Anggota Komisi II DPR, Budiman Sudjatmiko. Tempo/Tony Hartawan
TEMPO.CO, Jakarta - Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Budiman Sudjatmiko menduga motif pembentukan panitia khusus Pemilu 2014 oleh Dewan Perwakilan Rakyat RI adalah memecah konsentrasi pasangan presiden dan wakil presiden terpilih, Joko Widodo dan Jusuf Kalla. “Saya melihat pansus ini lebih untuk memecah konsentrasi Jokowi-JK dalam menjalani tahap transisi,” ujarnya di Jakarta, Selasa, 2 September 2014.
Menurut Budiman, dugaan tersebut lahir bukan tanpa alasan. Sebab, kendati partai Koalisi Merah Putih di Komisi II DPR RI yang menggulirkan ide pembentukan pansus ini sudah paham hasil akhirnya, mereka berkeras membentuk pansus. “Saya yakin teman-teman dari fraksi lain pasti menyadari hasilnya tidak mempengaruhi putusan Mahkamah Konstitusi yang sifatnya final dan mengikat,” kata Budiman. (Baca: PDIP Tak Gentar DPR Bikin Pansus Pemilu)
Ia tidak melihat urgensi atas wacana pembentukan pansus yang hendak mengusut penyelenggaraan pemilu legislatif dan presiden 2014 itu. Budiman pun mengakui adanya gerilya dalam bentuk lobi-lobi dari fraksi yang getol mendorong terbentuknya pansus. “Tentu saja, saya bukan bagian dari pihak yang dilobi,” katanya.
Sebelumnya wacana pembentukan pansus Pemilu 2014 digulirkan oleh partai anggota Koalisi Merah Putih untuk mengevaluasi penyelenggaraan Pemilu 2014. Wakil Sekretaris Jenderal Partai Amanat Nasional Herman Kadi, menyebutkan pembentukan pansus merupakan keharusan. Pasalnya, parlemen ingin mengevaluasi kerja Komisi Pemilihan Umum yang dinilai gagal menyelenggarakan pemilu secara bersih dan bebas dari pelanggaran. (Baca: PAN: Pansus Pemilu Bukan untuk Jatuhkan Jokowi)
Koalisi Merah Putih adalah kumpulan partai politik pengusung pasangan calon presiden dan wakil presiden Prabowo Subianto-Hatta Rajasa. Pasangan ini gagal memenangi pertarungan dalam pemilihan presiden 9 Juli lalu.
DPR Dorong KPU dan Bawaslu Antisipasi Potensi Masalah Pemilu 2024
22 Desember 2021
DPR Dorong KPU dan Bawaslu Antisipasi Potensi Masalah Pemilu 2024
Komisi II DPR meminta KPU dan Bawaslu Provinsi Jawa Barat mengantisipasi kesulitan pemilih menggunakan hak pilih, lantaran diprediksi akan banyak surat suara.
