Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Sekjen PBB Ban Ki-moon di Bogor, Jawa Barat (20/3). AP/Achmad Ibrahim
TEMPO.CO, Jakarta - Perserikatan Bangsa-Bangsa menawarkan kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk berkiprah di kancah internasional setelah tidak lagi menjabat. "Sepengetahuan kami, beliau akan mempertimbangkan semua tawaran itu," kata Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa kepada wartawan, Senin, 1 September 2014.
Selain dari PBB, tawaran juga datang dari lembaga lain. Marty enggan menjelaskan tokoh dan lembaga yang mengajukan tawaran itu. Menurut Marty, hal itu sebagai pengakuan terhadap peran SBY selama sepuluh tahun menjadi presiden dan berkiprah di kancah internasional. (Baca: Ini Surat SBY Pada Pemimpin Dunia Terkait Gaza)
Pekan lalu, SBY bertemu dengan Sekretaris Jenderal PBB Ban Ki-moon dalam Konferensi Tingkat Tinggi Ke-6 Forum Global Aliansi Peradaban di Bali. Selain Moon, SBY, dalam acara tersebut, juga bertemu dengan Sekjen Organisasi Kerja Sama Islam Iyad Ameen Madani. (Baca: SBY Ingin Palestina Jadi Anggota PBB)
Sejak tahun lalu, beredar kabar kalau SBY siap menjadi orang penting di markas PBB di New York seusai masa jabatan Moon berakhir. Di forum internasional, citra SBY memang sangat baik. Indonesia berhasil menjadi tuan rumah Konferensi PBB tentang perubahan iklim di Bali pada akhir 2007. Sejumlah konferensi internasional juga berlangsung di Indonesia, seperti WTO. (Baca: SBY Akui Lebih Sering ke Luar Negeri)
Negara maju memuji pidato SBY di Konferensi Tingkat Tinggi G-20 di Pittsburgh, Amerika, pada 2009. Saat itu SBY menjelaskan bahwa Indonesia berkomitmen menurunkan emisi sebesar 26% pada 2020 dengan upaya sendiri.
Padahal menurunkan emisi adalah kewajiban negara maju atau Annex I, yang sejak abad ke-19 mengotori atmosfer dengan gas-gas rumah kaca hasil buangan bahan bakar fosil. Dalam setiap konferensi, India dan Cina selalu menolak tekanan negara maju soal emisi ini.
