TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Max Sopacua mengatakan partainya tidak bisa memastikan soal pelantikan Jero Wacik sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat pada 1 Oktober nanti.
Max menilai urusan itu berada di tangan Komisi Pemilihan Umum (KPU). "KPU punya prosedur sendiri, bukan ranah Partai Demokrat," kata Max saat dihubungi Tempo, Ahad, 7 September 2014. (Baca: Jero Juga Mundur dari Majelis Tinggi Demokrat)
Menurut dia, bisa saja KPU tetap melantik Jero. Selepas itu, KPU langsung mencari pengganti Jero sesuai dengan prosedur resmi. "Lebih jelasnya, mohon tanyakan langsung ke KPU," kata dia.
Penyidik KPK menetapkan Jero Wacik sebagai tersangka pada Rabu, 3 September 2014. Jero diduga telah menyalahgunakan wewenang dengan modus memeras bawahannya untuk memainkan anggaran Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.
Menurut Max di internal Partai Demokrat, Jero sudah otomatis dicopot dari jabatannya di partai. Jero juga punya kewajiban untuk melepas jabatannya di pemerintah. Partai Demokrat tak perlu lagi membuat surat pernyataan undur diri Jero, sebab partai berlambang logo mirip Mercy tersebut sudah menandatangani pakta integritas.
Walhasil, Partai Demokrat juga tak perlu mengeluarkan surat atau pernyataan kepada Jero tentang pelantikan anggota DPR yang baru. "Jadi kami kembalikan ke pribadi beliau, biar beliau sendiri yang memutuskan (untuk hadir dalam pelantikan anggota DPR baru atau tidak)," kata Max.
INDRA WIJAYA
Terpopuler
PDIP: Ada Mafia Migas Besar dan Recehan
Pria Ini Rela Membayar Rp 900 Juta untuk Ciuman
IP Address Penghina Ridwan Kamil di Jakarta
Ahok Pede Kasus Bank DKI Tak Ganggu Kinerja
'Polisi Syariat' Berpatroli di Jerman
Berita terkait
Warga Panama Selenggarakan Pemilihan Umum
1 hari lalu
Warga Panama pada Minggu, 5 Mei 2024, berbondong-bondong memberikan hak suaranya dalam pemilihan umum untuk memilih presiden
Baca SelengkapnyaBeredar Video Harvey Moeis Jalan-Jalan Meski Ditahan, Kuasa Hukum: Itu Nyebar Fitnah
2 hari lalu
Kuasa hukum Harvey Moeis dan istrinya Sandra Dewi, Harris Arthur Hedar, membantah kliennya berkeliaran di salah satu pusat pembelanjaan di Jakarta.
Baca SelengkapnyaBupati Sidoarjo Gus Muhdlor Mangkir tanpa Alasan, KPK: Praperadilan Tak Hentikan Penyidikan
3 hari lalu
KPK mengatakan, kuasa hukum Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor seharusnya berperan mendukung kelancaran proses hukum.
Baca SelengkapnyaKPK Sita Kantor NasDem di Sumatera Utara dalam Kasus Korupsi Bupati Labuhanbatu
4 hari lalu
KPK menyita kantor Partai NasDem di Labuhanbatu, Sumatera Utara, dalam perkara korupsi yang menjerat Bupati Erik Atrada Ritonga.
Baca SelengkapnyaFakta-Fakta Sidang SYL: Duit Kementerian Dipakai Buat Sunatan, Bangun Kafe, hingga Cicil Alphard
4 hari lalu
Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo alias SYL acapkali menggunakan uang Kementan untuk keperluan pribadi.
Baca SelengkapnyaProfil Hendry Lie, Bos Sriwijaya Air yang Ditetapkan Tersangka Kasus Timah
4 hari lalu
PT Sriwijaya Air didirikan oleh Chandra Lie, Hendry Lie, Johannes Bunjamin, dan Andy Halim pada 28 April 2003.
Baca SelengkapnyaSidang Perdana Praperadilan Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Melawan KPK Akan Digelar Hari Ini
5 hari lalu
Gugatan praperadilan Bupati Sidoarjo itu akan dilaksanakan di ruang sidang 3 Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pukul 09.00.
Baca SelengkapnyaEkuador Gugat Meksiko di ICJ karena Beri Suaka Mantan Wakil Presiden
5 hari lalu
Meksiko sebelumnya telah mengajukan banding ke ICJ untuk memberikan sanksi kepada Ekuador karena menyerbu kedutaan besarnya di Quito.
Baca SelengkapnyaKPK: Potensi Korupsi di Sektor Pengadaaan Barang Jasa dan Pelayanan Publik di Daerah Masih Tinggi
6 hari lalu
Deputi Bidang Koordinasi dan Supervisi KPK memprioritaskan lima program unggulan untuk mencegah korupsi di daerah.
Baca SelengkapnyaBeredar SPDP Korupsi di Boyolali Jawa Tengah, Ini Klarifikasi KPK
6 hari lalu
Surat berlogo dan bersetempel KPK tentang penyidikan korupsi di Boyolali ini diketahui beredar sejumlah media online sejak awal 2024.
Baca Selengkapnya