara Condong, Bandung, Jawa Barat. 25 Agustus 2014. TEMPO/Aditya Herlambang Putra
TEMPO.CO, Jakarta - Anggota Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera Refrizal mengatakan tidak akan mempedulikan sikap Wali Kota Bandung Mochamad Ridwan Kamil yang menolak pemilihan kepala daerah oleh DPRD. Ridwan, kata dia, bukan kader PKS. Dengan demikian, tidak akan ada pemanggilan terhadap Ridwan. "Wakilnya Ridwan baru kader kami," kata Refrizal saat dihubungi pada Jumat, 12 September 2014.
Menurut Refrizal, beberapa kalangan berteriak lantang melawan RUU Pilkada lantaran sumber pendapatan mereka terganggu. Lembaga swadaya masyarakat, tim sukses, dan lembaga survei, kata Refrizal, sangat bergantung dengan adanya pilkada langsung. "Ini masalah perut."
Kemarin, Ridwan bersama 49 bupati, sebelas wali kota, dan sejumlah wakil bupati atau wali kota mendeklarasikan penolakan terhadap keinginan koalisi pengusung pasangan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa dalam presiden lalu. "Saya bukan kader partai. Bagaimana dipecat atau mundur? Masuk saja belum," kata calon yang dulu dicalonkan Partai Gerakan Indonesia Raya dan PKS ini.
Saat ini dalam pembahasan RUU Pilkada ada enam fraksi yang tak setuju dengan pilkada langsung, yakni fraksi Partai Golkar, Partai Demokrat, Partai Persatuan Pembangunan, Partai Keadilan Sejahtera, Partai Amanat Nasional, dan Partai Gerindra.
Sedangkan Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, dan Partai Hanura mengikuti pemerintah.
Partai Demokrat sebagai partai pemerintah masih konsisten menolak pilkada langsung dengan alasan menghemat anggaran dan menghindari politik uang dalam pilkada langsung.
PSI Depok Gaungkan Kaesang, PKS: Mereka Butuh Tokoh untuk Mendongkrak Suara
23 Mei 2023
PSI Depok Gaungkan Kaesang, PKS: Mereka Butuh Tokoh untuk Mendongkrak Suara
Bendahara Umum DPD Partai Keadilan Sejahtera atau PKS Depok Ade Supriyatna menilai semua pihak boleh melempar sosok tokoh dan mengusulkan kandidat Wali Kota Depok pada Pilkada 2024.
