Eddy Rumpoko mendapatkan ucapan selamat dari warga seusai sidang Paripurna dan Pelantikan Wali Kota dan Wakil Walikota Batu di depan Balaikota Batu, Jawa Timur, Rabu (26/12). TEMPO/Aris Novia Hidayat
TEMPO.CO, Kediri - Di tengah gencarnya penolakan keinginan Dewan Perwakilan Rakyat untuk mengembalikan pemilihan kepala daerah ke Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, wakil rakyat di Kota Kediri, Jawa Timur, justru mendukung hal tersebut. Alasannya, pemilihan langsung yang memakan biaya besar akan membuat kepala daerah bertindak korup saat menjabat.
Yudi Ayubkhan, anggota DPRD dari Partai Demokrat, menyatakan realitas pemilihan kepala daerah yang terjadi di Kota Kediri menunjukkan tingkat praktek politik uang yang tinggi. Bahkan, jumlah uang yang beredar di masyarakat, terutama menjelang pemilihan, sudah tak terhitung lagi. "Namanya pesta rakyat, rakyatlah yang berpesta (uang)," katanya kepada Tempo, Senin, 8 September 2014. (Baca: UU Pilkada Sah, Koalisi Prabowo Borong 31 Gubernur)
Bahkan, sikap materialistis masyarakat, menurut Yudi, semakin meningkat dari tahun ke tahun. Jika sebelumnya mereka masih melihat figur calon yang muncul, meski tetap mempertimbangkan faktor uang yang dibagikan, saat ini masyarakatnya disebutnya benar-benar buta. Masyarakat benar-benar hanya melihat uangnya saja tanpa mendengar visi misi calon sama sekali.
Hal itu dirasakan Yudi yang telah mengikuti tiga kali proses pemilu sebagai anggota Dewan di Kota Kediri. Dia mengaku membutuhkan biaya besar untuk membiayai pemilihannya. Intensitas ini semakin meningkat saat berlangsungnya pemilihan wali kota yang dengan terang-terangan membagi-bagikan uang.
Sikap yang sama disampaikan pejabat sementara Ketua DPRD Kota Kediri dari Partai Amanat Nasional, Kolifi Yunon. Dia mengecam pernyataan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok yang menuding pemilihan kepala daerah melalui parlemen akan membuat anggota Dewan makin kaya. "Sudahlah, enggak usah saling tuding begitu, kayak birokrasi sudah bersih saja," katanya. (Baca juga: Nasdem Sebut RUU Pilkada Sarat Kelemahan)
Yunon, yang juga menjabat Ketua DPD PAN Kota Kediri, setuju jika proses pemilihan kepala daerah dikembalikan seperti dulu. Sebab, kemampuan masyarakat untuk berpolitik dinilai masih rendah.
