TEMPO Interaktif, Jakarta:DPR mengagendakan pembahasan 7 rancangan undang-undang selama masa persidangan IV, 2 Mei-8 Juli. Keputusan ini diambil dalam Rapat Paripurna pembukaan masa persidangan IV di gedung MPR/DPR, Jakarta, Senin (2/5). Rapat dipimpin secara bergantian oleh ketua DPR Agung Laksono, Wakil Ketua DPR Zaenal Maarif, dan Wakil Ketua DPR Muhaimin Iskandar.Tujuh rancangan yang sudah disiapkan Badan Musyawarah itu terdiri, 2 rancangan usulan dari pemerintah dan 5 inisiatif DPR. Nah, rancangan dari pemerintah: mengenai Perubahan Undang-Undang Nomor 36/2004 tentang APBN dan Pembangunan Jangka Panjang periode 2000-2005. Adapun 5 rancangan dari DPR adalah pembentukan Pengadilan Tinggi Agama di Maluku Utara, Banten, Bangka Belitung, dan Gorontalo, serta Rancangan Undang-Undang Penanggulangan Bencana. Dalam Rapat Paripurna, DPR pun menyatakan khawatir atas keputusan Mahkamah Konstitusi untuk menguji semua undang-undang yang berlaku sebelum UUD 1945 diamendemen, yakni 1999. Padahal, Pasal 50 Undang-Undang Nomor 24/2003 tentang Mahkamah Konstitusi menyatakan, lembaga itu hanya berwenang menguji materiil undang-undang yang berlaku sesudah konstituso diubah, yaitu 2002.purwanto