Pemerintah Punya Rp 90 T Tambah Kuota BBM Subsidi  

Reporter

Sabtu, 6 September 2014 08:25 WIB

Antrean jerigen saat pengisian BBM bersubsidi. ANTARA FOTO

TEMPO.CO, Jakarta - Anggota Komisi Keuangan DPR dari Fraksi Demokrat, Achsanul Qosasi, mengatakan pemerintah masih punya dana untuk menambah kuota BBM subsidi dalam APBN-P 2014. Dana itu disebut mencapai Rp 90 triliun.

"Kalau Menteri Keuangan bilang begitu, biasanya dari dana cadangan risiko fiskal," kata Qosasi saat dihubungi, Sabtu, 6 September 2014. (Baca: Ke Jokowi, Ini Alasan SBY Ogah Naikkan BBM)

Dana cadangan risiko fiskalnya, kata Qosasi, mencapai Rp 70 triliun. Selain dana cadangan risiko fiskal, kata Qosasi, pemerintah juga masih punya duit dari saldo anggaran lebih besar daripada APBN 2013. Jumlahnya mencapai Rp 20 triliun. "Itu bisa dipakai," katanya.

Menurut Qosasi, tak ada persyaratan khusus buat pemerintah memakai anggaran itu karena disebut sudah domain pemerintah. Namun, untuk menambah kuota BBM subsidi yang sudah ditetapkan sebesar 46 juta kiloliter dalam APBN-P 2014, kata Qosasi, harus dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang. "Karena APBN itu undang-undang. Jadi harus diubah dulu kuotanya," kata Qosasi. (Baca: Pakar Ekonomi Setuju Pengalihan Subsidi BBM ala Jokowi)

Pada Selasa, 2 September 2014, Menteri Keuangan Chatib Basri mengatakan pemerintah sebenarnya punya duit buat menambah kuota BBM subsidi. Namun pemerintah tak bisa serta-merta menambah kuota karena sudah dipatok 46 juta kiloliter dalam APBN-P 2014. Meski demikian, menurut Chatib, pembiayaan untuk BBM bersubsidi dapat dilakukan asal ada perubahan kurs atau perubahan harga minyak mentah Indonesia.

KHAIRUL ANAM




Baca juga:
Jegal Jokowi-JK, Kepala Daerah Dipilih DPR
Ahok: Waktu Penerbitan Kartu Pemilik Rusun Diulur
Bakal Maju Lagi, Risma Didukung Bekas Seterunya
Status UPN Veteran Jadi Perguruan Tinggi Negeri
Dewan Pers Minta Dua Jurnalis Prancis Dideportasi

Berita terkait

Respons DPR atas Rencana Prabowo Bentuk Presidential Club

11 jam lalu

Respons DPR atas Rencana Prabowo Bentuk Presidential Club

Anggota DPR Saleh Partaonan Daulay menilai perlu usaha dan kesungguhan dari Prabowo untuk menciptakan presidential club.

Baca Selengkapnya

Anggota Dewan Minta Pemerintah Pertimbangkan Kenaikan Tarif KRL

21 jam lalu

Anggota Dewan Minta Pemerintah Pertimbangkan Kenaikan Tarif KRL

Anggota Komisi V DPR RI Suryadi Jaya Purnama mengatakan kenaikan tarif tidak boleh membebani mayoritas penumpang KRL

Baca Selengkapnya

Ketahui 3 Aturan Baru Tentang Kepala Desa Dalam UU Desa

2 hari lalu

Ketahui 3 Aturan Baru Tentang Kepala Desa Dalam UU Desa

Pemerintah akhirnya mengesahkan UU Desa terbaru yang telah diteken Jokowi dan diwacanakan perubahannya sejak Mei 2022. Apa saja aturan barunya?

Baca Selengkapnya

Permintaan Tambah Masa Jabatan Kepala Desa Dikabulkan, Kok Bisa?

2 hari lalu

Permintaan Tambah Masa Jabatan Kepala Desa Dikabulkan, Kok Bisa?

Permintaan para kepala desa agar masa jabatannya ditambah akhirnya dikabulkan pemerintah. Samakah hasilnya dengan UU Desa?

Baca Selengkapnya

DPR Agendakan Rapat Evaluasi Pemilu 2024 dengan KPU pada 15 Mei

2 hari lalu

DPR Agendakan Rapat Evaluasi Pemilu 2024 dengan KPU pada 15 Mei

KPU sebelumnya tidak menghadiri undangan rapat Komisi II DPR karena bertepatan dengan masa agenda sidang sengketa Pilpres 2024.

Baca Selengkapnya

Amnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware

3 hari lalu

Amnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware

Amnesty mendesak DPR dan pemerintah membuat peraturan ketat terhadap spyware yang sangat invasif dan dipakai untuk melanggar HAM

Baca Selengkapnya

KPK Temukan Dokumen dan Bukti Elektronik soal Proyek Pengadaan Rumah Dinas saat Geledah Kantor Setjen DPR

4 hari lalu

KPK Temukan Dokumen dan Bukti Elektronik soal Proyek Pengadaan Rumah Dinas saat Geledah Kantor Setjen DPR

KPK menemukan beberapa dokumen yang berhubungan dengan proyek dugaan korupsi pengadaan perlengkapan rumah dinas DPR dalam penggeledahan.

Baca Selengkapnya

Said Iqbal Yakin Partai Buruh Masuk Senayan pada Pemilu 2029

5 hari lalu

Said Iqbal Yakin Partai Buruh Masuk Senayan pada Pemilu 2029

Presiden Partai Buruh Said Iqbal menyakini partainya masuk ke Senayan pada pemilu 2029 mendatang.

Baca Selengkapnya

KPK Geledah Gedung Setjen DPR, Simak 5 Poin tentang Kasus Ini

5 hari lalu

KPK Geledah Gedung Setjen DPR, Simak 5 Poin tentang Kasus Ini

KPK melanjutkan penyelidikan kasus dugaan korupsi pengadaan sarana kelengkapan rumah jabatan anggota DPR RI tahun anggaran 2020

Baca Selengkapnya

Reaksi DPR Soal Arab Saudi Izinkan Pemegang Semua Jenis Visa Lakukan Umrah

5 hari lalu

Reaksi DPR Soal Arab Saudi Izinkan Pemegang Semua Jenis Visa Lakukan Umrah

DPR menyatakan kebijakan Arab Saudi bertolak belakang dengan Undang-Undang tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah.

Baca Selengkapnya