TEMPO.CO, Surakarta - Pemberantasan korupsi menjadi salah satu fokus pemerintahan presiden dan wakil presiden terpilih Joko Widodo-Jusuf Kalla setelah dilantik. Kuasa hukum tim Jokowi-JK, Ahmad Rifai, menilai perlu terobosan untuk memberantas korupsi.
Salah satunya dengan memisahkan kejaksaan dari pemerintahan. "Mestinya kejaksaan terpisah dari pemerintahan seperti halnya Mahkamah Agung. Buktinya, kinerja MA lebih bagus saat tidak tergabung dalam pemerintahan," katanya dalam diskusi seputar kabinet Jokowi-Kalla yang diselenggarakan Lembaga Penegakan Hukum dan Strategi Nasional di Surakarta, Ahad, 7 September 2014.
Dia mengatakan saat ini jumlah jaksa jauh lebih banyak daripada penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi. Kejaksaan juga tersebar di seluruh Indonesia. Namun, faktanya, hanya sedikit kasus korupsi yang bisa diungkap kejaksaan. "Kalah oleh KPK," ucapnya.
Terutama di daerah, ia menilai tidak mungkin ada kepala daerah yang ditetapkan sebagai tersangka korupsi oleh kejaksaan setempat. Sebab, selama ini kepala kejaksaan negeri atau kejaksaan tinggi menjadi bagian dari musyawarah pimpinan daerah dan kerap berinteraksi dengan kepala daerah.
Ia mengusulkan kejaksaan terpisah dari pemerintahan. Dengan demikian, kejaksaan bisa lebih independen dalam mengusut kasus-kasus korupsi yang melibatkan pejabat negara. "Tentunya harus ada pengawasan yang lebih ketat agar kejaksaan tidak bergerak di luar jalur," katanya.
Pada kesempatan yang sama, pengamat politik dari Universitas Sebelas Maret Surakarta, Hermanu Joebagio, menilai Indonesia adalah negara maling. Sebab, para penyelenggara negara justru menggerogoti kekayaan negara untuk kepentingan pribadi.
"Jokowi harus memilih elite yang jujur dan punya integritas," ucapnya. Selain itu, dia melanjutkan, Jokowi juga harus memperkuat KPK serta Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, menempatkan inspektorat jenderal kementerian di bawah presiden, dan memperberat hukuman koruptor.
"Korupsi tidak bisa dikendalikan jika menterinya dari partai politik dan berkolaborasi dengan elite politik," katanya. Karena itulah Jokowi harus berani bertarung melawan para elite politik tersebut.
UKKY PRIMARTANTYO
Berita terkait
Kepalanya Tersangkut Kasus Suap, Begini Sejarah Pembentukan Basarnas
29 Juli 2023
Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan atau Basarnas merupakan lembaga pemerintah non kementerian yang bertugas dalam bidang pencarian dan pertolongan.
Baca SelengkapnyaPengamat Sebut UU PDP Tajam ke Swasta, Tumpul ke Lembaga Pemerintah
1 November 2022
Alfons melihat UU PDP tajam pada lembaga swasta, namun tumpul pada lembaga pemerintah.
Baca SelengkapnyaApa Itu LKPP? Lembaga yang Sekarang Dipimpin Hendrar Prihadi
11 Oktober 2022
LKPP satu-satunya lembaga negara yang memiliki tugas mengembangkan dan merumuskan kebijakan pengadaan barang jasa milik pemerintah
Baca SelengkapnyaAnies Baswedan Berdiskusi Tertutup dengan Jenggala Center, Lembaga Apa Itu?
18 September 2022
Anies Baswedan diskusi tertutup dengan Jenggala Center bahas keadilan sosial di ibu kota dan soal situasi Pemilu 2024.
Baca SelengkapnyaTahap Kedua, 807 Peneliti dari Kementerian dan Lembaga Bergabung ke BRIN
2 Maret 2022
Kini total ada 1.896 periset kementerian dan lembaga sudah resmi bergabung ke BRIN.
Baca SelengkapnyaMengenal Panglima TNI pada Periode Presiden Jokowi
4 November 2021
Panglima TNI merupakan jabatan yang sangat tinggi di Tentara Nasional Indonesia karena menjadi pimpinan TNI selurunh angkatan militer.
Baca SelengkapnyaPilot Project Perluasan Kerja Kemnaker Berbasis Kawasan di 5 Daerah
18 Agustus 2021
Perluasan kesempatan kerja berbasis kawasan ini adalah model dalam membangun ekosistem kewirausahaan yang berkelanjutan.
Baca SelengkapnyaMeski Pandemi, Kemnaker Minta Mahasiswa Polteknaker Tetap Antusias Belajar
18 Agustus 2021
Mahasiswa baru agar memanfaatkan perkuliahan di kampus sebagai kawah candradimuka, guna meningkatkan kompetensi sesuai dengan bidang ilmu masing-masing.
Baca SelengkapnyaTjahjo Kumolo: Dilarang Modifikasi Kendaraan Dinas
17 Juli 2021
Menteri PAN-RB Tjahjo Kumolo mengatakan mobil dinas milik negara dilarang dimodifikasi jika tidak sesuai fungsi dan tugas instansi terkait
Baca Selengkapnya5 Fakta Unik Perpisahan Kabinet Kerja Jokowi Jilid I
19 Oktober 2019
Presiden Joko Widodo atau Jokowi mennggelar acara silaturahmi bersama Wakil Presiden Jusuf Kalla dan menteri Kabinet Kerja Jokowi di Istana Negara.
Baca Selengkapnya